Beras Aceh Mengalir ke Sumut, Harga di Daerah Sendiri Meroket

Aceh, SniperNew.id – Pada 10 Agustus 2025, Sebanyak 4.000 ton beras dikirimkan oleh Perum Bulog Aceh ke Sumatera Utara untuk memperkuat stok pangan di wilayah tersebut. Dikutip Senin (11/08) pada rilis yang di share oleh salah satu anggota grup WhatsApp media onlin bernama “Kita Satu Pena” dengan no WhatsApp (0823610101XX). Namun, di sisi lain, harga beras di Aceh sendiri justru merangkak naik dalam beberapa minggu terakhir, memicu pertanyaan publik terkait prioritas distribusi pangan daerah.

Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, membenarkan adanya pasokan besar tersebut. “Kami mendapatkan 4.000 ton beras yang dikirim oleh Bulog Aceh,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Minggu (10/8/2025). Menurutnya, tambahan stok ini diharapkan mampu menstabilkan pasokan beras di Sumatera Utara, khususnya menghadapi potensi lonjakan kebutuhan menjelang akhir tahun.

Beras yang dikirim ini diketahui merupakan bagian dari cadangan pemerintah yang dikelola Bulog. Di Sumatera Utara, stok beras disebut masih aman, namun tambahan suplai dari Aceh akan memperkuat ketahanan pangan daerah tersebut dalam jangka menengah.

Ironisnya, meski mampu memasok ribuan ton beras ke provinsi tetangga, Aceh sendiri sedang menghadapi kenaikan harga beras dalam satu bulan terakhir. Sejumlah pedagang dan konsumen di pasar tradisional mengeluhkan kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.

Berdasarkan pantauan di beberapa pasar di Banda Aceh, harga beras medium yang sebelumnya berada di kisaran Rp12.000–Rp13.000 per kilogram kini naik menjadi Rp13.500–Rp14.000 per kilogram. Sementara beras premium bahkan menembus Rp16.000 per kilogram.

Para pedagang menuturkan, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan dari petani lokal dan meningkatnya biaya distribusi. Namun, pengiriman ribuan ton beras ke luar daerah disebut-sebut turut memperketat stok di pasar lokal.

Seorang pedagang beras di Pasar Peunayong, Zulkifli, mengatakan bahwa stok beras di gudang-gudang kecil mulai menipis. “Kami heran, di Aceh harga naik, tapi malah kirim beras ke luar. Mestinya kebutuhan kita dulu yang dipenuhi,” keluhnya.

Kebijakan Bulog Aceh ini menuai beragam respons. Sebagian pihak mempertanyakan apakah langkah tersebut sudah tepat di tengah kondisi harga yang tidak terkendali.

“Bulog seharusnya memprioritaskan ketersediaan pangan untuk daerah sendiri sebelum mengirimkan ke luar. Apalagi saat ini harga sedang tinggi, masyarakat tentu akan merasa terbebani,” ujar Rasyid, seorang pemerhati ekonomi pangan Aceh.

Ia menambahkan, jika pasokan beras di Aceh berkurang akibat pengiriman ke provinsi lain, dikhawatirkan inflasi pangan akan semakin membebani masyarakat. “Kita paham ada kerja sama antarwilayah, tapi jangan sampai daerah sendiri justru kekurangan,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Bulog Aceh belum memberikan keterangan resmi terkait alasan teknis di balik pengiriman besar ini. Namun, dalam mekanisme nasional, Bulog berperan mendistribusikan beras antarwilayah sesuai instruksi pusat, terutama untuk menjaga keseimbangan stok nasional.

Kebijakan ini biasanya mempertimbangkan ketersediaan stok di gudang Bulog, kebutuhan daerah, serta kondisi harga di pasar. Dalam banyak kasus, pengiriman antarprovinsi dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan di wilayah tertentu, meskipun hal itu bisa memicu perdebatan jika daerah pengirim sendiri sedang mengalami kenaikan harga.

Bagi masyarakat Aceh, kenaikan harga beras menjadi pukulan ganda di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Sebagai makanan pokok, beras memiliki porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga.

Nurhayati, ibu rumah tangga di Lhokseumawe, mengaku terpaksa mengurangi pembelian beras premium karena harganya sudah terlalu tinggi. “Dulu kami pakai beras yang bagus, sekarang terpaksa turun ke kualitas sedang. Kalau tidak begitu, belanja bulanan tidak cukup,” ujarnya.

Kenaikan harga beras juga memengaruhi pedagang kuliner. Beberapa warung makan dan penjual nasi di Banda Aceh mengaku harus menyesuaikan harga jual atau mengurangi porsi nasi untuk mengimbangi biaya produksi.

Pengamat kebijakan publik, Dr. M. Yusuf, menilai perlunya evaluasi kebijakan distribusi pangan oleh pemerintah daerah dan Bulog. “Pengiriman ke provinsi lain sah-sah saja jika stok daerah mencukupi. Namun jika di lapangan harga naik dan stok terbatas, itu artinya ada masalah dalam perencanaan distribusi,” tegasnya.

Ia menyarankan pemerintah Aceh segera melakukan koordinasi dengan Bulog untuk memastikan pasokan lokal tetap aman. Selain itu, perlu ada upaya menekan harga, seperti operasi pasar murah atau penyaluran cadangan beras pemerintah langsung ke masyarakat.

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah bersama Bulog segera mengambil langkah nyata. Operasi pasar menjadi salah satu opsi yang dinantikan untuk menekan harga beras di pasar tradisional.

Selain itu, petani lokal di Aceh juga meminta adanya dukungan agar produksi mereka bisa lebih optimal. Dengan peningkatan produksi, diharapkan stok beras lokal bisa mencukupi kebutuhan sendiri sekaligus membantu daerah lain tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat Aceh.

Bagi sebagian warga, persoalan ini bukan sekadar soal distribusi, melainkan soal rasa keadilan. “Kalau memang kita mampu kirim beras keluar, pastikan dulu rakyat Aceh tidak menjerit karena harga mahal. Baru setelah itu berbagi dengan provinsi lain,” pungkas Rasyid.

Kasus pengiriman 4.000 ton beras dari Aceh ke Sumatera Utara di tengah kenaikan harga beras di Aceh menunjukkan perlunya koordinasi yang lebih matang antara Bulog, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan pangan. Prioritas kebutuhan lokal harus menjadi pertimbangan utama agar kebijakan distribusi tidak menimbulkan gejolak harga dan keresahan masyarakat.

Dengan pengelolaan stok yang lebih terukur, diharapkan Aceh bisa memenuhi kebutuhan warganya sekaligus tetap berkontribusi pada ketahanan pangan nasional tanpa mengorbankan kepentingan lokal. (Red).