Dugaan Korupsi ISP Rp 5,1 M di Kominfo Maros, KPK dan Kejaksaan Agung Diminta Turun Tangan

Maros, SniperNew.id – Dugaan korup­si dalam kon­trak penye­dia layanan inter­net (ISP) seni­lai Rp 5,1 mil­iar di Dinas Komu­nikasi dan Infor­mati­ka (Kom­in­fo) Kabu­pat­en Maros tahun 2022–2023 terus men­ja­di sorotan pub­lik. Kenaikan anggaran hing­ga 350% diband­ingkan tahun sebelum­nya tan­pa adanya pen­ingkatan layanan sig­nifikan kini meny­eret nama Bupati Maros dan man­tan Ket­ua DPRD Kabu­pat­en Maros yang diduga turut berper­an dalam pros­es pen­gang­garan.

Amir Kadir, S.H., Sekre­taris LSM Pekan 21, mende­sak Komisi Pem­ber­an­tasan Korup­si (KPK) dan Kejak­saan Agung RI untuk segera turun tan­gan men­gusut kasus ini. “Dugaan ini tidak bisa diang­gap sepele. KPK dan Kejak­saan Agung harus mem­pri­or­i­taskan kasus ini kare­na meli­batkan peng­gu­naan APBD dalam jum­lah besar yang diduga sarat kepentin­gan prib­a­di,” ujar Amir Kadir.

Amir Kadir juga meny­oroti penun­jukan PT. STP seba­gai rekanan kon­trak yang diang­gap penuh kejang­galan. “Perusa­haan ini baru berop­erasi di Maros, bahkan di Sulawe­si Sela­tan, tetapi lang­sung men­da­p­atkan kon­trak den­gan nilai fan­tastis. Mere­ka tidak memi­li­ki jaringan ser­at optik (FO) sendiri, dan har­ga band­width per Mbps yang ditawarkan jauh lebih mahal diband­ingkan penye­dia lain,” tam­bah­nya.

Ia men­duga ada kebi­jakan “dari atas” yang mem­pen­garuhi kepu­tu­san terse­but, mengin­gat lon­jakan anggaran ini dis­e­tu­jui melalui APBD oleh Bupati Maros dan man­tan Ket­ua DPRD. “Kejang­galan ini harus diusut hing­ga tun­tas, ter­ma­suk mengeval­u­asi dasar penun­jukan penye­dia layanan melalui e‑katalog. Jan­gan sam­pai kepu­tu­san ini men­gor­bankan kepentin­gan masyarakat,” tegas­nya.

Dalam kasus ini, LSM Pekan 21 telah menyu­rati KPK untuk melakukan super­visi dan mende­sak adanya penye­lidikan men­dalam. “KPK dan Kejak­saan Agung harus berg­er­ak cepat. Kami tidak ingin kasus ini hanya berhen­ti di tingkat lokal tan­pa ada pen­gungka­pan yang jelas,” kata Amir Kadir.

Selain itu, ia mem­inta Kejak­saan Negeri Maros turut proak­tif memang­gil dan memerik­sa Bupati Maros ser­ta man­tan Ket­ua DPRD seba­gai pihak yang memi­li­ki otori­tas dalam pen­gang­garan ini. “Langkah ini pent­ing agar tidak ada celah untuk pem­biaran atau kon­flik kepentin­gan dalam penye­lidikan,” lan­jut­nya.

Pub­lik kini menung­gu langkah nya­ta dari aparat pene­gak hukum. Dugaan korup­si ini telah menim­bulkan kere­sa­han kare­na anggaran yang digu­nakan seharus­nya ditu­jukan untuk kepentin­gan masyarakat, bukan mem­perkaya pihak ter­ten­tu.

Amir menut­up perny­ataan­nya den­gan hara­pan besar kepa­da KPK dan Kejak­saan Agung. “Jika kasus ini dib­iarkan, akan men­ja­di preseden buruk bagi pen­gelo­laan keuan­gan daer­ah. Semua yang ter­li­bat harus diperik­sa dan dipros­es hukum tan­pa pan­dang bulu,” tutup­nya tegas.

Hing­ga beri­ta ini dirilis, belum ada tang­ga­pan res­mi dari pihak Bupati Maros maupun man­tan Ket­ua DPRD terkait tun­tu­tan ini. Namun, masyarakat Maros terus mende­sak transparan­si dan kead­i­lan dalam pen­gungka­pan kasus ini.(Syam­sir)