Mamuju, SniperNew.id - Ratusan tenaga kontrak yang terdiri dari tenaga medis dan tenaga pendidik di Kabupaten Mamuju melakukan aksi menduduki ruang Paripurna DPRD Mamuju. Aksi ini berlangsung selama enam jam pada hari ini dan bertujuan menuntut kejelasan pengakomodasian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum memadai, Senin (15/09).
Informasi ini diketahui melalui unggahan akun media sosial mekora.id yang menunjukkan ratusan tenaga kontrak duduk memenuhi ruang sidang. Dalam keterangan unggahannya, dijelaskan bahwa para tenaga kontrak tersebut mendesak Bupati Mamuju untuk segera memberikan jawaban terkait formasi PPPK paruh waktu yang baru-baru ini diumumkan pemerintah daerah.
Formasi PPPK yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju hanya mengakomodir tenaga teknis sebanyak 875 orang. Sementara itu, ratusan tenaga kontrak medis dan pendidik merasa tidak mendapatkan kejelasan apakah mereka akan diakomodasi dalam seleksi tersebut. Mereka pun memutuskan untuk melakukan aksi duduk di ruang Paripurna DPRD Mamuju sebagai bentuk protes damai dan untuk menunggu penjelasan langsung dari Bupati Mamuju.
Aksi ini melibatkan ratusan tenaga kontrak yang sebagian besar bekerja di sektor kesehatan (tenaga medis) dan pendidikan (guru kontrak) di wilayah Kabupaten Mamuju. Mereka merupakan pegawai non-ASN yang sudah bertahun-tahun mengabdi. Selain para tenaga kontrak, pihak DPRD Mamuju juga terlibat secara tidak langsung karena ruang paripurna digunakan sebagai lokasi aksi. Bupati Mamuju menjadi pihak yang diminta memberikan klarifikasi.
Akun mekora.id, yang pertama kali mengunggah informasi ini di media sosial, turut menyebarkan dokumentasi foto suasana aksi tersebut. Dalam foto, terlihat para tenaga kontrak mengenakan masker medis, duduk rapi di kursi sidang, sebagian berdiri sambil memegang ponsel untuk merekam situasi.
Kapan Kejadian Ini Terjadi (When)
Aksi duduk tersebut terjadi pada hari ini (Senin, 15 September 2025) dan sudah berlangsung selama enam jam saat unggahan dibuat tiga jam lalu. Hingga saat unggahan dipublikasikan, Bupati Mamuju belum juga menemui massa aksi.
Di Mana Lokasi Kejadian (Where)
Aksi menduduki ruang Paripurna ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Gedung dewan ini merupakan tempat pengambilan keputusan dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga dipilih sebagai lokasi strategis untuk menyuarakan tuntutan.
Mengapa Aksi Ini Dilakukan (Why)
Para tenaga kontrak merasa kebijakan formasi PPPK paruh waktu tahun ini tidak adil. Dalam pengumuman, pemerintah daerah hanya membuka 875 formasi untuk tenaga teknis. Sementara itu, formasi untuk tenaga medis dan pendidik tidak dijelaskan dengan gamblang. Mereka khawatir status dan masa depan mereka sebagai tenaga kontrak tidak jelas, padahal mereka telah lama mengabdi untuk pelayanan publik.
Ketiadaan kejelasan ini memunculkan keresahan, terutama mengingat PPPK merupakan jalan resmi bagi tenaga honorer atau kontrak untuk memperoleh status yang lebih baik dan kepastian kerja. Dengan menduduki ruang Paripurna, para tenaga kontrak berharap pemerintah daerah, khususnya Bupati Mamuju, mendengar aspirasi mereka secara langsung.
Aksi berlangsung secara damai. Ratusan tenaga kontrak memasuki ruang Paripurna DPRD Mamuju dan duduk tertib di kursi sidang. Mereka mengenakan masker dan sebagian mengenakan pakaian formal, mencerminkan sikap profesional meskipun sedang menyampaikan protes. Tidak terlihat adanya tindakan anarkis atau keributan.
Menurut keterangan unggahan mekora.id, meskipun telah menunggu selama enam jam, Bupati Mamuju tidak kunjung menemui mereka. Massa aksi menyatakan mereka tidak memiliki maksud untuk merusak fasilitas atau mengganggu aktivitas pemerintahan, melainkan hanya ingin mendengar jawaban langsung dari kepala daerah mengenai nasib mereka.
Dalam unggahan yang sama, disertakan pula tagar #DPRDMAMUJU, #bupatimamuju, #tenagakontrak, dan #ppppkmamuju yang menunjukkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian publik di media sosial. Tagar-tagar tersebut juga menjadi simbol solidaritas di antara para tenaga kontrak dan masyarakat luas yang peduli terhadap keadilan bagi para pekerja sektor publik.
Video yang diunggah memperlihatkan suasana ruang sidang yang penuh dengan tenaga kontrak. Di dinding ruang sidang, terlihat beberapa bingkai foto pejabat daerah. Di bagian tengah ruangan, terdapat pendingin udara berukuran besar, dan pencahayaan ruangan tampak terang. Beberapa peserta aksi terlihat mendokumentasikan situasi menggunakan kamera ponsel. Mayoritas tenaga kontrak mengenakan masker medis berwarna hijau dan putih, menandakan bahwa sebagian dari mereka adalah tenaga medis yang masih aktif bertugas.
Suasana aksi terlihat terkendali dan tertib. Beberapa peserta aksi tampak berbincang sambil menunggu, sementara yang lain duduk diam menantikan kehadiran Bupati Mamuju.
Reaksi dan Tanggapan Awal
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Bupati Mamuju terkait tuntutan para tenaga kontrak. DPRD Mamuju juga belum mengeluarkan pernyataan resmi. Namun, melalui unggahan media sosial, publik mulai memberikan dukungan moral kepada para tenaga kontrak. Beberapa warganet menilai bahwa tenaga kontrak, khususnya guru dan tenaga kesehatan, memiliki peran vital dalam pelayanan masyarakat dan layak mendapatkan kejelasan status.
Para pengamat kebijakan publik menyebut bahwa kasus ini mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait manajemen tenaga kerja honorer di Indonesia. Pemerintah pusat sebelumnya telah menegaskan komitmen untuk menyelesaikan status tenaga honorer, namun pelaksanaannya di daerah masih sering menimbulkan masalah.
Formasi PPPK merupakan kebijakan nasional untuk memberikan status lebih jelas kepada tenaga honorer yang telah lama bekerja di instansi pemerintah. Namun, keterbatasan anggaran daerah dan prioritas tertentu sering kali membuat formasi yang dibuka tidak bisa mengakomodasi semua sektor secara merata. Dalam kasus Mamuju, fokus pada tenaga teknis membuat tenaga medis dan pendidik merasa diabaikan.
Ketidakjelasan ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelayanan publik. Jika tenaga kontrak di sektor pendidikan dan kesehatan merasa tidak dihargai, hal itu bisa berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat.
Harapan Para Tenaga Kontrak
Melalui aksi ini, para tenaga kontrak berharap pemerintah daerah akan membuka komunikasi yang lebih baik. Mereka meminta agar Bupati Mamuju segera memberikan penjelasan resmi mengenai formasi PPPK dan memastikan bahwa tenaga medis dan pendidik juga dipertimbangkan. Selain itu, mereka berharap ada solusi jangka panjang untuk mengurangi ketidakpastian status tenaga kerja kontrak di daerah.
Seorang tenaga kontrak yang enggan disebutkan namanya mengatakan kepada rekan-rekan media di lokasi bahwa mereka hanya ingin kepastian, bukan konfrontasi. “Kami di sini bukan untuk membuat keributan. Kami hanya ingin tahu, apakah kami akan diakomodasi atau tidak. Kami sudah bertahun-tahun bekerja melayani masyarakat, dan masa depan kami tidak boleh digantung,” ujarnya.
Aksi damai ratusan tenaga kontrak di Mamuju ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah tentang pentingnya komunikasi dan kejelasan kebijakan terkait formasi PPPK. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan tenaga kerja di sektor publik memerlukan transparansi agar tidak menimbulkan keresahan.
Sementara Bupati Mamuju belum memberikan tanggapan, para tenaga kontrak bertekad tetap memperjuangkan hak mereka dengan cara yang tertib dan damai. Isu ini diperkirakan akan terus menjadi sorotan publik dan media lokal, terutama jika pemerintah daerah tidak segera merespons tuntutan mereka.
Dengan aksi ini, para tenaga kontrak berharap nasib mereka tidak lagi diabaikan dan kejelasan formasi PPPK dapat segera diberikan, demi kelangsungan layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mamuju. Tagar #DPRDMAMUJU, #bupatimamuju, #tenagakontrak, dan #ppppkmamuju menjadi simbol solidaritas dan tekanan moral agar pemerintah daerah segera mengambil langkah yang bijak. (abd/ahh).













