Warga Pati Protes Kenaikan PBB, Desak Bupati Sudewo Mundur

Pati, SniperNew.id – Menjelang aksi unjuk rasa yang direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025, gelombang protes dari masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, semakin menguat. Sejumlah perwakilan warga telah menyampaikan pesan tegas kepada Bupati Pati, Sudewo, terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai memberatkan masyarakat, Senin (11/08/25).

Kebijakan ini menuai penolakan luas, meskipun pemerintah daerah dikabarkan telah menurunkan tarif PBB setelah menerima berbagai keluhan. Warga menilai penurunan tersebut belum cukup, karena beban pajak tetap dirasakan tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Protes tersebut diwujudkan melalui berbagai aksi, mulai dari pemasangan spanduk hingga persiapan demonstrasi besar. Beberapa spanduk yang dibentangkan berisi pesan langsung kepada Bupati Sudewo, seperti “Bupati Pati, jangan gembalakan domba kami” dan “Bupati Pati Sudewo mundur secara kesatria atau di lengserkan rakyat secara paksa”.

Dalam sejumlah gambar yang beredar di media sosial, terlihat massa membawa poster dan spanduk dengan berbagai tulisan, di antaranya:

“Bupati Pati Sudewo mundur secara kesatria atau di lengserkan rakyat secara paksa”

“Lawan Bupati preman, arogan, pembohong, penipu rakyat”

“Pecat Sudewo”

“Turunkan Sudewo”

“Pantang pulang sebelum Sudewo tumbang”

Salah satu spanduk besar juga menampilkan tanda larangan bergambar sosok kepala daerah dengan stempel merah bertuliskan “Rejected” (ditolak).

Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan PBB yang dianggap melonjak signifikan di tahun berjalan. Banyak warga merasa terbebani, terutama kalangan petani, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa warga menyatakan bahwa meski tarif PBB telah diturunkan oleh pemerintah daerah, jumlah yang harus dibayarkan tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mendorong rasa frustrasi dan ketidakpuasan.

Rencana Aksi Besar pada 13 Agustus
Rencananya, ribuan warga akan turun ke jalan pada 13 Agustus mendatang untuk menyuarakan penolakan mereka. Dari pantauan media sosial, ajakan untuk menghadiri aksi tersebut tersebar luas melalui berbagai kanal, termasuk unggahan dari akun-akun lokal. Seruan seperti “Pantang pulang sebelum Sudewo tumbang” menjadi slogan yang mempersatukan massa.

Dalam unggahan akun Instagram folkonoha yang telah ditonton puluhan ribu kali, tertulis bahwa pernyataan tegas warga ini muncul sebagai respons atas kebijakan PBB yang dinilai tidak pro-rakyat. Warga menilai pemerintah daerah tidak cukup peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih terdampak situasi sulit pascapandemi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi.

Tuntutan Warga
Berdasarkan isi spanduk dan pernyataan publik yang beredar, terdapat beberapa tuntutan utama warga kepada Bupati Sudewo:

1. Membatalkan kenaikan PBB secara menyeluruh, bukan sekadar penurunan tarif sementara.

2. Mundur secara terhormat (kesatria) dari jabatan atau siap dilengserkan melalui tekanan rakyat.

3. Menghentikan kebijakan yang dinilai arogan dan tidak berpihak pada rakyat kecil.

4. Memulihkan kepercayaan masyarakat dengan sikap transparan dan akuntabel.

Beberapa orator aksi juga menilai bahwa komunikasi publik dari pihak pemerintah daerah terkesan kurang terbuka. Informasi mengenai alasan kenaikan PBB dinilai tidak tersampaikan dengan baik, sehingga memicu kesalahpahaman dan kecurigaan di masyarakat.

Respon Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Pati belum mengeluarkan pernyataan resmi terbaru terkait eskalasi aksi ini. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengumumkan adanya penyesuaian tarif PBB dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Namun, setelah gelombang penolakan, tarif PBB sempat direvisi dan diturunkan. Meski begitu, sebagian warga menganggap revisi tersebut belum memenuhi aspirasi masyarakat sepenuhnya.

Kondisi di Lapangan
Di sekitar Kantor Bupati Pati, terlihat sejumlah karangan bunga dan spanduk berisi protes warga. Pesan-pesan dalam spanduk tersebut tidak hanya bernada kritik, tetapi juga peringatan keras kepada pemerintah daerah agar segera merespons tuntutan rakyat sebelum aksi pada 13 Agustus berlangsung.

Di media sosial, banyak warga membagikan foto-foto persiapan aksi, termasuk konvoi kendaraan dan pengeras suara yang akan digunakan pada hari demonstrasi. Penggunaan pakaian serba hitam oleh sebagian peserta aksi menjadi simbol perlawanan dan kekompakan warga.

Analisis Situasi
Ketegangan antara warga dan pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal di tingkat daerah perlu mempertimbangkan daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat. Kebijakan PBB yang terlalu tinggi dapat menimbulkan gejolak sosial, apalagi jika dianggap dilakukan tanpa proses komunikasi publik yang memadai.

Aksi protes besar yang akan digelar pada 13 Agustus menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan sikap responsif terhadap aspirasi rakyat. Apabila tuntutan tidak diakomodasi, potensi eskalasi konflik sosial di Pati dapat meningkat dan berdampak pada stabilitas daerah.

Situasi di Pati saat ini menjadi sorotan luas, baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat menunggu langkah konkret dari Bupati Sudewo untuk menjawab tuntutan warga. Apakah kebijakan PBB akan dibatalkan atau diubah secara signifikan, ataukah konflik ini akan terus berlanjut hingga aksi besar berlangsung, akan terjawab dalam beberapa hari ke depan.

Yang jelas, suara warga Pati sudah bulat: mereka menginginkan kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat kecil. Dengan slogan “Pantang pulang sebelum Sudewo tumbang”, masyarakat bertekad menyuarakan aspirasi hingga perubahan nyata terjadi. (Suat)