Program MBG Tuai Kritik: Dugaan Korupsi, Gizi Tidak Layak, Hingga Usulan Alternatif Pengelolaan

Berita Terkait

Jakarta, SniperNew.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang digulirkan pemerintah menuai sorotan tajam dari warganet. Sejumlah kritik keras bermunculan di media sosial, menyoroti dugaan adanya penyalahgunaan anggaran, korupsi berjamaah, hingga kualitas makanan yang dianggap tidak layak dikonsumsi siswa. Polemik ini memunculkan perdebatan publik terkait efektivitas program tersebut dan mendorong lahirnya berbagai usulan alternatif pengelolaan, Senin (29/09).

Program MBG sejatinya dimaksudkan untuk memberikan makanan bergizi bagi para pelajar di sekolah. Namun, sejumlah unggahan di media sosial Threads memperlihatkan keresahan masyarakat terhadap pelaksanaannya. Seorang pengguna bernama banieargo menulis, program MBG justru diduga menjadi ladang bisnis dan korupsi gaya baru yang tidak memenuhi standar gizi.

“MBG diduga menjadi ladang bisnis komersial dan korupsi gaya baru dalam pelaksanaannya yang tidak memenuhi standar gizi yang layak dikonsumsi. Harus ada solusi untuk mengganti program MBG yang tidak layak ada di sekolah. Tugas pemerintah memberikan pendidikan yang layak dan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Para orangtua yang wajib ngasih makan anaknya. Intinya stop program MBG yang banyak mudharatnya, diganti dengan bentuk lain asal bukan makanan. Itu lebih bermanfaat dan berdayaguna bagi masyarakat,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu disertai video seorang siswa yang hanya memegang sepotong pisang dan susu dalam kemasan. Pemandangan tersebut memicu simpati sekaligus kemarahan netizen, karena dianggap tidak mencerminkan program yang menelan anggaran triliunan rupiah.

Roadshow Anti-Bullying Kesbangpol Hadir di SMAN 53 Jakarta

Tidak hanya satu akun, beberapa warganet lain ikut menuliskan pandangannya. Akun modeltenunjeparaid membuat ilustrasi hitungan potensi korupsi dalam program MBG.

“Misal 1 kabupaten ada 300 sekolah, 1 sekolah ada 1.000 anak, korupsi misal 3.000. Jadi korupsinya 300 × 1.000 × 3.000 = 900.000.000.000 per hari. Dibagi ke 100 oknum, jadi per oknum 9.000.000 per hari. Kita kuli rata-rata sehari 150.000. Mending jadi koruptor ya,” tulis akun tersebut dengan nada sarkastik.

Selain itu, akun i.andre888 menyampaikan solusi alternatif sejak awal program MBG diluncurkan. “Lebih baik berikan budget MBG ke pihak sekolah atau perkumpulan wali murid. Biar mereka yang kelola, pemerintah tinggal monitor lewat aplikasi digital. Simple dan lebih berkualitas, karena anggaran Rp15 ribu itu full untuk makanan siswa. Cukup dimonitor agar transparan. Apa kelemahannya dengan model seperti itu? Kelemahannya tidak ada proyek, jadi tidak ada dana yang dimark-up, tidak ada yang dikorupsi,” usulnya.

Akun lain, rhpsdy_, menguraikan panjang lebar bagaimana dana MBG bisa berkurang drastis dari jumlah awal hingga sampai ke siswa.

“Dari atasnya sih nggak salah, yang salah itu bawahnya. Bayangin dari atas per porsi Rp15 ribu turun ke bawah dipotong oknum satu, terus lanjut ke pengelola daerah potong lagi si oknum sampai ke sekolah jadi Rp8 ribu per porsi. Itu juga dilimpahkan ke orang suruh masak lagi. Yang masak nggak mau rugi, dipotong lagi, sampai-sampai yang dihidangkan apa adanya dan nggak layak dimakan,” tulisnya.

Ada pula akun drft.cc yang menyuarakan kegeraman lebih kerasi. “Udah bubarkan saja MBG atau bagian itu. Bangsat tuh orang yang terkait MBG. Bagian yang banyak meraup untung tanpa mikirin orang kecil.”

Menu MBG Diprotes, Guru Akui Keluhan Soal Makanan Berulang

Sementara akun ariefn1304 mengingatkan bahwa proyek besar MBG bernilai triliunan rupiah pasti mengundang banyak vendor. Namun, kualitas makanan disebut justru sering diabaikan. “proyek gede MBG triliunan… pasti banyak vendor yang mau. Tapi nggak atau kurang perhatikan kualitas makanannya,” tulisnya.

Polemik ini mencuat di media sosial dalam 24 jam terakhir melalui unggahan di platform Threads, yang kemudian viral dan menyebar ke berbagai kanal digital. Sejumlah tanggapan muncul dari berbagai daerah, karena program MBG memang berjalan di hampir seluruh sekolah di Indonesia.

Meskipun lokasi unggahan tidak disebutkan secara spesifik, konteks pembicaraan netizen menunjukkan bahwa persoalan ini terjadi secara nasional. Berbagai hitungan, simulasi, dan kritik diarahkan pada implementasi di tingkat kabupaten hingga sekolah.

Ada beberapa alasan utama mengapa warganet ramai-ramai mengkritisi program MBG:

Banyak siswa disebut hanya menerima porsi kecil, bahkan ada yang hanya berupa pisang dan susu. Hal ini dianggap tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan.

Warganet menggambarkan adanya potongan dana mulai dari pusat hingga ke tingkat sekolah. Anggaran Rp15 ribu per siswa disebut bisa menyusut hingga setengahnya.

Simulasi yang ditulis netizen menggambarkan kemungkinan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah per hari bila terjadi korupsi masif.

Sejumlah warganet menilai orangtua seharusnya bertanggung jawab memberi makan anaknya, bukan pemerintah yang justru membuka celah korupsi.

Program MBG dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dan kualitas makanan, sehingga publik sulit melakukan pengawasan.

Meski kritik deras, beberapa warganet menyampaikan solusi. Ada yang mengusulkan agar dana MBG langsung diserahkan ke sekolah atau komite orangtua siswa, dengan pengawasan digital agar lebih transparan.

HPSN 2026, SDN 1 Antar Berak Tanamkan Karakter Peduli Lingkungan Sejak Dini

Model ini dinilai mampu menekan potensi penyalahgunaan anggaran, sekaligus meningkatkan kualitas makanan karena pengelolaan dilakukan lebih dekat dengan kebutuhan siswa.

Selain itu, sebagian warganet mendorong agar pemerintah fokus pada pemberian pendidikan layak dan lapangan kerja bagi rakyat. Dengan begitu, orangtua memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak mereka.

Kritik yang muncul mencerminkan kekecewaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya menyehatkan generasi muda, namun justru menimbulkan kontroversi. Jika tuduhan potongan dana dan kualitas makanan rendah benar adanya, maka dampaknya bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan juga berisiko pada kesehatan anak-anak sekolah.

Munculnya suara-suara lantang dari masyarakat menegaskan pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam program ini. Publik menuntut adanya evaluasi serius, bahkan sebagian menyerukan pembubaran program bila terus menuai mudarat.

Program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan gizi anak bangsa kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, niat mulianya sulit dipungkiri. Namun di sisi lain, praktik di lapangan memunculkan banyak tuduhan miring, mulai dari korupsi hingga sajian makanan tidak layak.

Pertanyaan besar pun muncul: apakah pemerintah akan mengevaluasi program ini secara menyeluruh, memperbaikinya dengan sistem pengawasan yang ketat, atau justru membiarkannya terus berjalan dengan segala kontroversi?

Satu hal yang pasti, publik kini menaruh perhatian serius pada MBG. Tuntutan transparansi, keadilan, dan kualitas gizi anak bangsa menjadi harga mati yang tidak bisa diabaikan. (Ahm/ABB).

Post Views: 559