Heboh! Rp6 Miliar “Iuran Merah Putih” dari 237 Kades dan Enam Lurah di Sergai Diduga Tak Jelas Peruntukannya! APH Diminta Usut Tuntas! 

Ser­dang Beda­gai, SniperNew.id - Jagat dunia maya dan masyarakat Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai (Ser­gai), Sumat­era Utara, ten­gah digun­cang kabar menge­jutkan: dana yang dise­but seba­gai “Iuran Mer­ah Putih” Seni­lai Rp6.075.000.000 diduga dikelu­arkan oleh 237 kepala desa dan Enam Lurah tan­pa keje­lasan penggunaan!l, Jumat 11 Juli 2025.

Iuran yang mas­ing-mas­ing kepala desa dise­but menyetor sek­i­tar Rp25 juta ini men­cu­at sete­lah sejum­lah oknum kepala desa men­gakuinya, mes­ki tak satu pun memi­li­ki buk­ti ter­tulis terkait pen­gelu­aran terse­but.

“Kami hanya dis­u­ruh ikut. Kalau tidak, ya diang­gap melawan. Semua kawan-kawan kepala desa juga ikut. Dana dikumpulkan ke ket­ua mas­ing-mas­ing,” ungkap seo­rang kepala desa yang eng­gan dise­butkan namanya, Selasa (8/7/2025).

Yang lebih menge­jutkan, dana ini dikumpulkan sejak awal 2024, namun hing­ga kini tidak dike­tahui jelas untuk apa, sia­pa inisi­a­tornya, dan ke mana dana mil­iaran rupi­ah itu men­galir. Tak satu pun kepala desa bisa mem­berikan per­tang­gung­jawa­ban admin­is­tratif.

Prak­tisi Hukum Desak APH Bertin­dak Cepat

Prak­tisi Hukum Ser­gai, Muham­mad Ikhwan, SH, secara tegas mem­inta Aparat Pene­gak Hukum (APH) segera men­gusut tun­tas dugaan peny­im­pan­gan dana terse­but. Ia meni­lai hal ini sudah masuk ranah Pung­utan Liar (Pungli), Korup­si, dan Pemerasan.

“Ini harus diusut. San­gat berpoten­si melang­gar UU Nomor 20 Tahun 2001 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si dan Pasal 368 KUHP ten­tang pemerasan,” tegas­nya saat diwawan­car­ai, Jumat (11/7/2025).

Ia pun yakin Kejatisu dan Polda­su tidak akan gen­tar mem­bongkar dugaan skan­dal ber­ja­maah ini demi mem­ber­sihkan Sumut dari prak­tik Korup­si, Kolusi, dan Nepo­tisme (KKN), khusus­nya di wilayah yang dike­nal den­gan slo­gan “Tanah Bertu­ah Negeri Bera­dat”.

Dinas PMD Bungkam, Semen­tara itu, Kepala Dinas PMD Kabu­pat­en Ser­gai, Drs. Fajar Sim­bolon, yang dikon­fir­masi lewat What­sApp terkait dugaan dana mis­terius terse­but, memil­ih bungkam dan tidak mem­berikan jawa­ban hing­ga beri­ta ini diter­bitkan.

BACA JUGA, KLIK LRBIH PANAS!

Pub­lik dan neti­zen mende­sak pen­gusu­tan serius, kare­na dana desa seharus­nya digu­nakan untuk kepentin­gan masyarakat, bukan untuk iuran tak jelas arah.

Redak­si mengin­gatkan, seti­ap peng­gu­naan dana negara harus dis­er­tai transparan­si dan akunt­abil­i­tas. Jika benar ini adalah prak­tik pungli, maka hukum harus dite­gakkan tan­pa pan­dang bulu! (Dedek)

BACA JUGA, KLIK LRBIH PANAS!