Jawa Barat, SniperNew.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Sejumlah warga, orang tua murid, hingga tokoh masyarakat menyampaikan kritik, usulan, bahkan desakan agar program ini dievaluasi menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk dugaan keracunan massal peserta didik, Kamis (25/09).
Melalui akun media sosialnya, tokoh Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan segera melakukan evaluasi terhadap seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam program MBG ini. “Pemprov Jawa Barat akan melakukan evaluasi terhadap seluruh stakeholder Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Barat. Demikian, hatur nuhun,” tulisnya.
Pernyataan tersebut memicu berbagai tanggapan warganet, khususnya para orang tua siswa yang anaknya menjadi penerima manfaat. Sejumlah komentar mengalir deras menyoroti distribusi program, kualitas makanan, hingga skema pelaksanaan yang dinilai belum merata.
Program MBG digagas dengan tujuan mulia: memberikan asupan gizi seimbang secara gratis kepada siswa-siswi di Jawa Barat, agar generasi muda tumbuh sehat dan cerdas. Namun, dalam praktiknya, muncul sejumlah masalah yang menimbulkan keresahan masyarakat.
Salah satunya adalah insiden keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di beberapa wilayah. Dalam video yang viral, terlihat aparat kepolisian membantu mengevakuasi seorang siswi yang diduga menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kasus ini membuat publik mempertanyakan kualitas pengawasan serta distribusi makanan.
Tidak hanya masyarakat umum, orang tua siswa secara langsung mengeluhkan berbagai persoalan program ini. Berikut rangkuman suara warganet yang dihimpun dari unggahan media sosial:
Seorang pengguna akun suciastuti87 menyebut bahwa di Kabupaten Bekasi, sekolah swasta bonafide dan sekolah negeri di wilayah elit justru mendapat jatah MBG. Sementara sekolah negeri di pelosok malah tidak kebagian.
“Tolong direview dan evaluasi lagi kebijakannya,” tulisnya.
Akun yenisofia_22 berpendapat lebih baik dana MBG disalurkan langsung kepada orang tua agar mereka yang memasak dan menyiapkan bekal anak. “Atau kalaupun katering, sebaiknya satu sekolah satu katering,” sarannya.
Pengguna irene_lee1601 menilai lebih baik dana makan gratis dialokasikan kepada keluarga tidak mampu agar mereka bisa menyediakan makanan bergizi sesuai kondisi anak. Ia menyinggung kasus anak alergi laktosa yang justru berbahaya bila dipaksa mengonsumsi susu.
“Saya rasa cukup lah anak-anak kita jadi kelinci percobaan. Karena di lapangan makanan yang diberikan tidak sesuai apa yang digambarkan,” tulisnya.
Akun dodiznp73 mendesak agar program dihentikan sementara waktu karena sudah ada sekitar 800 anak yang dilaporkan keracunan. “Kalo di evaluasi masih berjalan mah, kumaha mun bertambah lagi korban,” ujarnya.
Pengguna vinke_indira menegaskan bahwa dalam setiap kasus keracunan, yang disorot justru nama sekolah, padahal dapur, vendor, dan supplier adalah pihak yang paling bertanggung jawab. “Transparansi publik bukan untuk bikin malu, tapi untuk mencegah terulang. Vendor juga harus di-tag, publik berhak tahu siapa yang sebar makanan basi,” tegasnya.
Akun sukmayaade3 menulis, “Selamatkan generasi penerus bangsa dari sekarang… bisa menjadi sasaran empuk bagi orang yang tidak bertanggung jawab.”
Warganet lain, wida_rohendi, menyebut sebaiknya dana langsung diberikan kepada orang tua murid agar lebih aman dan efisien. Menurutnya, banyak proyek justru menguntungkan pihak dengan modal besar ketimbang tepat sasaran.
Akun decinaryanti91 secara singkat menuliskan, “Mending gak usah ada MBG, Pak.”
Keluhan masyarakat ini muncul menyusul kejadian keracunan yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi dan daerah lain yang melaporkan ratusan anak mengalami gejala setelah menyantap makanan MBG. Video pertolongan pertama kepada siswa yang diduga keracunan tersebar luas di media sosial, memicu reaksi cepat dari publik.
Evaluasi sendiri rencananya akan segera dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dalam waktu dekat, menyasar seluruh stakeholder mulai dari vendor, penyedia katering, pihak sekolah, hingga dinas terkait.
Sejumlah alasan mengemuka dari masyarakat, di antaranya. Distribusi tidak merata. Ada sekolah elit yang menerima, sementara sekolah di pelosok justru tidak kebagian.
Kualitas makanan dipertanyakan. Banyak orang tua mengaku makanan yang diberikan tidak sesuai standar gizi, bahkan ada yang basi.
Kasus keracunan. Data sementara menyebut sudah ada ratusan siswa yang terdampak. Kurangnya transparansi vendor. Publik menilai pemasok seharusnya disebutkan secara terbuka agar ada pertanggungjawaban.
Risiko alergi. Anak-anak dengan kondisi khusus, seperti alergi laktosa, bisa terancam bila dipaksa mengonsumsi menu standar.
Desakan pengalihan dana. Sebagian besar orang tua menyarankan dana MBG diberikan langsung kepada keluarga agar lebih sesuai kebutuhan anak.
Pemprov Jawa Barat melalui pernyataan Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Evaluasi akan melibatkan semua pemangku kepentingan agar masalah di lapangan tidak kembali terulang.
Meski demikian, publik menunggu langkah konkret yang tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi juga memperbaiki mekanisme distribusi, pengawasan kualitas makanan, serta transparansi penyedia katering.
Program Makan Bergizi Gratis sejatinya dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Jawa Barat. Namun, dalam pelaksanaannya masih menuai banyak persoalan mulai dari distribusi, kualitas makanan, hingga insiden keracunan massal.
Masyarakat berharap evaluasi yang dijanjikan pemerintah tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar menghadirkan solusi nyata. Beberapa opsi yang mencuat adalah menyalurkan dana langsung ke orang tua murid, memperketat pengawasan vendor, hingga menghentikan sementara program bila membahayakan peserta didik.
Generasi penerus bangsa membutuhkan perhatian serius. Sebagaimana harapan warganet, “Selamatkan anak-anak kita dari makanan yang tidak layak, agar mereka tumbuh sehat dan cerdas sebagai harapan masa depan Jawa Barat.” (red/abd/Ahm).
