Bone, Sulawesi Selatan – Ribuan warga Kabupaten Bone turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi damai menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Selasa (19/08/2025)
Aksi ini berlangsung di depan kantor Bupati Bone pada Senin (tanggal kejadian, red), dengan membawa spanduk, poster, dan orasi yang menuntut pemerintah daerah untuk meninjau ulang kebijakan yang dinilai membebani masyarakat.
Gelombang massa yang datang dari berbagai kecamatan di Bone ini mulai berdatangan sejak pagi. Mereka berbondong-bondong menuju kantor bupati sambil menyuarakan penolakan atas kenaikan tarif PBB-P2 yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.
Dalam orasinya, perwakilan warga menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PBB-P2 sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat kecil, petani, dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang sedang berjuang menghadapi tekanan ekonomi pasca-pandemi.
“Pajak itu untuk pembangunan, kami paham. Tapi jangan sampai kebijakan ini justru menjerat leher rakyat. Ekonomi kami belum stabil, harga kebutuhan pokok masih tinggi, tiba-tiba PBB dinaikkan. Kami keberatan,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Mereka menilai kenaikan PBB-P2 bukan hanya menambah beban finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, warga mendesak pemerintah daerah untuk menunda bahkan membatalkan kebijakan tersebut.
Menariknya, meskipun diikuti ribuan orang, aksi berlangsung tertib dan damai. Massa terlihat duduk berjejer sambil mendengarkan orasi. Tidak ada kericuhan yang berarti, karena pengamanan dilakukan dengan cukup ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.
Beberapa peserta aksi juga memilih membawa sembako dan bekal makanan dari rumah, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perjuangan kolektif warga, bukan provokasi atau tindakan anarkis.
“Kami datang dengan niat baik, ingin menyuarakan aspirasi. Jangan sampai pemerintah menutup mata dan telinga terhadap jeritan rakyatnya sendiri,” ujar salah satu tokoh masyarakat Bone yang turut hadir.
Menanggapi aksi tersebut, sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Bone akhirnya menemui perwakilan demonstran. Mereka menyatakan siap menampung aspirasi dan akan menyampaikannya kepada Bupati Bone untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Aspirasi ini akan kami sampaikan dan dibahas lebih lanjut. Pemerintah tidak berniat membebani rakyat, melainkan berusaha meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) untuk pembangunan,” ujar salah satu pejabat daerah.
Meski demikian, pernyataan itu belum cukup memuaskan peserta aksi. Mereka menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan konkret dari pemerintah daerah.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 di Bone sebelumnya ramai diperbincangkan. Berdasarkan informasi, kenaikan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dinilai sudah lama tidak diperbarui.
Namun, bagi sebagian besar masyarakat, kebijakan ini dianggap terburu-buru. Dengan kondisi ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, warga menilai pemerintah seharusnya memberikan keringanan, bukan justru menambah beban pajak.
“Kalau pemerintah ingin meningkatkan PAD, caranya jangan dengan membebani rakyat kecil. Banyak potensi daerah lain yang bisa digali tanpa harus mengorbankan masyarakat,” kata salah satu perwakilan mahasiswa yang ikut dalam aksi.
Sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik juga ikut menyoroti aksi ini. Menurut mereka, pemerintah memang memiliki hak untuk menyesuaikan tarif PBB-P2, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan transparan.
“Transparansi sangat penting. Masyarakat berhak tahu dasar perhitungan kenaikan pajak, seberapa besar manfaatnya, dan bagaimana dana tersebut akan digunakan. Jika komunikasi publik tidak berjalan dengan baik, wajar jika warga menolak,” ujar seorang akademisi dari Universitas Negeri Makassar.
Aksi penolakan kenaikan PBB-P2 di Bone ini juga viral di media sosial. Akun-akun lokal maupun nasional ramai membagikan foto dan video ribuan warga yang memadati kantor Bupati Bone. Salah satunya akun media sosial Treands infojatim.co.id, yang mengunggah dokumentasi aksi dan mendapat banyak komentar dari warganet.
Banyak netizen menyuarakan dukungan terhadap aksi warga Bone, bahkan ada yang membandingkan dengan daerah lain yang juga mengalami hal serupa. Tagar #Bone #SulawesiSelatan #PBB #TolakKenaikanPajak #DemoDamai #AksiMassa #PajakBumiBangunan ikut menjadi perbincangan di linimasa.
Aksi damai yang digelar di Kabupaten Bone menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat ingin kebijakan publik lebih berpihak kepada rakyat. Demonstran berharap pemerintah daerah membuka ruang dialog yang lebih luas agar setiap kebijakan pajak bisa disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Kami tidak anti pajak. Kami hanya ingin kebijakan yang adil. Kalau pemerintah mau rakyat taat pajak, maka harus ada kejelasan dan keadilan dalam penerapannya,” tegas salah satu peserta aksi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi berakhir tertib pada sore hari, setelah perwakilan massa menyerahkan tuntutan secara resmi kepada pemerintah daerah. Warga Bone pun berjanji akan terus mengawal janji pemerintah hingga kebijakan kenaikan PBB-P2 benar-benar ditinjau ulang.
Editor: (Ahmad)



















