Somasi Kuasa Hukum Kades Tanjung Pasir: “Actor Incumbit Onus Probandi, Siapa Menuduh Wajib Membuktikan”

Tangerang, SniperNew.id – Polemik dugaan pung­utan liar (pungli) dan isu pem­bungka­man wartawan yang meny­eret nama Kepala Desa (Kades) Tan­jung Pasir, Keca­matan Teluk­na­ga, Kabu­pat­en Tangerang, Arun, S.Ip, semakin mem­anas. Kasus ini men­cu­at sete­lah sebuah akun media sosial Tik­Tok berna­ma @bang_igor.official men­gung­gah video den­gan narasi yang menye­butkan Kades Tan­jung Pasir diduga men­co­ba mem­bungkam seo­rang wartawan den­gan uang Rp500 ribu.

Video terse­but kemu­di­an viral dan diku­tip sejum­lah media online den­gan meny­oroti dugaan prak­tik pungli dalam pro­gram Pendaf­taran Tanah Sis­tem­a­tis Lengkap (PTSL) ser­ta upaya meng­ha­lan­gi ker­ja jur­nal­is­tik. Merasa dirugikan,

Kades Arun melalui kuasa hukum­nya, Noven Saput­era, S.H., angkat bicara dan melayangkan somasi kepa­da pihak yang diang­gap menye­barkan tuduhan sepi­hak.

Kasus ini bermu­la dari ung­ga­han video yang mem­per­li­hatkan buk­ti trans­fer seni­lai Rp500 ribu ke reken­ing prib­a­di atas nama Maat Igor Sudra­jat. Narasi dalam video menye­but bah­wa uang terse­but meru­pakan upaya “mem­bungkam wartawan” yang ten­gah meny­oroti isu dugaan pungli ser­ti­fikat di Desa Tan­jung Pasir.

Menang­gapi hal itu, kuasa hukum Kades Arun, Noven Saput­era, S.H., mem­ban­tah keras tuduhan yang berkem­bang. Menu­rut­nya, uang Rp500 ribu itu bukan­lah ben­tuk suap atau pem­bungka­man, melainkan diberikan atas per­mintaan lang­sung dari Igor melalui per­caka­pan What­sApp pada 13 Agus­tus 2025 pukul 11.43 WIB.

“Saudara Igor menulis pesan den­gan kali­mat, ‘IZIN BANG LURAH KLO AD MAH DORONGANNYA’. Dari situ klien kami kemu­di­an mere­spons posi­tif dan men­trans­fer sejum­lah uang. Jadi jelas bah­wa dana itu bukan inisi­atif klien kami untuk mem­bungkam, melainkan ben­tuk dukun­gan atas per­mintaan yang bersangku­tan,” jelas Noven.

---

Ung­ga­han yang memicu polemik ini datang dari akun Tik­Tok @bang_igor.official. Video terse­but kemu­di­an melu­as ke berba­gai plat­form media online. Namun, menu­rut Noven, materi yang dise­barkan hanya poton­gan buk­ti per­caka­pan, tidak menyelu­ruh.

“Yang kami khawatirkan, saudara Igor tidak menyam­paikan secara utuh isi per­caka­pan What­sApp. Yang dipub­likasikan hanya screen­shot trans­fer dan sedik­it per­caka­pan seo­lah-olah klien kami tiba-tiba men­gir­im uang tan­pa sebab. Pada­hal, jika dita­mpilkan utuh, kon­tek­snya jelas berbe­da,” ujar Noven.

Menu­rut­nya, pub­likasi sepi­hak itu bisa menye­satkan opi­ni masyarakat, men­cip­takan fram­ing negatif, ser­ta men­coreng nama baik Kades Tan­jung Pasir.

Kuasa hukum Kades Arun mene­gaskan bah­wa pihaknya telah melayangkan somasi res­mi kepa­da yang bersangku­tan. Tujuan­nya bukan untuk meng­in­tim­i­dasi, melainkan mem­inta klar­i­fikasi dan val­i­dasi atas tuduhan yang telah dipub­likasikan.

“Kami mem­inta agar saudara Igor mem­buk­tikan secara hukum dalil dan tuduhan yang ia sebarkan. Dalam asas hukum dike­nal prin­sip Actori Incumbit Onus Proban­di — sia­pa yang menuduh, dialah yang wajib mem­buk­tikan. Jadi tidak bisa hanya meng­gir­ing opi­ni pub­lik tan­pa dasar hukum yang jelas,” tegas Noven.

Selain isu uang Rp500 ribu, beredar pula tudin­gan adanya pungli dalam pro­gram PTSL di Desa Tan­jung Pasir. Kuasa hukum menyikapi isu ini den­gan ter­bu­ka.

“Jika benar ada pungli, silakan buk­tikan. Negara kita negara hukum. Laporkan ke aparat pene­gak hukum jika memi­li­ki buk­ti yang jelas, baik secara pidana maupun per­da­ta. Klien kami tidak per­nah meng­ha­lan­gi pros­es hukum. Jus­tru kami men­dukung jika ada oknum yang ter­buk­ti melang­gar hukum untuk dipros­es sesuai atu­ran,” tutur Noven.

Perny­ataan ini sekali­gus mene­gaskan bah­wa pihak Kades tidak aler­gi kri­tik, namun keber­atan jika tuduhan tan­pa dasar jus­tru dijadikan kon­sum­si pub­lik yang menim­bulkan kegaduhan.

Somasi kepa­da Igor sudah dikir­imkan pada akhir Agus­tus 2025. Pihak kuasa hukum juga ten­gah mengumpulkan berba­gai buk­ti pen­dukung, baik doku­men transak­si, rekam per­caka­pan, hing­ga sak­si yang dini­lai rel­e­van.

“Kami kumpulkan buk­ti-buk­ti sah yang bisa diper­tang­gung­jawabkan. Jika per­lu, semua akan kami ser­ahkan kepa­da aparat pene­gak hukum agar kasus ini terang ben­derang. Tujuan kami bukan untuk mem­per­pan­jang kon­flik, melainkan untuk mene­gakkan kead­i­lan sesuai hukum yang berlaku,” kata Noven.

Viral­nya kasus ini tidak hanya berdampak pada cit­ra prib­a­di Kades Arun, tetapi juga pada kete­nan­gan masyarakat Desa Tan­jung Pasir. War­ga men­ja­di bin­gung, muncul speku­lasi, bahkan menim­bulkan kere­sa­han sosial.

“Klien kami men­gala­mi keru­gian dari berba­gai aspek. Nama baiknya ter­ce­mar, aktiv­i­tas pemer­in­ta­han desa ter­gang­gu, dan keper­cayaan masyarakat bisa terkikis. Pada­hal belum ada buk­ti hukum yang mem­be­narkan tuduhan terse­but,” ujar kuasa hukum.

Kuasa hukum berharap per­masala­han ini dap­at dis­e­le­saikan secara hukum dan pro­por­sion­al, bukan melalui opi­ni pub­lik sema­ta. Ia menekankan bah­wa ruang klar­i­fikasi, buk­ti, dan pros­es hukum harus diu­ta­makan demi men­ja­ga integri­tas ser­ta kete­nan­gan masyarakat.

“Kami tidak anti-kri­tik, tapi harus sesuai fak­ta. Jika tuduhan tidak ter­buk­ti, ten­tu ada kon­sekuen­si hukum bagi pihak yang menye­barkan fit­nah atau beri­ta bohong. Seba­liknya, jika ada buk­ti kuat ten­tang pungli atau penyalah­gu­naan wewe­nang, kami siap hadapi di ranah hukum,” pungkas Noven.

Kasus dugaan pem­bungka­man wartawan dan pungli yang meny­eret nama Kades Tan­jung Pasir masih men­ja­di polemik.

Kuasa hukum mene­gaskan bah­wa tuduhan yang beredar tidak sesuai fak­ta, kare­na dana Rp500 ribu yang ditrans­fer meru­pakan ben­tuk ban­tu­an atas per­mintaan, bukan inisi­atif untuk mem­bungkam.

Den­gan melayangkan somasi dan mengumpulkan buk­ti, pihak Kades menekankan pent­ingnya pem­buk­t­ian hukum ketim­bang opi­ni pub­lik. Prin­sip hukum Actori Incumbit Onus Proban­di — sia­pa menuduh wajib mem­buk­tikan-dijadikan dasar agar kasus ini dap­at dis­e­le­saikan secara adil, pro­por­sion­al, dan sesuai atu­ran.

Penulis: (Sufiyawan)./ Sum­ber; (Kuasa Hukum, AR).

Edi­tor: (Ahmad).