Mamuju, SniperNew.id – Ratusan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dari berbagai bidang, mulai dari tenaga kesehatan (nakes), guru, hingga tenaga teknis, turun ke jalan untuk menuntut kepastian status mereka. Aksi ini dilakukan karena mereka sudah belasan tahun mengabdi tanpa kejelasan status kepegawaian, Rabu (17/09).
Aksi damai tersebut telah berlangsung selama dua hari berturut-turut. Tidak hanya menggelar orasi di jalan, para honorer juga rela bermalam di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju sebagai bentuk keseriusan memperjuangkan hak. Kini, mereka bersiap untuk melanjutkan aksi dengan bermalam di kantor bupati.
Para peserta aksi adalah ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di bawah Pemkab Mamuju. Mereka terdiri dari guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis yang selama ini bekerja untuk mendukung pelayanan publik. Kelompok ini menuntut agar nama mereka diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sesuai dengan aturan yang ditetapkan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Perwakilan tenaga honorer menyatakan, perjuangan ini dilakukan demi masa depan mereka dan keluarganya. “Kami sudah belasan tahun mengabdi, namun hingga kini status kami belum jelas. Kami hanya meminta keadilan dan kepastian agar diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu sesuai aturan yang ada,” ujar salah satu peserta aksi.
Tuntutan utama mereka adalah agar seluruh honorer yang sudah lama mengabdi diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Menurut aturan BKN, PPPK Paruh Waktu merupakan salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah bagi tenaga honorer yang telah lama bekerja namun belum diangkat sebagai ASN.
Para honorer menegaskan, mereka tidak menuntut diangkat langsung menjadi PNS, melainkan meminta pemerintah daerah mengusulkan nama-nama mereka untuk mengikuti mekanisme PPPK Paruh Waktu. “Kami hanya ingin hak kami diakui, agar masa depan kami tidak lagi digantung,” ungkap seorang guru honorer yang ikut berorasi.
Aksi ini telah berlangsung selama dua hari berturut-turut hingga berita ini diturunkan. Para honorer mengawali aksinya dengan turun ke jalan pada hari pertama, kemudian melanjutkan aksi dengan bermalam di kantor DPRD Kabupaten Mamuju.
Pada hari berikutnya, aksi dilanjutkan dengan persiapan bermalam di kantor bupati sebagai bentuk eskalasi tekanan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata.
Aksi dimulai di sejumlah ruas jalan utama di Mamuju, kemudian berpusat di depan kantor DPRD Kabupaten Mamuju. Setelah menginap semalam di kantor DPRD, rombongan peserta aksi bersiap berpindah lokasi untuk melanjutkan perjuangan mereka di kantor bupati Mamuju.
Alasan utama para honorer melakukan aksi adalah karena ketidakpastian status mereka selama bertahun-tahun. Mereka merasa telah memberikan kontribusi besar terhadap pelayanan publik, namun tidak memiliki jaminan masa depan yang jelas.
Kondisi ini membuat mereka khawatir, terutama ketika pemerintah pusat telah menutup formasi tenaga honorer dan memberikan batas waktu penyelesaian masalah status honorer di seluruh Indonesia. Jika tidak segera diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, mereka khawatir akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
“Ini soal masa depan kami. Kami ingin bekerja dengan tenang, mendapatkan kepastian hukum, dan bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata salah satu tenaga teknis yang ikut dalam aksi.
Aksi berlangsung damai. Para peserta duduk bersama, membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Di malam hari, mereka menggelar tikar dan selimut seadanya di halaman kantor DPRD.
Koordinasi aksi dilakukan oleh perwakilan tenaga honorer yang memastikan semua berjalan tertib. Mereka juga meminta aparat keamanan untuk memberikan pengamanan agar aksi tidak ditunggangi pihak-pihak yang ingin membuat keributan.
Pihak DPRD Kabupaten Mamuju telah menerima perwakilan massa aksi dan berjanji menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah. Namun, para honorer menyatakan akan terus bertahan hingga ada kepastian tertulis bahwa mereka akan diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu.
Hingga kini, pemerintah daerah belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tuntutan para honorer. Namun, sumber internal di lingkungan Pemkab Mamuju menyebutkan bahwa pembahasan mengenai pengusulan PPPK memang tengah berlangsung.
DPRD Mamuju mendorong Pemkab segera membuat data validasi tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai PPPK Paruh Waktu. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi honorer untuk mengikuti seleksi PPPK.
Para honorer berharap perjuangan mereka membuahkan hasil konkret. Mereka menginginkan kejelasan nasib agar dapat bekerja tanpa rasa khawatir di masa depan.
“Kami bukan hanya menuntut untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kualitas pelayanan publik di Mamuju. Jika kami memiliki status yang jelas, kami bisa bekerja lebih baik,” tutur seorang tenaga kesehatan.
Mereka juga berharap pemerintah daerah menunjukkan empati dan dukungan terhadap perjuangan mereka, serta tidak menunda-nunda proses pengusulan ke BKN.
Aksi ratusan tenaga honorer di Mamuju menjadi cerminan kegelisahan para pekerja kontrak pemerintah di seluruh Indonesia. Mereka menginginkan kepastian hukum melalui pengangkatan sebagai PPPK Paruh Waktu sesuai aturan yang berlaku.
Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan rela bermalam di kantor pemerintahan demi memperjuangkan hak yang mereka anggap sah. Semua mata kini tertuju pada pemerintah daerah dan DPRD Mamuju, yang dituntut segera mengambil langkah konkret agar aspirasi para honorer dapat terwujud.
Jika Pemkab Mamuju dan DPRD mampu menindaklanjuti tuntutan ini dengan baik, maka hal tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian bagi ratusan honorer, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (Ahh)
