Pati, SniperNew.id – Gelombang protes warga Kabupaten Pati sedang memanas setelah Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro, membuat pernyataan kontroversial terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250 persen. Dalam video yang viral di TikTok dan Threads, Bupati terlihat berkata, “50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan merubah keputusan.” Ucapan tersebut memicu kemarahan publik dan rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus 2025.
Apa yang Terjadi? (What)
Kenaikan PBB yang signifikan di Kabupaten Pati menjadi sumber keresahan warga. Kebijakan ini diumumkan tanpa sosialisasi yang memadai dan disebut memberatkan masyarakat kecil. Tanggapan keras Bupati Pati terhadap potensi demonstrasi pun menjadi sorotan, ketika ia mengatakan siap menghadapi 50 ribu pendemo dan menegaskan tidak akan mengubah keputusannya.
Pihak utama dalam polemik ini adalah Bupati Pati Henggar Budi Anggoro, yang tersorot media sosial karena sikapnya yang dianggap arogan. Masyarakat Pati dari berbagai kalangan, termasuk pengguna media sosial, aktivis lokal, dan warga biasa, mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka. Salah satu akun di Threads, rony.kartasentana, membagikan unggahan video pernyataan Bupati dengan narasi:
“Permintaan Bendera One Piece terpantau naik penjualannya buat daerah Pati, untuk persiapan demo 13 Agustus 2025 menentang kebijakan Bupati yang menaikkan PBB sebesar 250%.”
Kontroversi ini mulai mencuat di awal Agustus 2025 setelah unggahan video pidato Bupati viral di TikTok dan Threads. Lokasi peristiwa berada di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang akan menjadi pusat aksi unjuk rasa yang direncanakan pada tanggal 13 Agustus 2025.
Mengapa Masyarakat Marah? (Why)
Banyak warga menilai keputusan Bupati tidak pro-rakyat dan mencerminkan arogansi kekuasaan. Komentar-komentar netizen memperkuat narasi ini. Berikut beberapa tanggapan dari masyarakat:
“Bapak ini nggak punya Medsos apa ya? 😔 Belum lihat Pacar Ojol dicakar Mas Pelayaran langsung digeruduk massa mungkin. Jangan remehkan kekuatan Rakyat Pak. Ayo Rakyat Pati Jangan Diam !!!!”
setiadihendrajat mengunggah tangkapan layar data penduduk Kabupaten Pati:
“Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada pertengahan tahun 2024 adalah 1.379.022 jiwa.”
Hal ini menunjukkan bahwa potensi massa aksi bisa sangat besar.
“Ileng pak bupati tragedi 98… Alm. Bpk. Suharto kurang kuat gimana, beliau presiden waktu itu, mundur karena rakyat bersatu menurunkan beliau dari jabatan presiden. Apalagi sekelas Bupati kok sombong sama rakyatnya.”
supriyono_slamet:
“Nantang ini bapak, hati-hati dengan rakyat kalau sudah marah lho pak…”
alyahpardien:
“Ini bupati harusnya dihukum masa oleh rakyatnya baru sadar.”
simonmanikse:
“Karena rakyat yang memilih dia jadi bupati, sekarang dia yang menyengsarakan rakyatnya…”
kantata_tata123:
“Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang akan saya hadapi… Rakyat Pati sudah sejak zaman kerajaan biasa ngasih upeti, pajak. Apalagi di zaman Belanda, Jepang, dan agresi Belanda.”
riodharmawansitepu:
“Rela kalian masyarakat PATI punya pejabat kayak dia. 50.000 orang demo dia gak takut katanya. Tapi sembunyi di kantornya, ngerahkan aparat.”
aziz_gedak:
“Giliran udah demo nanti lo malah ngumpet… omongan udah bisa ditebak.”
Komentar-komentar tersebut memperlihatkan adanya kemarahan dan frustrasi yang mendalam dari masyarakat terhadap sikap Bupati.
Bagaimana Respon Pemerintah dan Publik? (How)
Sampai saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Pati untuk meredam situasi. Justru, pernyataan Bupati yang terkesan menantang rakyat semakin memperkeruh suasana. Warga bahkan bersiap untuk aksi demonstrasi damai yang diperkirakan diikuti puluhan ribu massa. Fenomena menarik lainnya adalah meningkatnya penjualan bendera bertema One Piece, yang disebut akan digunakan sebagai simbol perlawanan dalam demonstrasi nanti.
Pakar kebijakan publik menilai, sikap pemimpin daerah seharusnya tidak memperlihatkan arogansi, apalagi dalam situasi ekonomi yang sulit. Kenaikan PBB sebesar 250% dalam waktu singkat tanpa dialog publik dianggap bertentangan dengan prinsip keterbukaan pemerintahan.
Aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang akan menjadi momen penting dalam dinamika demokrasi di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pendekatan persuasif dan dialog terbuka dengan masyarakat guna mencegah konflik horizontal.
Jika tidak ditangani dengan bijak, krisis ini bisa menjadi preseden buruk dalam hubungan antara pemimpin daerah dan rakyatnya. Karena seperti yang diingatkan salah satu komentar warganet: “Jangan remehkan kekuatan rakyat.”
Berita ini disusun berdasarkan dokumentasi visual dari video TikTok @patisakpore dan unggahan media sosial Threads oleh @rony.kartasentana serta komentar-komentar warga Pati. Seluruh isi telah diverifikasi sesuai dengan prinsip jurnalistik independen dan tidak mengandung fitnah, hoaks, maupun pelanggaran etika media.
Editor: (Ahmad).













