Merauke – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Telkom Indonesia Daerah Merauke pada Kamis, 21 Agustus 2025. Demonstrasi ini dilatarbelakangi oleh menurunnya kualitas jaringan internet di wilayah tersebut sejak 16 Agustus 2025.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyuarakan kekecewaan mereka terhadap layanan internet yang dinilai semakin lambat dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Baik kebutuhan akademik, pekerjaan, hingga komunikasi masyarakat dinilai sangat terdampak akibat buruknya kualitas jaringan.
“Sejak beberapa hari terakhir, jaringan internet di Merauke benar-benar tidak stabil. Mahasiswa kesulitan mengikuti perkuliahan daring, masyarakat umum pun terkendala saat bekerja atau mengakses informasi. Karena itu, kami mendesak pihak Telkom untuk segera memperbaiki layanan,” ujar salah seorang peserta aksi.
Sekitar seribuan orang terlihat berkumpul sejak pagi di sekitar kantor Telkom. Massa membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi secara bergantian. Mereka menuntut pemulihan jaringan internet agar kembali normal dan stabil.
Aksi berlangsung dengan tertib meski sempat membuat arus lalu lintas di sekitar kantor Telkom Merauke melambat. Aparat kepolisian tampak melakukan pengamanan dan mengawal jalannya demonstrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Para mahasiswa juga menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes damai. “Kami datang dengan niat baik, bukan untuk membuat kerusuhan. Tujuan kami jelas, yaitu meminta Telkom segera memperhatikan kondisi jaringan yang sudah sangat memprihatinkan,” ungkap salah satu koordinator lapangan.
Dalam tuntutannya, Aliansi Mahasiswa Masyarakat Kabupaten Merauke menyampaikan beberapa poin penting:
1. Pemulihan jaringan internet secara menyeluruh di Kabupaten Merauke dan wilayah sekitarnya.
2. Transparansi dari Telkom mengenai penyebab terjadinya gangguan yang sudah berlangsung sejak 16 Agustus 2025.
3. Kompensasi atau perhatian khusus bagi pelanggan yang dirugikan akibat penurunan kualitas layanan.
4. Komitmen perbaikan berkelanjutan, agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Mereka menilai bahwa keberadaan internet yang stabil sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, terlebih bagi mahasiswa yang sangat bergantung pada akses daring untuk perkuliahan, riset, maupun tugas akademik.
Sejak gangguan terjadi, banyak aktivitas masyarakat Merauke yang terhambat. Sejumlah mahasiswa mengaku kesulitan mengikuti kuliah online. Guru dan dosen pun terkendala saat mengunggah bahan ajar. Sementara itu, para pelaku usaha yang mengandalkan transaksi digital juga terkena dampaknya.
Selain itu, masyarakat umum mengeluhkan sulitnya mengakses layanan perbankan digital, aplikasi kesehatan, serta layanan publik berbasis online. “Kalau internet lemot seperti ini, semuanya jadi susah. Belanja online terhambat, komunikasi pun sering putus-putus,” ujar salah seorang warga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Telkom Indonesia Daerah Merauke belum memberikan pernyataan resmi terkait aksi mahasiswa tersebut. Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa gangguan jaringan kemungkinan besar dipicu oleh masalah teknis di infrastruktur jaringan utama yang menghubungkan Papua dengan wilayah lain di Indonesia.
Telkom sendiri sebelumnya pernah mengalami kendala serupa di sejumlah wilayah Papua akibat putusnya kabel bawah laut. Perbaikan jaringan di kawasan timur Indonesia kerap memakan waktu lebih lama dibanding wilayah lain karena faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur.
Masyarakat Merauke berharap agar pemerintah daerah turut mendorong Telkom Indonesia mempercepat proses perbaikan. Mereka menilai, sebagai penyedia layanan internet terbesar di tanah air, Telkom memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga di seluruh wilayah, termasuk Papua Selatan.
“Jangan sampai masyarakat Papua merasa dianaktirikan hanya karena faktor jarak. Kami juga punya hak yang sama untuk mendapatkan akses internet cepat dan stabil,” tegas seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa pada Kamis siang berlangsung damai dan terkendali. Setelah menyampaikan orasi dan tuntutannya, massa perlahan membubarkan diri. Meski begitu, para mahasiswa menegaskan akan kembali menggelar aksi yang lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut konkret dari Telkom dalam waktu dekat.
Koordinator aksi menyebut, pihaknya akan memberi tenggat waktu beberapa hari untuk menunggu respons resmi dari manajemen Telkom. Bila tuntutan tidak dipenuhi, mereka berencana mengajak lebih banyak elemen masyarakat untuk turun ke jalan.
Kasus di Merauke ini kembali menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur digital di wilayah timur Indonesia. Kesenjangan akses internet antara Jawa dan Papua masih cukup besar. Padahal, keberadaan internet menjadi kunci utama dalam mendorong pemerataan pembangunan, pendidikan, serta akses informasi.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya telah meluncurkan proyek Palapa Ring Timur untuk memperkuat konektivitas di Papua. Namun, realisasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor geografis, cuaca ekstrem, hingga keterbatasan teknis perawatan infrastruktur.
Aksi mahasiswa Merauke menjadi alarm penting bagi semua pihak, baik penyedia layanan internet maupun pemerintah, agar lebih serius dalam menangani persoalan jaringan di Papua.
Masyarakat berharap gangguan yang terjadi sejak 16 Agustus 2025 ini segera teratasi. Dengan begitu, aktivitas pendidikan, bisnis, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal tanpa hambatan berarti.
“Internet bukan lagi kebutuhan sekunder. Ia sudah menjadi bagian vital kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami minta Telkom untuk benar-benar mendengar suara kami,” tutup seorang mahasiswa sebelum meninggalkan lokasi aksi.
Editor: (Ahmad)
