Muara Teweh, SniperNew.id — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dan BPJS Kesehatan pada Senin (11/8/2025) mengungkap berbagai persoalan serius di RSUD Muara Teweh. Mulai dari keluhan pelayanan BPJS, ketersediaan obat, kondisi fasilitas kesehatan, hingga bangunan rumah sakit yang mengalami kebocoran, semua menjadi perhatian para wakil rakyat, Senin (11 Agustus 2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna lantai dua DPRD Barito Utara itu dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli, S.P., M.M. Hadir pula sejumlah anggota DPRD, di antaranya Patih Herman AB, Hasrat, S.Ag, Taufik Nugraha, S.Kom, dan Dr. H. Tajeri, SE., MM., SH., MH. Dari pihak Pemkab, hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Gazali, S.Sos., M.AP., bersama Direktur RSUD Muara Teweh dr. Tiur Maida dan Ketua Komite Rumah Sakit.
Salah satu yang paling banyak disoroti adalah keluhan pasien pengguna BPJS Kesehatan. Anggota DPRD Patih Herman AB mengungkap bahwa pasien sering diminta membeli obat di luar rumah sakit karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia atau tidak ditanggung BPJS.
“Banyak pasien datang berharap semua kebutuhan medis mereka terpenuhi tanpa biaya tambahan. Namun faktanya, mereka harus membeli obat di luar dengan harga yang cukup tinggi,” ujarnya.
Masalah serupa juga disampaikan Hasrat, S.Ag dari Fraksi PAN. Ia mencontohkan kasus pasien melahirkan yang ditanggung BPJS, tetapi biaya untuk bayi yang baru lahir tidak masuk dalam jaminan. “Ibu ditanggung, tapi anaknya tidak. Ini membuat keluarga pasien menanggung beban tambahan yang cukup besar,” katanya.
Persoalan peralatan medis juga mengemuka dalam rapat. Salah satunya adalah alat CT Scan di RSUD Muara Teweh yang dilaporkan tidak berfungsi meskipun sudah beberapa kali diperbaiki. “Informasi yang kami terima, alat ini hanya casing-nya saja yang terlihat baru, tetapi bagian dalamnya sudah tidak layak pakai. Sekarang katanya dipindahkan ke gedung belakang,” ungkap salah seorang anggota dewan.
Taufik Nugraha, S.Kom dari Fraksi PDIP, menyoroti penggunaan dana bantuan untuk pengadaan ambulans. Menurutnya, DPRD pernah mengusulkan pembelian ambulans, namun pihak rumah sakit kala itu meminta uang tunai. “Sekarang katanya uangnya masih utuh dan baru akan digunakan pada 2026. Kita pertanyakan kenapa pengadaannya harus menunggu selama itu,” ujarnya.
Sementara itu, Dr. H. Tajeri dari Fraksi Gerindra mengingatkan agar proses pengadaan alat kesehatan dilakukan dengan hati-hati. “Kita tidak mau ada kasus pembelian alat bekas yang dikemas seperti baru. Harus jelas spesifikasi dan kualitasnya,” tegasnya.
Selain pelayanan dan peralatan, kondisi fisik RSUD Muara Teweh juga menjadi perhatian serius. DPRD menampilkan foto-foto plafon yang rusak dan bolong akibat rembesan air dari dak bangunan yang bocor, padahal usia bangunan masih relatif baru.
“Rumah sakit ini pernah digadang-gadang sebagai yang termegah di Kalimantan Tengah. Tapi faktanya, atapnya bocor dan plafon rusak. Ini bukan hanya soal estetika, tapi juga soal keselamatan pasien dan pegawai,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat.
Kerusakan ini memicu pertanyaan publik terkait kualitas konstruksi dan pengawasan pembangunan. DPRD meminta agar masalah ini ditangani segera sebelum kerusakan meluas dan mengganggu pelayanan kesehatan.
Dari hasil rapat, DPRD dan Pemkab Barito Utara menyepakati beberapa langkah tindak lanjut, di antaranya:
1. Pembenahan pelayanan BPJS – memastikan pasien mendapatkan informasi jelas mengenai obat-obatan dan layanan yang ditanggung.
2. Penambahan fasilitas dan peralatan medis — termasuk alat kesehatan, obat-obatan, bahan habis pakai, serta operasional rumah sakit.
3. Kunjungan lapangan — DPRD dan pemerintah daerah akan melakukan inspeksi langsung ke RSUD Muara Teweh untuk memverifikasi keluhan masyarakat.
4. Perbaikan infrastruktur — mempercepat perbaikan plafon, atap bocor, dan fasilitas rusak lainnya.
Wakil Ketua II DPRD Hj. Henny Rosgiaty Rusli menegaskan bahwa hasil RDP ini diharapkan menjadi momentum awal pembenahan menyeluruh RSUD Muara Teweh. “Kita ingin rumah sakit ini benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Barito Utara, bukan hanya dari tampilan luar, tapi juga dari kualitas pelayanan dan fasilitasnya,” ucapnya.
Sementara itu, pihak RSUD Muara Teweh melalui Direktur dr. Tiur Maida menyatakan akan menindaklanjuti semua masukan yang disampaikan dalam rapat. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Sejumlah warga Muara Teweh yang mendengar kabar rapat ini berharap ada perubahan nyata dalam waktu dekat. “Bukan hanya janji perbaikan, tapi benar-benar ada aksi. Karena yang sakit butuh pelayanan cepat, bukan menunggu proyek selesai,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
DPRD mengingatkan bahwa perbaikan pelayanan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang menyangkut nyawa manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perencanaan dan pengadaan harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan di luar kebutuhan medis.
Dengan sorotan tajam dari DPRD, Pemkab, dan BPJS, publik kini menanti langkah konkret perbaikan. RSUD Muara Teweh diharapkan bisa bangkit dari berbagai persoalan, memperbaiki citra, dan benar-benar menjadi rumah sakit rujukan yang layak dibanggakan di Kalimantan Tengah.
Penulis: (Henryanus).
Editor: (Ahmad)



















