Terancam Pidana, Perangkat Desa di Maros Tertangkap Kamera Berbaju Nomor Paslon 

Maros, Snipernews.id – Pilka­da Maros 2024 yang meng­hadirkan calon tung­gal semakin mem­anas. Den­gan atu­ran dari KPU Maros yang mene­tap­kan “kotak kosong” seba­gai lawan, muncul kabar yang kurang menye­nangkan terkait dugaan keti­dakne­tralan sejum­lah perangkat desa/kelurahan.

Foto yang beredar mem­per­li­hatkan seo­rang Lurah di Alle­polea Keca­matan Lau (berba­ju ungu), seo­rang RT di Kelu­ra­han Kasuar­rang (berba­ju mer­ah), dan RT di Kelu­ra­han Bon­tokapet­ta (berba­ju hitam den­gan sim­bol nomor 2) dalam posisi yang diang­gap men­dukung salah satu paslon.

“Atu­ran Tegas Melarang Poli­tik Prak­tis”

Berdasarkan Pasal 280, Pasal 282, dan Pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 ten­tang Pemilu, perangkat desa atau kelu­ra­han dila­rang keras ter­li­bat dalam poli­tik prak­tis. Atu­ran ini bertu­juan men­ja­ga netral­i­tas aparatur desa demi menghin­dari kon­flik kepentin­gan yang dap­at meng­gang­gu pelayanan masyarakat.

“Sanksi yang men­gan­cam”

Pidana kurun­gan hing­ga 1 tahun.    Den­da mak­si­mal Rp12 juta.

Selain itu, Pasal 29 huruf g dan j UU No. 6 Tahun 2014 ten­tang Desa juga melarang kepala desa atau perangkat desa men­ja­di pen­gu­rus par­tai poli­tik atau ter­li­bat kam­pa­nye.

“Keca­man War­ga Alle­polea”

War­ga Alle­polea yang eng­gan dise­butkan namanya menyam­paikan keke­salan atas beredarnya foto terse­but. Mere­ka men­gang­gap keja­di­an ini men­coreng prin­sip netral­i­tas yang seharus­nya dijun­jung ting­gi oleh aparatur pemer­in­tah.

“Kami san­gat menyayangkan adanya foto ini. Pemer­in­tah dan Bawaslu harus segera bertin­dak tegas, jan­gan sam­pai ter­li­hat ada tebang pil­ih,” ungkap salah satu war­ga.

Pilka­da Seba­gai Ajang Demokrasi

Pilka­da Maros yang dijad­walkan pada 27 Novem­ber 2024 men­ja­di kesem­patan bagi masyarakat untuk menen­tukan masa depan daer­ah­nya. Namun, adanya dugaan pelang­garan netral­i­tas ini dini­lai dap­at menced­erai keper­cayaan masyarakat ter­hadap pros­es demokrasi.

Masyarakat berharap pihak berwe­nang, teruta­ma Bawaslu, segera menin­dak tegas keja­di­an ini agar men­cip­takan Pilka­da yang jujur, adil, dan netral. (Syam­sir)