Mata Tajam Negara: Mendagri Dorong ‘Audit Internal’ Polri Demi Stabilitas dan Ekonomi Aman

Jakar­ta, SniperNew.id – Di ten­gah dinami­ka sosial dan ekono­mi nasion­al, Menteri Dalam Negeri (Menda­gri) Muham­mad Tito Kar­na­vian mene­gaskan bah­wa pen­guatan sis­tem pen­gawasan inter­nal Pol­ri meru­pakan salah satu kun­ci ter­cip­tanya sta­bil­i­tas nasion­al yang berke­lan­ju­tan. Sta­bil­i­tas ini, menu­rut­nya, tak hanya berdampak pada kea­manan, tetapi juga men­ja­di fon­dasi uta­ma per­tum­buhan ekono­mi Indone­sia.

Hal terse­but diungkap­kan Menda­gri saat mem­bu­ka Rap­at Koor­di­nasi Pen­gawasan (Rako­r­was) Komisi Kepolisian Nasion­al (Kom­pol­nas) bersama Pol­ri Tahun 2025, yang dis­e­leng­garakan di Hotel Dis­cov­ery Ancol, Jakar­ta, Rabu (16/7/2025).

“Pen­gawasan ter­baik adalah pen­gawasan inter­nal. Jika ini ber­jalan opti­mal, keper­cayaan pub­lik akan meningkat, dan dari situ, sta­bil­i­tas nasion­al bisa ter­ja­ga. Sta­bil­i­tas ini ujung-ujungnya menopang inves­tasi dan per­tum­buhan ekono­mi,” tegas Tito.

Ia meng­garis­bawahi pent­ingnya men­jadikan pen­gawasan seba­gai upaya proak­tif, bukan hanya reak­tif. Dalam logi­ka pelayanan pub­lik mod­ern, kata Tito, pen­gawasan harus mam­pu men­ja­di sis­tem detek­si dini ter­hadap poten­si pelang­garan, sekali­gus men­dorong refor­masi di tubuh Pol­ri untuk lebih pro­fe­sion­al, huma­n­is, dan akunt­abel.

“Layaknya layanan pelang­gan di dunia bis­nis, respons cepat ter­hadap keluhan pub­lik men­ja­di penen­tu kual­i­tas. Kalau Pol­ri respon­sif dan proak­tif, maka cit­ra insti­tusi akan naik, dan itu berdampak lang­sung pada keper­cayaan pub­lik dan iklim usa­ha,” jelas Tito.

Kepolisian Nasion­al: Pilar Sta­bil­i­tas Inves­tasi

Dalam paparan­nya, Tito juga menyam­paikan bah­wa Indone­sia memi­li­ki tan­ta­n­gan geografis yang jauh lebih kom­pleks diband­ing negara-negara besar seper­ti Tiongkok dan India. Seba­gai negara kepu­lauan terbe­sar di dunia, koor­di­nasi dan pelak­sanaan fungsi Pol­ri jauh lebih menan­tang. Hal ini, kata dia, jus­tru mene­gaskan pent­ingnya kehadi­ran lem­ba­ga pen­gawasan seper­ti Kom­pol­nas.

“Indone­sia adalah negara demokrasi terbe­sar keti­ga di dunia, sete­lah India dan Ameri­ka Serikat. Dan Pol­ri adalah insti­tusi kepolisian nasion­al terbe­sar ked­ua sete­lah Tiongkok. Artinya, kual­i­tas dan akunt­abil­i­tas Pol­ri berdampak lang­sung ter­hadap keper­cayaan glob­al pada sis­tem hukum dan ekono­mi kita,” katanya lugas.

Dalam kon­teks makroekono­mi, inves­tasi, baik dalam negeri maupun asing, san­gat bergan­tung pada kepas­t­ian hukum dan kea­manan. Investor glob­al cen­derung men­em­patkan dana mere­ka di negara-negara yang menun­jukkan kesta­bi­lan poli­tik dan kea­manan, ser­ta memi­li­ki sis­tem pene­gakan hukum yang transparan.

Menda­gri menekankan, semakin pro­fe­sion­al Pol­ri, semakin kuat pula sinyal yang dikir­im Indone­sia kepa­da komu­ni­tas inter­na­sion­al bah­wa negara ini siap dan aman untuk inves­tasi.

Audit Lapan­gan & Dia­log Kin­er­ja: Menyasar KPI Pol­ri

Tito juga men­dorong Kom­pol­nas untuk aktif turun ke lapan­gan, menge­cek kesesua­ian antara pro­gram dan pelak­sanaan di sat­u­an ker­ja (satk­er) Pol­ri di berba­gai daer­ah. Kegiatan ini tidak hanya sekadar mon­i­tor­ing, melainkan men­ja­di bagian dari penye­larasan kebi­jakan pen­gawasan berba­sis indika­tor kin­er­ja (KPI).

“Dia­log den­gan satk­er di Mabes dan Pol­da men­ja­di pent­ing. Bicarakan tar­get­nya apa, apakah angka keja­hatan menu­run, kece­lakaan lalu lin­tas berku­rang, atau pelayanan pub­lik meningkat. Transparan­si seper­ti ini akan mem­perku­at inter­nal Pol­ri dan mence­gah penyalah­gu­naan wewe­nang,” ujarnya.

Langkah-langkah seper­ti ini, tam­bah­nya, akan mem­perke­cil risiko “mis­use of pow­er” yang ser­ing kali men­ja­di sorotan pub­lik. Pada gili­ran­nya, refor­masi inter­nal Pol­ri tidak hanya berim­bas pada meningkat­nya rasa aman masyarakat, tapi juga men­cip­takan ruang usa­ha yang kon­dusif.

Kolab­o­rasi Lin­tas Lem­ba­ga untuk Kepas­t­ian Hukum

Rako­r­was kali ini dihadiri oleh para tokoh strate­gis lin­tas lem­ba­ga negara. Antara lain Irwa­sum Pol­ri Kom­jen Pol. Dedi Prase­tyo yang mewak­ili Kapol­ri Jen­der­al Polisi Listyo Sig­it Prabowo, Ket­ua Ombuds­man Mokham­mad Najih, Wak­il Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, ser­ta peja­bat ting­gi dari Komisi Yud­isial dan KPAI.

Kehadi­ran mere­ka mencer­minkan bah­wa isu pen­gawasan bukan sema­ta uru­san Pol­ri dan Kom­pol­nas, tetapi telah men­ja­di tang­gung jawab kolek­tif selu­ruh pilar demokrasi untuk men­ja­ga integri­tas insti­tusi hukum.

Penut­up: Keti­ka Pen­gawasan Jadi Aset Ekono­mi

Di era pas­ca-pan­de­mi dan ten­gah situ­asi glob­al yang fluk­tu­atif, pen­guatan pen­gawasan ter­hadap insti­tusi kun­ci seper­ti Pol­ri men­ja­di kebu­tuhan mende­sak. Bagi Menda­gri Tito Kar­na­vian, refor­masi pen­gawasan bukan hanya ten­tang eti­ka dan hukum, tapi ten­tang ekono­mi.

Keti­ka hukum tegak, kea­manan ter­jamin, dan aparat pro­fe­sion­al, maka arus modal akan deras masuk, lapan­gan ker­ja ter­cip­ta, dan ekono­mi raky­at berg­er­ak naik.

“Pen­gawasan yang kuat itu bukan meng­ham­bat, jus­tru men­ja­di bahan bakar uta­ma ekono­mi yang sehat,” tut­up Menda­gri penuh keyak­i­nan.

Sum­ber: Pus­pen Kemenda­gri
Edi­tor: Ahmad | SniperNew.id