KPK Selidiki Dugaan Penjualan Tanah Negara dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh

Jakar­ta, SniperNew.id —  Komisi Pem­ber­an­tasan Korup­si (KPK) ten­gah menye­lidi­ki dugaan adanya peny­im­pan­gan dalam proyek strate­gis nasion­al Kere­ta Cepat Whoosh. Salah satu fokus penye­lidikan ialah dugaan pen­jualan kem­bali lahan yang sejatinya milik negara oleh oknum ter­ten­tu den­gan har­ga tidak wajar.

Menu­rut infor­masi yang beredar melalui media sosial, KPK men­duga ter­da­p­at tanah milik negara yang dijual kem­bali kepa­da negara dalam rang­ka pen­gadaan lahan untuk proyek Kere­ta Cepat Whoosh. Dugaan ini muncul sete­lah dite­mukan indikasi adanya penggelem­bun­gan anggaran atau mark up dalam pros­es pem­be­basan lahan proyek terse­but.

Lahan-lahan yang seharus­nya ter­catat seba­gai aset negara diduga dijual kem­bali oleh pihak-pihak ter­ten­tu, bahkan den­gan nilai yang melebi­hi har­ga pasar. Prak­tik ini disinyalir meli­batkan oknum yang memi­li­ki kewe­nan­gan dalam pros­es admin­is­trasi lahan dan pen­gadaan proyek strate­gis nasion­al terse­but.

Seo­rang peja­bat KPK men­je­laskan bah­wa lem­ba­ganya sedang melakukan penelusuran men­dalam untuk memas­tikan kebe­naran dugaan terse­but. Pemerik­saan dilakukan secara hati-hati agar selu­ruh pihak yang ter­li­bat dap­at dim­intai keteran­gan secara adil dan sesuai prose­dur hukum.

“KPK terus mengumpulkan buk­ti dan keteran­gan dari berba­gai pihak untuk menelusuri apakah benar ada unsur peny­im­pan­gan dalam pen­gadaan lahan proyek Kere­ta Cepat Whoosh,” ujar peja­bat KPK dalam kon­fer­en­si pers baru-baru ini.

Proyek Kere­ta Cepat Whoosh sendiri meru­pakan salah satu proyek kebang­gaan nasion­al yang menghubungkan Jakarta–Bandung. Pemer­in­tah berharap proyek ini men­ja­di sim­bol kema­juan trans­portasi mod­ern di Indone­sia. Namun, dugaan korup­si yang men­cu­at dap­at men­coreng upaya pem­ban­gu­nan dan menu­runk­an keper­cayaan pub­lik ter­hadap proyek strate­gis nasion­al.

KPK mene­gaskan bah­wa penye­lidikan ini dilakukan secara transparan dan pro­fe­sion­al. Masyarakat dim­inta untuk tidak berspeku­lasi ser­ta menung­gu hasil penye­lidikan res­mi yang akan diu­mumkan sete­lah semua buk­ti dikumpulkan.(*”)