APPI Sumut Soroti Penangkapan Wartawan, Desak Proses Hukum Berimbang dan Investigasi Dugaan Pungli di Sekolah

Deli Ser­dang, SniperNew.id — Assosi­asi Pewarta Pers Indone­sia (APPI) Dewan Pimp­inan Wilayah (DPW) Sumat­era Utara menyam­paikan kepri­hati­nan men­dalam atas penangka­pan tiga oknum wartawan berin­isial DSM, R, dan A terkait dugaan pemerasan ter­hadap Kepala Seko­lah SD Negeri 101928 Pan­tai Labu. Peri­s­ti­wa ini ter­ja­di pada Rabu, 29 Mei 2025.

Penangka­pan terse­but dilakukan berdasarkan dugaan bah­wa keti­ga oknum wartawan mener­i­ma uang sebe­sar Rp1 juta dari kepala seko­lah berin­isial MS. Dugaan pemerasan ini bermu­la dari lapo­ran orang tua siswa men­ge­nai adanya pung­utan liar (pungli) sebe­sar Rp280 ribu per siswa untuk kegiatan seni. Keti­ga wartawan terse­but kemu­di­an men­gon­fir­masi infor­masi terse­but kepa­da MS.

Dalam pros­es kon­fir­masi, ter­ja­di kesep­a­katan antara MS dan oknum wartawan, di mana MS berse­dia mem­berikan uang seni­lai Rp1 juta dan menan­datan­gani kwi­tan­si ber­mat­erai seba­gai imbal­an agar beri­ta ten­tang pungli tidak dipub­likasikan. Transak­si itu ter­ja­di di salah satu kedai kopi, tem­pat MS terny­a­ta sudah bera­da bersama pihak kepolisian yang kemu­di­an menangkap para wartawan.

Keja­di­an berlang­sung di wilayah Pan­tai Labu, Deli Ser­dang, Sumat­era Utara, pada 29 Mei 2025. Lokasi penangka­pan ter­ja­di di sebuah kedai kopi tem­pat perte­muan antara MS dan keti­ga wartawan.

Kasus ini men­cu­at sete­lah adanya pen­gad­u­an orang tua siswa men­ge­nai dugaan pungli. Oknum wartawan men­co­ba men­gon­fir­masi dan mela­porkan dugaan terse­but, namun beru­jung pada kesep­a­katan yang memicu tuduhan pemerasan. Diduga, kepala seko­lah MS sen­ga­ja melakukan pen­je­bakan den­gan memanc­ing para wartawan agar dap­at ditangkap oleh aparat.

Ket­ua APPI DPW Sumut, Hard­ep SH, mene­gaskan bah­wa pihaknya men­dukung upaya pene­gakan hukum oleh kepolisian, namun mende­sak agar pros­es hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pil­ih. Ia menekankan pent­ingnya asas praduga tak bersalah.

“Per­bu­atan para oknum wartawan menced­erai marta­bat insan pers dan melang­gar UU No. 40 Tahun 1999 ten­tang Pers. Namun kami juga menekankan, kepala seko­lah MS harus bertang­gung jawab atas per­an­nya dalam kesep­a­katan pem­ber­ian uang dan dugaan pungli,” tegas Hard­ep.

Wak­il Ket­ua Roy Nasu­tion menam­bahkan bah­wa tin­dakan MS bisa dike­nakan sanksi hukum sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si, ser­ta sejum­lah reg­u­lasi pen­didikan, antara lain:

1. Pasal 5 dan 6 Per­me­ndik­bud No. 44 Tahun 2012

2. Pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010

3. Pasal 10 ayat (2) Per­me­ndik­bud No. 75 Tahun 2016

4. Pasal 12 huruf b Per­me­ndik­bud No. 75 Tahun 2016

APPI mende­sak aparat pene­gak hukum memang­gil dan memerik­sa MS ser­ta melakukan inves­ti­gasi menyelu­ruh ter­hadap dugaan pungli di seko­lah.

Pene­gasan APPI:
APPI DPW Sumut berkomit­men untuk men­jun­jung ting­gi eti­ka jur­nal­is­tik dan bek­er­ja sama den­gan pene­gak hukum demi kead­i­lan dan kebe­basan pers yang bertang­gung jawab. Roy juga mengim­bau selu­ruh insan pers, khusus­nya di Medan dan Deli Ser­dang, untuk meno­lak segala ben­tuk grat­i­fikasi dan men­ja­ga integri­tas pro­fe­si.

“Seba­gai jur­nalis, tugas kita adalah mem­ber­i­takan kebe­naran, bukan ter­li­bat dalam transak­si yang menced­erai pro­fe­si. Ser­ahkan pros­es hukum kepa­da aparat, dan biarkan kebe­naran bicara melalui beri­ta dan hukum,” pungkas Roy.

(Redaksi/Tim).