Mahasiswa Medan Kembali Turun Ke Jalan Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Berita Terkait

Medan, SniperNew.id - Suasana di depan kantor DPRD Sumatera Utara, Kota Medan, kembali dipenuhi lautan mahasiswa yang bersatu menyuarakan keresahan mereka. Aksi unjuk rasa dari berbagai aliansi mahasiswa kali ini menjadi sorotan publik, karena menolak rencana kenaikan tunjangan fantastis DPR yang dinilai jauh dari kondisi realitas rakyat saat ini, Rabu 27 Agustus 2025.

Sejak pagi, massa mahasiswa telah memadati halaman depan kantor DPRD Sumut. Dengan atribut bendera organisasi, spanduk bertuliskan tuntutan, hingga pengeras suara, para mahasiswa berorasi lantang menyampaikan penolakan mereka.

Tulisan pada salah satu spanduk besar yang dibentangkan jelas menyiratkan kemarahan publik: “Rakyat Kian Tercekik, DPR Malah Asik Naikkan Tunjangan!” Seruan itu seolah mewakili isi hati masyarakat kecil yang kian sulit menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, tarif listrik, hingga biaya pendidikan, sementara wakil rakyat justru mengajukan tambahan fasilitas bagi diri mereka sendiri.

Suara orasi mahasiswa bergema di udara Kota Medan, memecah keramaian lalu lintas di sekitar gedung DPRD. Para mahasiswa berteriak bersama-sama:
“Tolak kenaikan tunjangan DPR! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!”

Massa aksi tak hanya terdiri dari satu universitas, melainkan aliansi lintas kampus di Sumatera Utara. Mereka bersatu padu, menanggalkan identitas organisasi demi satu tujuan: menolak kebijakan yang dianggap tak berpihak pada rakyat.

Salah satu mahasiswa yang bertindak sebagai orator menegaskan bahwa langkah DPR untuk menaikkan tunjangan di tengah situasi ekonomi rakyat yang masih penuh tantangan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Petugas Hansip Tewas Ditembak Saat Gagalkan Aksi Pencurian di Cakung

“Rakyat masih susah mencari makan, sementara wakil rakyat sibuk mencari kenyamanan. Ini ironi yang harus kita lawan,” ujarnya lantang.

Aksi berlangsung tepat di depan kantor DPRD Sumatera Utara yang megah, bercat putih dengan ornamen khas Timur Tengah pada fasadnya. Gedung itu berdiri kokoh di jantung Kota Medan, menjadi simbol kekuasaan legislatif daerah.

Namun hari ini, kemegahan gedung itu berubah menjadi panggung protes. Dari luar pagar tinggi, massa mahasiswa terus melancarkan teriakan dan desakan. Sejumlah aparat keamanan tampak berjaga, mencoba mengendalikan situasi agar aksi tetap berjalan tertib.

Papan besar bertuliskan “80 Tahun Indonesia Merdeka, Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” tampak terpampang di dinding depan gedung. Ironisnya, slogan itu justru kontras dengan tuntutan mahasiswa yang menilai kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan.

Gelombang unjuk rasa ini tidak muncul tanpa sebab. Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat dihadapkan pada kondisi ekonomi yang berat: harga beras melonjak, ongkos transportasi naik, dan biaya kesehatan semakin mahal.

Bagi mahasiswa, situasi ini menjadi bukti nyata bahwa rakyat sedang kesulitan. Oleh karena itu, keputusan DPR yang justru berencana menambah tunjangan dipandang sebagai kebijakan yang tidak memiliki empati.

“Kalau wakil rakyat benar-benar memikirkan nasib bangsa, seharusnya mereka memprioritaskan program yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, bukan menambah fasilitas pribadi,” teriak salah seorang koordinator aksi melalui pengeras suara.

Tidak hanya di jalanan, aksi ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Tagar #TolakTunjanganDPR sempat menjadi tren di kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.

Kecelakaan di Jalur Pantura Widasari Picu Kemacetan Parah Arah Jakarta

Akun-akun media lokal seperti taufiqmedia.id turut membagikan momen aksi dengan narasi yang jelas: “Mahasiswa dari berbagai aliansi kembali menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumatera Utara, di Kota Medan menolak kenaikan tunjangan fantastis DPR. (27 Agustus 2025).”

Postingan itu memicu ratusan komentar warganet yang mayoritas mendukung langkah mahasiswa. Banyak yang merasa suara mereka akhirnya terwakili lewat aksi turun ke jalan.

Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan utama:

1. Menolak keras kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak masuk akal.

2. Meminta DPR lebih fokus pada kebijakan pro-rakyat, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

3. Menuntut transparansi anggaran DPR, agar masyarakat tahu bagaimana uang negara digunakan.

4. Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar tidak meloloskan kebijakan yang hanya menguntungkan elit politik.

Tuntutan ini dibacakan secara bergantian oleh orator, diikuti sorakan lantang dari massa aksi yang mengacungkan tangan ke udara.

Meski massa yang hadir cukup banyak, aksi berlangsung relatif tertib. Para mahasiswa menjaga agar orasi tidak berubah menjadi kericuhan. Mereka mengingatkan sesama peserta untuk tetap fokus pada tujuan, yakni menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara bermartabat.

“Kami datang bukan untuk anarkis. Kami datang untuk menyuarakan kebenaran,” kata salah satu orator yang mendapat tepuk tangan meriah dari rekan-rekannya.

Aparat kepolisian yang berjaga juga tampak memberi ruang pada mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, sembari tetap mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan parah.

Hingga berita ini ditulis, pihak DPRD Sumatera Utara belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi unjuk rasa ini. Namun, beberapa anggota DPRD yang ditemui wartawan sebelumnya mengklaim bahwa wacana kenaikan tunjangan adalah bagian dari penyesuaian anggaran rutin.

Kucing Oren Bertahan Tiga Minggu di Pohon Sawit, Berhasil Dievakuasi Relawan di Aceh Tamiang

Meski demikian, argumen itu dinilai tidak relevan oleh mahasiswa. “Penyesuaian apa? Rakyat saja menyesuaikan hidup dengan harga yang makin mahal, kenapa DPR justru menyesuaikan untuk kenyamanan mereka?” ujar salah seorang peserta aksi dengan nada geram.

Mahasiswa berjanji, aksi ini bukanlah yang terakhir. Jika DPR tetap ngotot dengan rencana kenaikan tunjangan, maka gelombang unjuk rasa akan semakin besar. Mereka bahkan mengancam akan menggalang kekuatan mahasiswa dari berbagai daerah lain di Sumatera.

“Kami akan terus turun sampai suara rakyat didengar. Jangan coba-coba mengkhianati amanah rakyat!” seru seorang koordinator aksi.

Kejadian ini menjadi refleksi penting bagi demokrasi di Indonesia. Suara mahasiswa kembali membuktikan diri sebagai pengingat bagi wakil rakyat agar tidak lupa pada janji-janji mereka.

Dalam sejarah bangsa, mahasiswa selalu hadir sebagai motor perubahan. Dari era 1966, 1998, hingga kini, mahasiswa tetap berdiri di garis depan untuk melawan kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Di Medan hari ini, semangat itu kembali menyala. Di balik teriakan lantang dan keringat yang bercucuran, tersimpan harapan besar agar negeri ini bisa lebih adil, sejahtera, dan berpihak pada rakyat kecil.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Medan pada 27 Agustus 2025 menjadi peringatan keras bagi DPR. Rakyat sedang susah, dan kebijakan yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu gelombang penolakan lebih luas.

Dari depan gedung DPRD Sumut, mahasiswa mengirim pesan jelas: “Kami akan terus bersuara sampai keadilan ditegakkan!”

Kini, bola ada di tangan DPR dan pemerintah: apakah mereka akan mendengarkan suara rakyat, atau terus berjalan di jalur yang menjauh dari kepentingan masyarakat.

Post Views: 316