Jakarta, SniperNew.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kembali komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo. Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/9/2025).
Dalam pernyataannya, Budi menekankan bahwa penyidikan kasus ini masih berjalan intensif. KPK terus mengumpulkan bukti dan mendalami berbagai temuan, termasuk memeriksa sejumlah saksi serta mengembangkan aliran dana yang diduga terkait proyek-proyek strategis di bawah DJKA. Selain itu, KPK mengajak masyarakat, khususnya warga Pati, untuk ikut serta memberikan informasi tambahan yang dapat membantu penyelidikan.
“Proses penyidikan masih berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi relevan terkait kasus ini. Keterlibatan publik sangat penting agar penegakan hukum berjalan transparan dan akuntabel,” kata Budi Prasetyo.
Kasus ini menyeret nama Bupati Pati, Sudewo, yang disebut-sebut terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek di bawah kewenangan DJKA Kemenhub. Meski belum ada penetapan status tersangka terhadap dirinya, KPK menegaskan bahwa penyelidikan terus berfokus pada pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan pengelolaan proyek tersebut.
Selain Sudewo, penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat DJKA, kontraktor pelaksana proyek, dan pihak swasta terkait. Nama-nama tersebut diharapkan akan terungkap lebih jelas seiring perkembangan proses hukum.
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya penyimpangan anggaran dalam proyek perkeretaapian di Jawa Tengah yang dikelola oleh DJKA. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, KPK menduga adanya indikasi suap dan gratifikasi terkait pemberian izin serta pengelolaan proyek.
Proyek yang dimaksud bernilai ratusan miliar rupiah, sehingga potensi kerugian negara juga sangat besar. Penyidik KPK tengah menelusuri aliran dana serta keterkaitan pihak-pihak yang terlibat.
“Kami memastikan bahwa setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan. Jika ada penyalahgunaan kewenangan, itu harus ditindak secara hukum,” tegas Budi.
Penyelidikan awal dilakukan sejak awal tahun 2025 setelah KPK menerima laporan dan hasil audit internal terkait proyek DJKA. Pada pertengahan tahun, beberapa pejabat Kemenhub dan pihak swasta sudah diperiksa secara intensif.
Publik mulai menyoroti kasus ini setelah beredar kabar dugaan keterlibatan Bupati Pati. KPK kemudian melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di Pati dan Jakarta untuk mengumpulkan bukti tambahan.
“Semua proses ini membutuhkan waktu karena kami ingin memastikan setiap langkah didukung bukti yang kuat. Kami tidak ingin terburu-buru namun tetap menjunjung tinggi asas kepastian hukum,” tambah Budi.
Selain menggeledah kantor DJKA dan beberapa perusahaan terkait proyek tersebut, KPK juga melakukan penelusuran di kantor pemerintahan Kabupaten Pati. Penyidik memeriksa dokumen-dokumen proyek, aliran dana, serta laporan pengadaan yang mencurigakan.
Budi menyebutkan, lokasi penggeledahan dipilih secara strategis sesuai kebutuhan penyidikan. “Kami tidak ingin ada celah yang terlewat. Semua bukti akan dikumpulkan secara sistematis,” ujarnya.
KPK menilai keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi tambahan sangat krusial untuk mempercepat penyelesaian kasus ini. Budi menegaskan, partisipasi publik adalah bagian penting dari pemberantasan korupsi.
“Kami selalu mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan memberikan informasi. Perlindungan terhadap pelapor juga dijamin sesuai undang-undang. Jadi tidak perlu takut untuk melapor,” jelasnya.
Permintaan dukungan ini disampaikan sebagai bentuk transparansi KPK terhadap masyarakat, agar kasus ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga menjadi momentum bersama dalam memerangi korupsi di tingkat daerah maupun pusat.
Kasus ini mendapat perhatian luas, terutama warga Pati yang menuntut transparansi dan integritas dari pemimpin daerah mereka. Beberapa organisasi masyarakat sipil di Pati bahkan mendukung penuh langkah KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
“Ini adalah ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami berharap KPK bisa menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar salah satu aktivis antikorupsi di Pati, yang enggan disebutkan namanya.
Di media sosial, berita mengenai penyelidikan kasus Sudewo ramai diperbincangkan. Tagar seperti #KPK, #Korupsi, dan #BupatiPati menjadi trending topic di berbagai platform. Banyak warganet mengapresiasi langkah KPK yang dinilai tegas dan berani.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Prasetyo menegaskan kembali bahwa KPK berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan profesional. “Kami tidak akan ragu memproses siapapun yang terlibat, baik pejabat pusat maupun daerah,” katanya.
KPK memastikan bahwa setiap proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kriminalisasi maupun ketidakadilan. Budi juga mengingatkan bahwa status hukum seseorang hanya dapat ditetapkan setelah bukti yang cukup terkumpul.
“Proses hukum adalah hak semua warga negara. KPK bekerja berdasarkan bukti, bukan opini,” tegasnya.
Hingga saat ini, KPK terus memeriksa saksi-saksi tambahan dan mengumpulkan dokumen keuangan untuk memperkuat kasus. Beberapa pejabat dari DJKA dan Kemenhub dijadwalkan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan.
Selain itu, KPK juga menjalin kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang mencurigakan.
“Sinergi antar-lembaga menjadi kunci untuk membongkar kasus-kasus besar seperti ini. Kami ingin memastikan semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban,” ujar Budi.
Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama pejabat daerah ini menjadi peringatan bagi semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan negara. Budi berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap pejabat daerah maupun pusat.
“Kami berharap masyarakat tetap aktif mengawasi jalannya pemerintahan. KPK tidak bisa bekerja sendirian, dan partisipasi publik adalah ujung tombak pemberantasan korupsi,” katanya.
Kasus dugaan korupsi DJKA yang melibatkan Bupati Pati, Sudewo, menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi tantangan besar. Namun, langkah tegas KPK untuk melanjutkan penyidikan dan meminta dukungan masyarakat menjadi bukti keseriusan lembaga antirasuah ini.
Meski proses hukum membutuhkan waktu, publik diharapkan dapat bersabar dan tetap mengawal jalannya penyelidikan. Keberhasilan mengungkap kasus ini akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. (Red)













