Air Donasi Disita, Aksi Tolak Kenaikan PBB di Pati Memanas

Pati, SniperNew.id – Suasana memanas terjadi dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada 13 Agustus 2025 di Kabupaten Pati. Aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, Selasa (05/08).

Tensi mulai meningkat ketika sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati menyita air mineral yang merupakan hasil donasi warga, yang disiapkan untuk kebutuhan para peserta aksi.

Berdasarkan dokumentasi visual yang beredar di media sosial dan unggahan akun folkonoha, terlihat beberapa anggota Satpol PP tengah mengangkut kardus-kardus berisi air mineral ke dalam truk dinas. Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi terlihat mempermasalahkan tindakan tersebut, dan sempat terjadi adu argumen dengan petugas.

Kronologi Kejadian

Aksi AMPB dimulai sejak pagi hari dengan damai dan tertib. Para peserta berkumpul di depan kantor pemerintah daerah Pati sambil membawa poster dan spanduk berisi tuntutan menolak kenaikan PBB yang dinilai memberatkan masyarakat. Kenaikan hingga 250 persen tersebut disebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi pascapandemi dan meningkatnya biaya hidup.

Menjelang siang, terlihat beberapa warga yang tergabung dalam tim logistik membagikan air mineral kepada peserta aksi. Air mineral ini, menurut keterangan dari pihak panitia aksi, merupakan hasil donasi sukarela dari masyarakat yang mendukung perjuangan penolakan kenaikan pajak.

Namun, ketegangan mulai muncul ketika Satpol PP datang dan mulai menyita seluruh air mineral tersebut. Petugas mengangkut puluhan dus air minum ke dalam mobil dinas tanpa memberikan keterangan rinci kepada massa yang menanyakan alasan penyitaan.

Adu Mulut dengan Petugas

Salah satu video yang beredar di media sosial memperlihatkan suasana tegang antara peserta aksi dan beberapa anggota Satpol PP. Beberapa warga mempertanyakan dasar hukum penyitaan barang konsumsi yang merupakan hasil donasi warga untuk aksi damai. Seorang warga terdengar berargumen sambil merekam kejadian tersebut menggunakan ponselnya.

Dalam video lainnya, tampak seorang petugas mengenakan seragam Satpol PP dengan mikrofon di tangan, diduga sedang memberikan instruksi. Namun tidak terdengar dengan jelas isi pernyataannya. Di sisi lain, massa yang melihat penyitaan tersebut mulai menunjukkan reaksi keras dan mempertanyakan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan menyampaikan aspirasi.

Beberapa tokoh masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut juga tampak berupaya menenangkan massa agar tidak terpancing emosi lebih jauh.

Reaksi Publik dan Netizen

Unggahan di akun media sosial folkonoha menyebutkan bahwa kejadian tersebut menimbulkan kekecewaan dari peserta aksi. Dalam caption unggahannya disebutkan:

“Aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250%. Ketegangan terjadi setelah Satpol PP menyita air mineral hasil donasi warga untuk para peserta aksi demo pada 13 Agustus. Massa memprotes tindakan tersebut dan terjadi adu mulut dengan petugas. Gmn kata kalian pren?”

Unggahan tersebut langsung memicu reaksi dari netizen yang menilai bahwa penyitaan air mineral adalah bentuk tindakan yang berlebihan dan tidak manusiawi, mengingat air tersebut adalah kebutuhan dasar untuk peserta aksi yang menyuarakan aspirasi secara damai.

Hingga saat berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pati maupun dari pihak Satpol PP mengenai alasan spesifik penyitaan air mineral tersebut.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pedagang kecil, petani, buruh, dan mahasiswa. Mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemkab Pati yang menaikkan tarif PBB secara signifikan dalam waktu singkat.

Menurut koordinator aksi, kebijakan tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara utuh dan dilakukan tanpa sosialisasi yang menyeluruh kepada warga.

“Kenaikan ini tidak masuk akal. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, masyarakat dibebani dengan pajak yang berlipat ganda,” ujarnya saat orasi di tengah massa.

Beberapa warga yang ditemui di lokasi juga mengeluhkan bahwa tagihan PBB tahun ini naik dua hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya, padahal tidak ada perubahan signifikan dalam kondisi lahan atau bangunan mereka.

AMPB dalam aksinya menyampaikan tiga tuntutan utama:

1. Membatalkan kenaikan tarif PBB sebesar 250%.

2. Mengkaji ulang sistem penilaian dan pemungutan pajak secara transparan.

3. Menghentikan tindakan represif terhadap peserta aksi dan menjamin kebebasan berekspresi.

Aksi tersebut rencananya akan terus dilakukan dalam bentuk lanjutan jika tidak ada tanggapan dari pihak pemerintah. Para peserta aksi juga mengajak seluruh warga Pati untuk tetap bersatu menyuarakan kepentingan bersama.

Peristiwa penyitaan air donasi dalam aksi tolak kenaikan PBB ini menambah daftar panjang polemik antara masyarakat dan aparat dalam penyampaian aspirasi publik. Di tengah semangat demokrasi dan keterbukaan, insiden semacam ini menjadi perhatian serius akan pentingnya menjunjung hak-hak dasar masyarakat dalam berekspresi secara damai.

Masyarakat menunggu respons bijak dari Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyikapi protes ini, sekaligus berharap aparat penegak ketertiban dapat bertindak proporsional dan tidak menambah gesekan sosial di tengah upaya menyuarakan keadilan fiskal.

Berita ini disusun berdasarkan dokumentasi video, kutipan teks media sosial, dan pantauan visual yang beredar. Semua informasi ditulis tanpa menyudutkan pihak mana pun dan tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik, serta menjunjung prinsip keberimbangan, akurasi, dan kepentingan publik.

Editor Ahmad