Jejak 1910–HGU Modern: Konflik PTPN dan Masyarakat Adat Lampung Kian Terbuka

PESAWARAN, SNIPERNEW.id — Kon­flik agraria antara PT Perke­bunan Nusan­tara (PTPN) I dan masyarakat adat di Provin­si Lam­pung kem­bali men­cu­at dan men­ja­di per­ha­t­ian pub­lik.

Kon­flik ini dini­lai bukan sekadar sen­gke­ta lahan biasa, melainkan per­soalan struk­tur­al yang berakar sejak era kolo­nial dan belum terse­le­saikan hing­ga saat ini.

Ket­ua DPP Forum Komu­nikasi Anak Lam­pung (FOKAL) Provin­si Lam­pung, Abzari Zahroni yang akrab dis­apa Bung Roni, meny­atakan bah­wa akar kon­flik agraria terse­but berasal dari pola pen­guasaan lahan perke­bunan yang sejak awal tidak per­nah meng­ha­pus hak ulay­at masyarakat adat. Namun dalam prak­tiknya, keber­adaan hak adat terse­but ker­ap dia­baikan.

Menu­rut Bung Roni, di wilayah Way Lima, lahan yang kini dikelo­la PTPN I Region­al 7 Unit Way Lima secara his­toris berasal dari kon­trak sewa antara masyarakat adat Way Lima dan perusa­haan perke­bunan Belan­da. Kon­trak terse­but, kata dia, telah berakhir pada tahun 1940.

“Perusa­haan kolo­nial Belan­da tidak per­nah memi­li­ki tanah itu. Mere­ka hanya menye­wa tanah adat untuk kepentin­gan usa­ha perke­bunan,” ujarnya, Senin (26/01/2026).

Ia mene­gaskan bah­wa pros­es nasion­al­isasi perke­bunan Belan­da pada tahun 1958 hanya men­cakup aset perusa­haan, bukan tanah adat yang men­ja­di objek sewa.

“Yang dina­sion­al­isasi adalah aset usa­ha, bukan tanah ulay­at. Kare­na sejak awal Belan­da hanya menye­wa, bukan memi­li­ki. Hak ulay­at masyarakat adat tidak per­nah hapus,” kata Bung Roni.

Terkait klaim PTPN yang men­dasarkan pen­guasaan lahan pada Hak Guna Usa­ha (HGU), Bung Roni meni­lai HGU tidak dap­at dijadikan dasar kepemi­likan awal. Ia men­je­laskan bah­wa HGU meru­pakan hak untuk men­gusa­hakan tanah negara dalam jang­ka wak­tu ter­ten­tu,

seba­gaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Per­at­u­ran Pemer­in­tah Nomor 40 Tahun 1996.

“HGU tidak bisa meng­ha­pus hak ulay­at yang sudah ada jauh sebelum negara maupun sebelum sis­tem HGU lahir,” tegas­nya.

Selain aspek his­toris dan yuridis, masyarakat adat juga meny­oroti dugaan pen­guasaan lahan di luar batas HGU, per­lu­asan kebun tan­pa prose­dur yang sah, ser­ta prak­tik penye­waan lahan kepa­da pihak keti­ga yang dini­lai berten­tan­gan den­gan keten­tu­an agraria dan berpoten­si merugikan keuan­gan negara.

Bung Roni menye­but salah satu peri­s­ti­wa yang ker­ap dijadikan rujukan adalah dugaan penyer­o­b­ot­an lahan milik war­ga Dusun Sum­ber Sari, Desa Cipadang, yang ter­ja­di sek­i­tar tahun 1990. Lahan terse­but, menu­rut­nya, sem­pat dikua­sai perusa­haan hing­ga akhirnya berhasil dire­but kem­bali oleh masyarakat pada awal 2000-an sete­lah melalui pros­es pan­jang.

Peri­s­ti­wa terse­but dini­lai men­ja­di preseden pent­ing bah­wa pen­guasaan lahan oleh perusa­haan perke­bunan tidak selalu ber­jalan sesuai den­gan batas izin dan keten­tu­an hukum.

Ia juga meny­ing­gung kewa­jiban perusa­haan perke­bunan ter­hadap masyarakat sek­i­tar kebun. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ten­tang Perke­bunan, pemegang HGU diwa­jibkan mem­fasil­i­tasi kebun plas­ma raky­at min­i­mal 20 persen.

“Fak­tanya, masyarakat adat Way Lima tidak per­nah merasakan kebun plas­ma terse­but. Ini menun­jukkan adanya ketim­pan­gan serius dalam pen­gelo­laan perke­bunan,” ujarnya.

Bung Roni menam­bahkan, kon­flik seru­pa tidak hanya ter­ja­di di Way Lima. Pola yang sama juga dite­mukan di PTPN Unit Rejosari, Keca­matan Natar, wilayah adat Mar­ga Halan­gan Ratu, ser­ta di PTPN Unit Way Beru­lu yang hing­ga kini masih meny­isakan klaim kepemi­likan lahan sek­i­tar 219 hek­tare.

Khusus di Unit Way Beru­lu, ia men­gungkap adanya doku­men his­toris beru­pa jual beli tanah bertang­gal 15 Rajab 1328 Hijri­ah atau 23 Juli 1910.

Doku­men terse­but men­catat transak­si antara Kyai Ratu Sum­ba­han seba­gai pem­be­li dan Radin Kap­i­tan seba­gai pen­jual den­gan nilai 80 rupi­ah pada masa itu, lengkap den­gan batas wilayah tanah yang kini men­cakup kawasan Sun­gai Lang­ka hing­ga Dusun Way Hui, Desa Wiy­ono.

Menu­rut­nya, doku­men terse­but mem­perku­at buk­ti bah­wa pen­guasaan lahan oleh masyarakat adat telah berlang­sung jauh sebelum hadirnya negara mod­ern dan sis­tem hak atas tanah.

Atas dasar itu, Bung Roni men­ga­jak masyarakat adat yang ten­gah bersen­gke­ta den­gan PTPN maupun kor­po­rasi pemegang HGU lain­nya untuk melakukan kon­sol­i­dasi secara ter­bu­ka dan kon­sti­tu­sion­al.

“Ini bukan ajakan anarkis, melainkan ikhtiar hukum agar negara hadir mena­ta ulang HGU yang bermasalah dan menye­le­saikan kon­flik agraria secara adil sesuai kon­sti­tusi,” katanya.

Ia menut­up perny­ataan­nya den­gan mene­gaskan bah­wa tan­pa penataan ulang pen­guasaan lahan secara menyelu­ruh, kon­flik agraria di wilayah perke­bunan berpoten­si terus beru­lang dan memicu kete­gan­gan sosial berkepan­jan­gan.

Penulis: (Fahrul)