Pati, Jawa Tengah – Keputusan mengejutkan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu gelombang kritik tajam dari masyarakat. Isu ini mencuat usai kehadiran Bupati dalam sebuah acara yang disebut tidak mendapat sambutan hangat dari warga, dan langsung viral di media sosial, khususnya di platform Threads.
Akun folkonoha menjadi salah satu akun yang pertama kali membagikan kabar tersebut. Dalam unggahannya, tertulis:
“Setelah menghadiri acara dan tak mendapat sambutan hangat dari warga, Bupati Pati, Sudewo, menyatakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen akan dikaji ulang demi mengurangi beban masyarakat.”
Unggahan tersebut disertai dengan sebuah video yang menunjukkan Bupati Sudewo tengah berada di dalam sebuah gedung dengan dekorasi resmi dan penuh kursi kosong, mengenakan pakaian adat lengkap berwarna hitam dengan motif emas dan topi khas daerah.
Caption unggahan ditutup dengan pertanyaan yang memancing reaksi publik:
“Gmn kata kalian pren? 🎥: turangga.1”
Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun dipenuhi respons publik yang sangat kritis dan tajam. Sebagian besar komentar menyindir sikap Bupati yang dianggap berubah-ubah dan tidak konsisten.
Komentar @arfah.arf menulis. “Lhaa katanya biar 50 ribu orang dia tidak gentar… ini baru sekali acara saja gak disambut langsung berubah pernyataannya….”
Komentar lain dari @sitorus.sitorus.12720100 menyebut. “Kemarin nantang, tidak perlu kaji lagi, turunkan bupati. Jangan mau punya pemimpin nantang masyarakat yg punya kuasa atas pemimpin yg ditunjuk.”
Sementara itu, @t_sight menyindir proses pengambilan kebijakan. ““Sebelumnyabelum ada kajian? Pake di kaji ulang.. KPK mana KPK.. udah ada indikasi nih 😂🤣”
Netizen lainnya bahkan menyebut Bupati sebagai beban masyarakat. Komentar dari @ilhamoryza cukup frontal. “Maaf Pak Bupati, ANDA BEBAN MASYARAKAT SESUNGGUHNYA.”
Sementara @anggiperd_ mempertanyakan proses demokrasi. ““Hayosiapa yang milih dia hayo 🤭”
Netizen @d_f_mahendra pun menimpali dengan nada satire: “Bupati dan PBB harus bareng-bareng turun biar kompak.”
Komentar @andrilee_ppl menggunakan bahasa daerah yang cukup keras: “Mental tempe ra wani ngadepin rakyat e langsung.. wingi nantang-nantang di jabani mlempem.”
Ada pula komentar sarkas dari @kho_an1987 yang menulis. ”“Janganpak tetap 250%, nanti ndak bisa nyawer lho 🤣”
Dan yang paling sarkastik namun jenaka datang dari @baaambaaaang. “Gpp pak. Kemarin khilaf. Tapi memang gitu sih.”
Gelombang komentar bernada satire, marah, hingga kecewa ini menunjukkan bahwa isu kenaikan PBB bukanlah hal sepele. Kenaikan hingga 250% dianggap sangat membebani masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pascapandemi.
Beberapa warga juga menyinggung soal sikap Bupati yang sebelumnya dianggap menantang masyarakat untuk menurunkannya jika tidak setuju. Namun setelah mendapat respons dingin dalam acara resmi, narasi yang disampaikan langsung berubah menjadi rencana “pengkajian ulang”.
Isu ini berpotensi mengguncang legitimasi kepemimpinan Sudewo di mata masyarakat. Banyak yang mulai mempertanyakan kredibilitas serta keberpihakannya terhadap rakyat. Jika tidak ditangani secara bijak, bukan tidak mungkin akan muncul aksi protes secara nyata di lapangan, tidak hanya di media sosial.
Desakan dari publik agar Bupati membatalkan sepenuhnya kebijakan tersebut semakin kuat. Bahkan beberapa komentar menunjukkan kemarahan yang tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada figur kepemimpinan secara keseluruhan.
Fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat kini semakin aktif dan vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah daerah. Media sosial menjadi alat ekspresi dan kontrol publik yang kuat, dan para pemimpin tak bisa lagi mengabaikan suara rakyat begitu saja.
Apakah Bupati Sudewo benar-benar akan mengkaji ulang kenaikan PBB 250%? Atau justru ini hanya manuver sementara untuk meredam gejolak? Publik kini menanti langkah konkret, bukan sekadar janji ulang.
(Redaks)



















