Hari Anti Korupsi Dunia, LSM Tindak Indonesia Bersama IWOI Daerah  Ketapang Laporkan Dugaan Korupsi 

Keta­pang, SniperNew.id - Meru­pakan peringatan hari anti korup­si sedunia, den­gan itu LSM Tin­dak Indone­sia bersama Ikatan wartawan online Indone­sia (IWOI) DPD Keta­pang, mela­porkan dugaan korup­si Dana Desa (DD), Mafia Gas Lpg bersub­si­di dan Mafia tanah Desa Pelapis, Keca­matan Kepu­lauan Kari­ma­ta, Kabu­pat­en Kay­ong Utara, ke Kejak­saan Negeri (Kejari) Keta­pang, Selasa (10/12/2024).

Hal terse­but di kare­nakan adanya dugaan bah­wa dana desa dalam beber­a­pa tahun ini tidak di temukan pem­ban­gu­nan dan lain-lain, jelas SHM salah satu masyarakat desa terse­but kepa­da awak media dan LSM Tin­dak Indone­sia. Dan sulit­nya mere­ka men­da­p­atkan gas 3 kg bersub­si­di di desa nya, namun oknum kades mudah dalam men­da­p­atkan gas 3 kg bersub­si­di dari PT. Mahal­li Indo Gas tan­pa ijin pangkalan, dan di jual den­gan har­ga Rp.40.000 sam­pai Rp. 45.000.

Hasil inves­ti­gasi lapan­gan Lsm Tin­dak Indone­sia, bah­wa di desa terse­but ada pangkalan gas 3 kg bersub­si­di, namun gas 3 kg bersub­si­di entah kem­ana dan siap pen­gelo­laan nya, saat di kon­fir­masi masyarakat dan kepala desa pun tidak tau, ini mem­bu­at kita kuat men­duga bah­wa ada mafia gas 3 kg Bersub­si­di yang san­gat ter organ­isasi den­gan rapi. Jelas Inves­ti­ga­tor Tin­dak Indone­sia Adi, kepa­da awak media.

Mus­takim ket­ua ikatan wartawan online Indone­sia DPD kabu­pat­en Keta­pang, men­da­p­atkan lapo­ran dari masyarakat terkait pem­bu­atan surat Perny­ataan pen­guasa tanah(SPPT), oleh oknum kades den­gan uku­ran luas tanah 20 hek­tar dan belasan hek­tar, hasil inves­ti­gasi tanah yang di buatkan SPPT terse­but meru­pakan hutan atau tanah ter­lan­tar (tanah Nagara).

kami men­duga kades, perangkat desa, dan oknum masyarakat Sumar­di bersekongkol dalam men­gua­sai tanah terse­but atau bisa di sebut seba­gai mafia tanah, di kare­nakan surat perny­ataan pen­guasaan Tanah (SPPT) den­gan uku­ran luas tanah 20 hek­tar dan belasan hek­tar, adalah meru­pakan atu­ran Hak Tanah Per­tan­ian, ter­tuang dalam pasal 3 ayat (3) per­men ATR/BPN No. 18 Tahun 2016 ten­tang pen­gen­dalian penu­gasan Tanah per­tan­ian untuk per­oran­gan. Pungkas mus­takim ket­ua IWOI DPD Keta­pang.

Kami LSM Tin­dak Indone­sia dan ikatan wartawan online Indone­sia DPD Keta­pang, mem­inta kejak­saan Negeri (KEJARI) Keta­pang serius dalam menan­gani lapo­ran yang kami sam­paikan terse­but.

Sum­ber LMS TINDAK INDONESIA & DPD IWOI DPD Keta­pang. (Juma­di)