Masyarakat 6 Desa Tuntut Hak Ke PT Barapala

*Padang Lawas,-*Snipernew id

Masyarakat adat Luat Unteru­dang bersama masyarakat 6 desa dan maha­siswa mengge­lar aksi damai di Pos PT Bara­pala, Desa Unteru­dang, Keca­matan Baru­mun Ten­gah. Mas­sa menun­tut PT Bara­pala agar segera angkat kaki dari kawasan Unteru­dang.

Sekre­taris Badan Pemangku Adat (BPA) Luat Unteru­dang, Rah­man Hasi­buan pada wartawan, Senin (17/11) men­gatakan, kami masyarakat 6 desa yakni, Desa Unteru­dang, Desa Pasar Binan­ga, Desa Siboris Dolok, Desa Padang Mat­ing­gi, Desa Tandi­hat dan Desa Aek Bua­ton minta agar PT Bara­pala segera mening­galkan lokasi. Sebab, menu­rut kami, keber­adaan PT Bara­pala secara hukum legal.

“Perusa­haan kami nilai telah wan prestasi tidak meng­ingkari per­jan­jian tahun 1996. Sehing­ga masyarakat sekarang menun­tut haknya. Sebab, dalam per­jan­jian jelas ada hak masyarakat di 6 Desa selu­as 3000 Ha yang kini sudah ditana­mi sawit,“ungkapnya.

Rah­man Hasi­buan juga minta Kapol­ri, Kapolda­su dan Pol­res Padang Lawas agar segera menarik semua per­son­el­nya yang mem­back­up perusa­haan. Begi­tu juga den­gan oknum pre­man yang sen­ga­ja dis­e­wa perusa­haan berke­dok seku­ri­ti agar diber­sihkan dari perusa­haan.

Dikatakan, Rah­man, sejarah singkat peny­er­a­han lahan selu­as 10.300 Hek­tare (Ha) dis­er­ahkan ke PT Bara­pala melalui pola PIR. Den­gan mem­ban­gun pola plas­ma 3000 Ha, yang meny­er­ahkan lahan pada perusa­haan ter­diri dari Hato­ban­gun (Ket­ua Adat), alim ula­ma dan tokoh masyarakat yg dike­tahui kepala desa. “Hara­pan­nya, den­gan aksi ini pemer­in­tah mem­per­hatikan kami agar kami segera mem­per­oleh hak kami yang dia­baikan oleh perusahaan,“jelasnya.

Semen­tara, mewak­ili Forum Diskusi Maha­siswa Anti Korup­si Sumat­era Utara (FDMAKSU), Arsa Riz­ki Prata­ma Sire­gar dalam orasinya mene­gaskan, maha­siswa yang turun lang­sung ke lapan­gan kare­na adanya adu­an masyarakat di 6 Desa yang bermasalah den­gan PT Bara­pala. Dimana, kata Riz­ki, lahan PT Bara­pala dis­er­ahkan oleh, Hato­ban­gun, alim ula­ma dan tokoh masyarakat di 6 desa. Den­gan salah satu poin kesep­a­katan PT Bara­pala men­gelo­la lahan den­gan per­jan­jian 20 persen hasil­nya dibagikan ke masyarakat. Namun sam­pai sekarang masyarakat di 6 desa tidak men­da­p­at apapun.

“Masyarakat adat meny­er­ahkan tanah ini kepa­da Hamo­nan­gan yang dial­i­h­wariskan kepa­da Roni. Hasil inves­ti­gasi kami PT Bara­pala telah berpin­dah tan­gan tan­pa sepenge­tahuan masyarkat. Untuk itu kami ingin menge­tahui PT Bara­pala sia­pa pemi­lik perusa­haan. Kami juga minta ditun­jukkan mana HGU mereka,“tegasnya.

Arsa Riz­ki juta mende­sak PT Bara­pala agar secepat­nya menut­up perusa­haan mere­ka. Kare­na kami duga perusa­haan tidak pun­ya izin res­mi dari pemer­in­tah.

Pan­tauan wartawan, mas­sa yang sebelum­nya melayangkan izin unjuk rasa di Kan­tor PT Bara­pala hanya diper­bolehkan menyam­paikan aspi­rasinya di depan Pos pen­ja­gaan PT Bara­pala. Mas­sa aksi yang sem­pat bersite­gang den­gan aparat kepolisian kare­na ingin masuk ke kawasan kan­tor PT Bara­pala akhirnya berhasil merangsek masuk ke lokasi perkan­toran PT Bara­pala.

Semen­tara, Kapolsek Baru­mun Ten­gah, AKP PS Naing­golan yang coba meredakan emosi mas­sa aksi men­gatakan, tujuan aparat kepolisian bera­da di ten­gah-ten­gah mas­sa aksi kare­na men­jalankan tugas men­ja­ga Kamtib­mas bukan melin­dun­gi perusa­haan. “Kami tidak berpi­hak. Kami akan men­jem­bat­ani aspi­rasi mas­sa ke pihak perusahaan,“tukasnya.

Sebelum­nya, Sat­gas Pen­ert­iban Kawasan Hutan (PKH) telah melakukan eksekusi lahan PT Bara­pala selu­as 25 ribu Ha lebih pada, 17 Juni 2025. Sat­gas PKH juga telah mendirikan plang yang bertuliskan “Lahan Perke­bunan Saw­it Selu­as 25. 535 Ha ini Dalam Pen­guasaan Pemer­in­tah Repub­lik Indone­sia C.Q. Sat­gas Pen­ert­iban Kawasan Hutan (PKH). Per­at­u­ran Pres­i­den Repub­lik Indone­sia No 5 Tahun 2025 Ten­tang Pen­ert­iban Kawasan Hutan. Dila­rang mema­su­ki lahan tan­pa izin, merusak, menanam, men­curi, mengge­lap­kan, memu­ngut hasil tana­man tum­buhan, mem­per­jual­be­likan dan men­gua­sai tan­pa izin pihak berwe­nang.

Namun dalam prak­tiknya, kepu­tu­san ini dia­baikan PT Bara­pala yang sam­pai sekarang terus melakukan pema­ne­nan dan pro­duk­si di are­al terse­but. Bahkan diduga diback­up pihak Pol­res Padang Lawas. *(Tim)*