Jakarta, SniperNew.id – Suasana di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin siang mendadak tegang. Sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Arus Bawah Demokrasi (GABDEM) melakukan aksi unjuk rasa menuntut penegakan hukum terkait dugaan korupsi proyek Command Center dan renovasi gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp12 miliar.
Aksi tersebut menjadi sorotan publik setelah video dan unggahan dari akun media sosial @suaraakarrumputt viral di berbagai platform. Dalam unggahan itu, terlihat sejumlah demonstran berusaha masuk ke area Gedung KPK dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan desakan agar lembaga antirasuah serta Kejaksaan Agung segera turun tangan.
Dalam unggahan yang diunggah dua menit sebelum viral, akun tersebut menulis. “Massa dari Gerakan Arus Bawah Demokrasi (GABDEM) memaksa masuk ke Gedung KPK usai aksi mereka tak digubris. Mereka menuntut KPK dan Kejagung memeriksa dugaan korupsi proyek Command Center dan renovasi gedung Bawaslu yang diduga merugikan negara hingga Rp12 miliar. GABDEM mendesak agar pejabat Bawaslu seperti Rahmat Bagja dan jajaran terkait segera diperiksa dan diproses hukum secara transparan.”
Video berdurasi singkat dalam unggahan itu memperlihatkan situasi di depan Gedung KPK. Beberapa orang tampak berlari sambil berusaha membuka pagar masuk. Petugas keamanan terlihat berupaya menghalau massa agar tidak memaksa masuk. Sementara di belakang, terdengar suara orasi yang menuntut penegakan hukum secara adil dan transparan.
Pihak yang melakukan aksi adalah Gerakan Arus Bawah Demokrasi (GABDEM), sebuah kelompok masyarakat sipil yang dikenal aktif dalam isu antikorupsi dan pengawasan pemerintahan. Dalam pernyataannya, GABDEM menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya respon lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan dugaan korupsi proyek besar di lingkungan Bawaslu.
Menurut pernyataan yang dikutip dari orasi di lokasi, massa menduga adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan Command Center dan renovasi kantor Bawaslu yang menelan anggaran hingga miliaran rupiah. Mereka menilai proyek tersebut sarat kejanggalan mulai dari proses tender hingga pelaksanaan.
GABDEM juga menyerukan agar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan jajarannya segera diperiksa oleh KPK maupun Kejagung, karena dianggap bertanggung jawab atas kebijakan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Aksi ini terjadi pada Senin siang di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan dari video yang diunggah, situasi di lokasi berlangsung cukup panas selama beberapa menit. Massa sempat memaksa membuka pagar besi gedung, namun akhirnya berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan.
Peristiwa ini juga menjadi perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang sempat terganggu oleh aksi tersebut. Beberapa saksi mata mengungkapkan bahwa aksi berlangsung damai pada awalnya, namun memanas ketika pihak KPK tidak segera merespons aspirasi massa.
Akar dari aksi ini berawal dari ketidakpuasan publik terhadap transparansi pengelolaan anggaran di Bawaslu, khususnya dalam proyek yang disebut-sebut memiliki nilai fantastis hingga Rp12 miliar.
Menurut GABDEM, dugaan korupsi itu mencakup pengadaan perangkat teknologi dan pembangunan sistem Command Center Bawaslu yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Mereka juga menuding bahwa laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh KPK maupun Kejagung. Oleh karena itu, massa merasa perlu datang langsung ke gedung antirasuah untuk mendesak agar kasus itu segera diperiksa.
“Kalau lembaga seperti KPK diam saja terhadap laporan rakyat, maka siapa lagi yang bisa diharapkan untuk menegakkan hukum secara jujur dan adil,” teriak salah satu orator GABDEM dalam rekaman video yang diunggah akun tersebut.
Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu, terlihat massa sempat menarik tali dan mendorong bagian pagar masuk ke kompleks Gedung KPK. Petugas keamanan internal bersama beberapa anggota kepolisian kemudian sigap mencegah massa agar tidak masuk ke area gedung.
Meskipun situasi sempat memanas, aksi tersebut tidak menimbulkan bentrok fisik yang berarti. Setelah beberapa perwakilan GABDEM diterima untuk berdialog, massa perlahan membubarkan diri dengan tertib.
Beberapa orator juga sempat membagikan selebaran berisi tuntutan mereka kepada media yang meliput di lokasi. Dalam selebaran itu, GABDEM menuliskan empat poin tuntutan utama:
1. Mendesak KPK dan Kejagung segera memeriksa dugaan korupsi proyek Command Center dan renovasi Gedung Bawaslu senilai Rp12 miliar.
2. Menuntut transparansi dalam seluruh proses pengadaan dan pembangunan fasilitas Bawaslu.
3. Meminta Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan jajaran terkait diperiksa secara hukum.
4. Menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat melemahkan proses penyelidikan kasus ini.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bawaslu mengenai aksi tersebut. Namun beberapa sumber di internal lembaga itu menyebutkan bahwa proyek Command Center merupakan bagian dari program digitalisasi pengawasan pemilu, yang telah melalui proses penganggaran dan audit berlapis.
Sementara itu, pihak KPK belum memberikan konfirmasi resmi terkait laporan GABDEM. Salah satu pejabat humas KPK yang dihubungi awak media menyebut bahwa semua laporan masyarakat akan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku, termasuk tahap verifikasi awal sebelum naik ke penyelidikan.
“Semua laporan kami tindaklanjuti berdasarkan data dan bukti awal yang ada. Kami tidak bisa menindak hanya berdasarkan tekanan publik,” ujar sumber tersebut dengan tegas.
Unggahan dari akun @suaraakarrumputt dengan tagar #KPK #bawaslu #kejagung #korupsi #fyp dengan cepat mendapat ribuan tayangan dan ratusan komentar. Mayoritas warganet menyoroti keberanian massa GABDEM dalam mendesak lembaga hukum untuk lebih terbuka.
Sebagian komentar juga mempertanyakan mengapa proyek senilai miliaran rupiah tersebut jarang mendapat sorotan publik sebelumnya. Tak sedikit pula yang mendukung langkah GABDEM sebagai bentuk pengawasan rakyat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Namun, ada pula pengguna yang mengingatkan agar aksi massa tetap mengedepankan etika hukum dan tidak mengarah pada tindakan anarkistis.
Setelah aksi tersebut, GABDEM berencana melayangkan laporan resmi ke KPK dan Kejagung disertai bukti-bukti dugaan penyimpangan proyek. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas dan memastikan publik mendapat informasi transparan terkait penggunaan anggaran di Bawaslu.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan hukum. Ini bukan tentang politik, tapi tentang tanggung jawab publik terhadap uang negara,” kata salah satu koordinator aksi dalam pernyataan tertulis yang dibagikan usai demonstrasi.
Peristiwa ini menjadi sinyal kuat bahwa isu transparansi dan integritas lembaga penyelenggara pemilu masih menjadi perhatian utama masyarakat. Desakan GABDEM di Gedung KPK hari ini menunjukkan bahwa publik menuntut kejelasan dan keadilan tanpa pandang bulu.
Meski situasi di lapangan telah kondusif, gema tuntutan “usut tuntas korupsi proyek Bawaslu” masih menggema di jagat maya. Kini, bola berada di tangan lembaga hukum untuk menjawab keresahan publik dengan langkah nyata dan transparan.
