Protes PBB Naik 250 Persen, Warga Pati Siap Turun Jalan

Pati, SniperNew.id – Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang akan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada tahun 2025 mendatang, telah menyulut api kemarahan warga. Masyarakat pun menyatakan siap turun ke jalan dalam aksi besar-besaran bertajuk “Aksi Bela Rakyat” yang dijadwalkan digelar pada 13 Agustus 2025.

Keputusan menaikkan tarif PBB ini dianggap memberatkan rakyat kecil, terutama mereka yang tinggal di wilayah perdesaan dan menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan UMKM. Di tengah tekanan ekonomi yang masih terasa akibat pemulihan pasca pandemi, rencana ini dianggap tidak berpihak pada rakyat.

Simbol Perlawanan: Karton dan Kalimat Pedas di Depan Kantor Bupati

Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan tumpukan dus sabun pencuci bertuliskan cat semprot “PBB 4.0” di depan Kantor Bupati Pati, yang berlokasi di Jl. Tondonegoro. Dalam video tersebut, tampak seorang anak kecil berdiri di depan tumpukan karton, disertai tulisan “SEMOGA KITA…” yang terlihat seperti pesan sindiran yang mendalam. Tayangan tersebut dibagikan oleh akun media @inilahcom dan mendapat respons luas dari warganet.

Pesan visual ini dianggap sebagai simbol kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-rakyat. Warga memilih menyampaikan protes mereka dengan cara damai namun mengena, melalui media visual yang kuat.

Unggahan video tersebut memancing gelombang komentar di berbagai platform media sosial, terutama Threads dan X (dulu Twitter). Banyak netizen menyuarakan kemarahan, bahkan menyentil langsung kinerja Bupati Sudewo.

Beberapa komentar bernada satir dan menyindir langsung tindakan pemerintah daerah. @billy08anto: “Ngapain ke kantornya, mending ke rumahnya aja, lu rusuh kantornya dia tidur nyenyak di rumahnya.”

@mahdiiromandoyusup19: “Aparat sudah menyiapkan peluru tajam kawann hati-hati.”

@rdsyanto: “Semangat saudaraku warga Pati, perjuangkan hak-hak kalian 💪💪💪.”

@raden.cunkring: “Mau balik modal malah rakyat yg ditindas sama preman bayaran.”

@bagoes_pw013: “Siappp… Ganyang Bupati antek-antek kebijakan konyol dan menyengsarakan rakyat. Mereka bukan org waras lagi untuk memimpin rakyatnya. #SalamOnePiece!!!”

@adistih: “Semangatt Warga Pati🔥🔥🔥.”

@ki_poerwolanang: “Kui DPRD ne matane do picek opo yo???” (Apakah mata DPRD itu buta semua??)

Kebanyakan komentar mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap pemerintah daerah yang dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini.

Isu Politik dan Premanisme: Tuduhan Semakin Keras

Beberapa warga bahkan menuding bahwa kebijakan ini terkait dengan kepentingan elite tertentu yang ingin “balik modal”, hingga muncul isu dugaan keterlibatan “preman bayaran” dalam menekan masyarakat agar tidak protes. Komentar seperti ini mulai membanjiri media sosial dan memperkeruh suasana, menambah ketegangan antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kebijakan kenaikan PBB-P2 disebut bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan simbol dari ketidakadilan sosial yang selama ini dirasakan oleh warga.

Aksi 13 Agustus: Target 50 Ribu Massa?

Situasi makin memanas setelah pernyataan Sudewo yang dianggap menantang warga untuk menghadirkan hingga 50 ribu orang dalam aksi demo. Alih-alih meredakan emosi publik, pernyataan tersebut malah memperkuat semangat warga untuk turun ke jalan.

Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat di Pati telah mulai mengorganisasi massa dan logistik untuk aksi 13 Agustus. Tagar seperti #AksiBelaRakyat, #TitikCerah, dan #TitikTengah mulai ramai digunakan. Diketahui pula bahwa sejumlah organisasi masyarakat sipil tengah memberikan pelatihan aksi damai kepada warga agar aksi tersebut tetap kondusif dan tidak anarkis.

Menanti Respons DPRD dan Aparat

Sejumlah pihak kini mendesak agar DPRD Kabupaten Pati mengambil sikap tegas dan menyuarakan aspirasi rakyat. Sejauh ini, belum ada pernyataan resmi dari legislatif terkait respons terhadap kebijakan Sudewo yang menimbulkan polemik.

Muncul juga kekhawatiran terkait potensi bentrok antara warga dan aparat keamanan. Mengingat adanya komentar tentang persiapan “peluru tajam”, banyak tokoh masyarakat menyerukan agar aparat bersikap humanis dan tidak represif dalam menghadapi aksi 13 Agustus nanti.

—

Refleksi Sosial: Ketika PBB Jadi Simbol Ketimpangan

Naiknya tarif PBB-P2 sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, skala kenaikan sebesar 250 persen dianggap terlalu ekstrem dan tidak memiliki dasar empati terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Banyak pihak menilai bahwa kebijakan semacam ini seharusnya melalui dialog publik dan konsultasi mendalam.

Dalam konteks Kabupaten Pati yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dengan penghasilan rendah hingga sedang, kenaikan pajak seperti ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Aksi yang akan digelar pada 13 Agustus 2025 mendatang tampaknya akan menjadi salah satu protes terbesar dalam sejarah Kabupaten Pati. Gelombang perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil ini menunjukkan bahwa rakyat tidak lagi diam.

Meski masih menyisakan kekhawatiran akan eskalasi situasi, harapan besar tetap ada: agar pemerintah mendengar jeritan warganya dan segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai memberatkan tersebut.

Sebagaimana tertulis dalam video viral itu, “Semoga Kita…” kalimat yang belum selesai, namun penuh makna dan harapan akan perubahan.

Editor: (Redaksi)
Sumber: X @fandibukanfandy | Threads @inilah_com: Tanggal: 5 Agustus 2025