Gunungkidul, SniperNew.id - Isu pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul usulan agar dapur MBG diserahkan langsung ke pihak sekolah. Usulan ini ramai dibicarakan setelah akun media sosial Treands mengunggah pernyataan terkait hal tersebut, lengkap dengan kritik dan respons warga, Kamis (25/09).
Dalam unggahan akun ferixs, disebutkan bahwa DPR RI mengusulkan agar dapur MBG tidak lagi dipusatkan pada katering besar, melainkan dikelola langsung oleh sekolah. Alasannya sederhana: proses memasak ribuan porsi sejak malam hingga siang hari rawan membuat makanan cepat basi.
“Kalau dapur di sekolah: makanan lebih segar, aman, gampang diawasi, plus libatkan tenaga lokal,” tulis akun tersebut.
Selain soal kualitas makanan, isu keracunan massal yang terjadi di beberapa daerah juga menjadi latar belakang kuat munculnya usulan ini. Disebutkan, kasus keracunan makanan dalam program MBG belum ditanggung oleh BPJS. Pemerintah Kabupaten bahkan harus menyiapkan dana darurat sebesar Rp100 juta untuk menanggulangi korban.
Unggahan tersebut menegaskan bahwa niat baik pemerintah melalui MBG harus diikuti dengan eksekusi yang tepat.
Usulan dapur MBG dikelola sekolah memang terdengar ideal. Namun, sejumlah komentar warganet justru menyoroti potensi masalah baru jika sekolah harus mengambil alih.
Akun ernaaa102 menulis, “Kalau dikelola sekolah, yang ada nantinya guru minta tolong ke orang tua murid untuk piket bantuin masaknya.”
Kekhawatiran soal beban tambahan bagi guru juga diungkapkan akun chayarahmad, “Hah? Mau nambah-nambah lagi kerjaan dan pemikiran guru apa? Duuuh untuk ngebagiin aja jadi tambah kerjanya, sekarang diminta sekolah mengelola, cepe deeeh!”
Kritik serupa datang dari akun parkhahnsheap yang menilai rakyat tidak pernah benar-benar dilibatkan dengan layak dalam kebijakan pemerintah. “Udah tau kan kalau rakyat itu sebenarnya tak pernah diperlakukan layak oleh semua instansi pemerintah,” tulisnya dengan nada satir.
Meski banyak kritik, beberapa warganet justru mendukung usulan DPR RI. Menurut mereka, pengelolaan makanan di lingkungan sekolah bisa lebih aman dan sehat.
Akun nitosz menulis, “Serahkan warga yang dekat sekolahan maka akan lebih aman, masakan lebih sehat. Satu katering ribuan porsi sudah pasti dari malam masaknya. Kecuali kalau nggak usah nata kayak gitu, bisa dadakan. Kalau ditata jelas masaknya nggak dadakan.”
Komentar ini menyoroti fakta bahwa katering besar sering kali harus memasak sejak malam hari untuk ribuan porsi, sehingga risiko makanan basi lebih tinggi.
Reaksi publik terhadap unggahan ini cukup beragam. Ada yang menyoroti aspek kesehatan, ada pula yang menyinggung lemahnya perlindungan kesehatan bagi korban keracunan.
Akun ryu_resinartmalang menulis, “Gila, nggak di-cover!? Berarti emang sengaja apa gimana, parah.”
Akun lain, fix bpjs memang sengaja, menegaskan kekecewaan karena kasus keracunan tidak masuk dalam cakupan layanan BPJS.
Bahkan ada komentar yang bernada emosional seperti _yusril1980, “Lama-lama mirip Israel ngincer anak-anak buat jadi korban. Sinting….”
Sementara akun kafinahmad.id singkat menuliskan, “Monyet… jadi siapa yang bertanggung jawab?”
Dalam unggahan ferixs juga disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyiapkan dana darurat sebesar Rp100 juta untuk menangani kasus keracunan. Dana ini dialokasikan mengingat keracunan akibat makanan MBG belum masuk dalam tanggungan BPJS.
Hal ini memunculkan pertanyaan publik: sampai kapan dana darurat akan diandalkan, dan apakah ini cukup untuk menanggulangi potensi kasus serupa di masa depan?
Pertanyaan ini menjadi titik penting perdebatan. Jika dapur MBG diserahkan ke sekolah, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab bila terjadi keracunan atau kualitas makanan bermasalah? Apakah sekolah, pemerintah daerah, atau penyedia bahan makanan?
Beberapa warga khawatir, tanggung jawab justru akan dilimpahkan kepada guru dan pihak sekolah yang sebenarnya memiliki fungsi utama dalam pendidikan, bukan sebagai pengelola dapur besar.
Unggahan tersebut menyinggung wilayah Gunungkidul sebagai salah satu daerah yang ikut menjalankan program MBG. Gunungkidul memang termasuk lokasi dengan penerapan MBG cukup luas, dan kasus keracunan sempat terjadi hingga memaksa pemerintah menyalurkan dana darurat.
Polemik ini mencuat setelah muncul laporan keracunan makanan MBG di beberapa sekolah dalam dua bulan terakhir. Berbagai media dan akun sosial publik menyoroti bagaimana manajemen distribusi makanan menjadi titik rawan.
Unggahan akun Treands yang kemudian ramai diperbincangkan hanya menjadi puncak gunung es dari keresahan yang sudah lama dirasakan masyarakat.
Jika mengacu pada usulan DPR RI, dapur MBG sebaiknya dibangun dan dikelola di sekolah. Konsepnya, sekolah dapat bekerja sama dengan warga sekitar untuk memasak makanan secara segar setiap pagi. Dengan demikian, makanan yang diterima siswa lebih sehat, segar, dan aman.
Selain itu, keterlibatan tenaga lokal diharapkan dapat menggerakkan ekonomi sekitar sekolah. Namun, eksekusi teknis masih menjadi tanda tanya besar.
Siapa yang akan bertanggung jawab atas perekrutan tenaga dapur? Bagaimana standar kebersihan dan keamanan pangan akan dijaga? Apakah sekolah memiliki anggaran tambahan untuk mengelola dapur sendiri? Semua pertanyaan ini belum terjawab secara jelas.
Isu dapur MBG tidak hanya memunculkan diskusi teknis, tetapi juga reaksi emosional. Beberapa komentar publik bahkan mengaitkan kebijakan ini dengan ketidakadilan sistemik dan tuduhan konspirasi.
Unggahan _yusril1980 misalnya, menggambarkan kekecewaan publik dengan mengaitkannya pada isu global yang sebenarnya tidak berkaitan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa isu dapur MBG telah menyentuh sensitivitas sosial masyarakat.
Usulan DPR RI agar dapur MBG dikelola sekolah menuai pro dan kontra. Di satu sisi, ide ini dinilai dapat menghadirkan makanan lebih segar, aman, serta memberdayakan tenaga lokal. Namun di sisi lain, publik menilai usulan tersebut berpotensi menambah beban guru, menimbulkan masalah teknis, dan menimbulkan pertanyaan soal siapa yang bertanggung jawab.
Kasus keracunan yang belum ditanggung BPJS semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan MBG. Dana darurat Rp100 juta yang disiapkan Pemkab Gunungkidul hanya dianggap solusi sementara, bukan penyelesaian mendasar.
Sampai kini, perdebatan mengenai siapa yang seharusnya mengelola dapur MBG masih terus berlangsung. Masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah agar program yang seharusnya menyehatkan anak bangsa ini tidak justru menimbulkan masalah baru. (Ahm/Ahm).












