SPBU Rp 6,9 M dari Dana Desa Bener Meriah Mandek, Kerugian Negara Rp 1,6 M, Tersangka Masih “Ditunda”

Ben­er Meri­ah, SniperNew.id – Proyek pem­ban­gu­nan Sta­si­un Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kam­pung Gemasih, Keca­matan Pin­tu Rime Gayo, Kabu­pat­en Ben­er Meri­ah, masih meny­isakan tan­da tanya besar. Meskipun penyidikan telah ber­jalan dan keru­gian negara diperki­rakan men­ca­pai Rp 1,6 mil­iar, Kejak­saan Negeri (Kejari) Ben­er Meri­ah hing­ga kini belum mene­tap­kan satu pun ter­sang­ka, Rabu 16 Juli 2025.

Proyek yang bersum­ber dari Dana Desa milik 23 kam­pung ini menelan anggaran fan­tastis, men­ca­pai Rp 6,9 mil­iar. Dana terse­but dikelo­la melalui ske­ma Badan Usa­ha Milik Desa Bersama (BUMDes­ma) den­gan hara­pan dap­at mem­berikan man­faat ekono­mi kepa­da masyarakat. Namun, proyek ini jus­tru bermasalah dan kini ter­san­dung dugaan korup­si.

Kasi Intelijen Kejari Ben­er Meri­ah, Alam­syah Budin, kepa­da wartawan pada Selasa (15/7/2025), menyam­paikan bah­wa pihaknya masih menung­gu hasil audit fisik dari tim ahli kon­struk­si Uni­ver­si­tas Teuku Umar (UTU) Meu­la­boh.

“Belum kami tetap­kan ter­sang­ka kare­na masih menung­gu hasil audit. Tim ahli sudah turun ke lapan­gan pada 16 Mei 2025,” ujarnya.

Audit fisik terse­but diyaki­ni akan men­ja­di penen­tu dalam mene­tap­kan sia­pa yang harus bertang­gung jawab atas peny­im­pan­gan dana terse­but. Alam­syah menye­but, pene­ta­pan ter­sang­ka kemu­ngk­i­nan dilakukan dalam wak­tu dekat sete­lah hasil audit diter­i­ma.

Mes­ki demikian, keter­lam­bat­an pene­ta­pan ter­sang­ka ini mulai memicu sorotan pub­lik. Beber­a­pa kalan­gan masyarakat mem­per­tanyakan transparan­si dan keseriu­san pene­gakan hukum, mengin­gat jum­lah keru­gian yang tidak sedik­it dan dana yang berasal dari alokasi desa.

Sebelum­nya, Kejari Ben­er Meri­ah telah menaikkan sta­tus kasus ini dari penye­lidikan ke penyidikan, menan­dakan bah­wa ter­da­p­at indikasi kuat tin­dak pidana korup­si. Namun, pro­gres penan­ganan kasus ini masih terke­san lam­ban.

Seba­gai infor­masi, proyek SPBU ini diren­canakan men­ja­di pusat ekono­mi baru di kawasan Pin­tu Rime Gayo. Namun hing­ga kini, proyek terse­but tidak kun­jung sele­sai, dan ban­gu­nan­nya dise­but mangkrak.

Masyarakat berharap aparat pene­gak hukum dap­at bek­er­ja secara pro­fe­sion­al dan men­gusut tun­tas pihak-pihak yang ter­li­bat, agar kasus ini tidak men­guap begi­tu saja.

“Dana desa adalah hak masyarakat. Kalau dis­alah­gu­nakan, itu penghi­anatan ter­hadap keper­cayaan raky­at,” ujar salah satu war­ga yang eng­gan dise­butkan namanya.

Kejari dim­inta segera mengam­bil langkah tegas demi men­ja­ga keper­cayaan pub­lik ter­hadap hukum dan kead­i­lan di Ben­er Meri­ah. (Ril/tim)