Pelaku Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Ilegal Ditangkap Satuan Polres Primgsewu

Pringsewu, SniperNew.id – Sat­u­an Reserse Krim­i­nal (Satreskrim) Pol­res Pringsewu berhasil menga­mankan seo­rang pelaku pen­gi­r­i­man Peker­ja Migran Indone­sia (PMI) secara ile­gal.

Pelaku yang berin­isial AKS (43) ditangkap oleh pihak kepolisian di kedia­man­nya di Pekon Won­oda­di, Gad­in­gre­jo, Pringsewu pada Kamis (22/8/2024) sore.

Kasat Reskrim Pol­res Pringsewu, Iptu Muham­mad Irfan Romad­hon mewak­ili Kapol­res Pringsewu AKBP M. Yun­nus Sapu­tra, men­je­laskan bah­wa pen­gungka­pan kasus ini beraw­al dari a=informasi masyarakat yang menye­butkan bah­wa AKS ser­ing merekrut calon tena­ga ker­ja untuk dipeker­jakan di luar negeri tan­pa melalui prose­dur res­mi.

“Calon peker­ja terse­but dib­erangkatkan tan­pa meli­batkan perusa­haan penyalur tena­ga ker­ja yang sah,” ujar Iptu Irfan pada Ming­gu (25/8/2024) siang

Lebih lan­jut, AKS men­gaku telah mem­berangkatkan seti­daknya enam orang ke luar negeri secara ile­gal. Dari seti­ap PMI yang dib­erangkatkan, pelaku men­gaku men­da­p­atkan jasa Rp.18 juta dari peme­san atau calon majikan PMI.

“Namun sete­lah di potong biaya opera­sion­al seper­ti pem­bu­atan pas­por, pemerik­saan kese­hatan, ongkos per­jalanan dan biaya spon­sor, pelaku men­gaku men­da­p­atkan keun­tun­gan bersih Rp.3 juta.

Irfan mene­gaskan, pihaknya masih men­dala­mi apakah dalam kasus ini tin­dakan pelaku ter­ma­suk dalam tin­dak pidana perda­gan­gan orang atau tidak.

Dita­m­bahkan­nya, dalam pen­gungka­pan kasus ini, polisi berhasil menye­la­matkan tiga wani­ta calon PMI yang ren­cananya akan dib­erangkatkan secara ile­gal ke Negara Malaisia.

“Keti­ga wani­ta terse­but telah dim­intai keteran­gan dan dikem­ba­likan kepa­da orang tua mere­ka,” jelas­nya.

Selain itu, ungkap Irfan, polisi juga menyi­ta sejum­lah barang buk­ti dari tan­gan pelaku, ter­ma­suk uang tunai sebe­sar Rp.3 juta, pas­por, buku tabun­gan, pon­sel, tiket kapal, dan sebuah ban­ner.

Atas per­bu­atan­nya, AKS dijer­at den­gan Undang-Undang Repub­lik Indone­sia Nomor 18 tahun 2017 ten­tang Pelin­dun­gan Peker­ja Migran Indone­sia, seba­gaimana diubah dalam Undang-Undang Repub­lik Indone­sia Nomor 6 Tahun 2023 ten­tang Pene­ta­pan Per­at­u­ran Pemer­in­tah Peng­gan­ti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten­tang Cip­ta Ker­ja men­ja­di Undang-Undang.

“Pelaku ter­an­cam huku­man pen­jara min­i­mal 3 tahun dan mak­si­mal 15 tahun.” Tan­das­nya (Ahm)