Pati, SniperNew.id – Kebijakan Pemkab Pati di bawah kepemimpinan Bupati Sudewo kembali menuai sorotan publik. Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa spanduk besar bertuliskan: “Dalih Efisiensi Anggaran, PHK Pegawai — Rekrut Pegawai Baru!! Kebijakan Bupati yang Dzolim dan Arogan! Korban Politik RSUD RAA Soewondo Pati, #Save 220 Korban PHK”.
Aksi yang digelar di jalan utama menuju pusat pemerintahan ini merupakan bentuk protes terhadap pemberhentian kerja 220 pegawai RSUD RAA Soewondo Pati tanpa pesangon. Para demonstran menilai kebijakan tersebut tidak hanya merugikan pekerja secara ekonomi, tetapi juga menyalahi prinsip keadilan sosial.
Di sisi lain, sebuah pemberitaan yang beredar di media menampilkan pernyataan terkait kebijakan ini, dengan judul: “Kebijakan Arogan Bupati Pati: 220 Pegawai RSUD Dipecat Tanpa Pesangon”. Pemberitaan ini semakin memicu perbincangan publik, baik di dunia nyata maupun media sosial.
Dalam salah satu unggahan di platform Threads, akun @bangun_wawasan menyampaikan bahwa warga mulai mengungkit kembali dugaan keterlibatan Bupati Sudewo dalam kasus korupsi yang hingga kini belum tuntas. Disebutkan bahwa Sudewo pernah terseret dalam kasus suap proyek kereta api, yang membuat KPK menyita aset senilai Rp 3 miliar. Hingga saat ini, status kasus tersebut belum jelas, dan menjadi bahan perbincangan publik mengenai integritas kepemimpinannya.
Menurut unggahan tersebut, berbagai kontroversi kebijakan Sudewo menunjukkan pola kepemimpinan yang konfrontatif dan kurang sensitif terhadap aspirasi masyarakat.
Komentar dari warga pun bermunculan. Akun @sahdrajati berpendapat bahwa masalah pekerja semestinya dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, bukan ke kepolisian. Meski demikian, ia tetap sepakat bahwa Bupati bersikap arogan dan tidak patut.
Akun @retnooo_ww menuding bahwa rekrutmen pegawai baru biasanya melibatkan pembayaran tertentu, dan menyebut pimpinan daerah tersebut licik. Sementara akun @d_setiawan5 mempertanyakan alasan pemilihan seseorang yang pernah terkait kasus korupsi.
Unggahan emosional juga datang dari akun @istaqsundly yang menulis bahwa dirinya sangat marah dengan kejadian ini. Ia menuduh Bupati telah menzalimi lebih dari 200 orang, dan berharap doa mereka terkabul sebagai bentuk balasan atas perbuatan tersebut.
Akun @mama_kilau menduga rekrutmen pegawai baru dilakukan sebagai bentuk balas jasa kepada tim sukses Bupati. Ia menilai langkah tersebut sangat tidak pantas jika sampai mengorbankan pegawai lama yang sudah ada.
Akun @abanghafizh90 mengkritik kebijakan PHK di RSUD yang menurutnya bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan bahwa PHK semacam ini hanya akal-akalan dengan memanfaatkan istilah “efisiensi”.
Seruan lebih keras datang dari akun @indra.warsito.2 yang menuntut pemerintah segera melengserkan Bupati tersebut. Ia mempertanyakan alasan pemerintah menunda tindakan, dan memperingatkan potensi kericuhan jika aspirasi masyarakat diabaikan.
Pengalaman serupa dibagikan oleh akun @vensy2022 yang menceritakan bahwa di Kalimantan pernah terjadi pemutusan hubungan kerja massal terhadap pegawai honorer provinsi hingga 70%. Menurutnya, hal itu disebabkan faktor politik, dan diakhiri dengan tes PPPK yang diikuti pegawai terdampak.
Sementara itu, akun @retnoaanisa.274 menyatakan bahwa meski ia bukan pegawai RSUD, dirinya tetap merasa sakit hati melihat kebijakan tersebut. Ia menyebut tindakan Bupati kejam dan membuatnya ikut merasakan penderitaan para korban.
Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Pemkab Pati berdalih bahwa pemutusan hubungan kerja ini dilakukan sebagai langkah efisiensi anggaran. Namun, kebijakan itu menjadi kontroversial karena di saat bersamaan, pemerintah daerah membuka rekrutmen pegawai baru.
Bagi para pekerja yang terdampak, alasan efisiensi menjadi terasa janggal ketika rekrutmen justru berjalan. Kecurigaan pun muncul, mulai dari dugaan balas jasa politik hingga potensi praktik jual beli jabatan.
Dalam konteks hukum ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa pesangon menjadi isu serius, mengingat pekerja yang telah mengabdi memiliki hak atas kompensasi. Banyak pihak menilai, jika benar alasan efisiensi digunakan, semestinya ada prosedur yang transparan dan solusi alternatif seperti penempatan kembali di unit kerja lain.
Jika polemik ini tidak segera direspons, potensi ketegangan sosial di Pati bisa meningkat. Aksi protes di lapangan sudah menunjukkan adanya keresahan kolektif. Beberapa komentar warganet bahkan menyinggung potensi bentrokan jika pemerintah pusat tidak turun tangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi yang menyeluruh dari pihak Bupati Sudewo mengenai tudingan dan kritik yang diarahkan kepadanya. Media dan masyarakat masih menantikan penjelasan yang dapat menjawab dugaan-dugaan yang beredar, termasuk kaitannya dengan kasus hukum masa lalu.
Kasus PHK 220 pegawai RSUD RAA Soewondo Pati tanpa pesangon menjadi simbol ketegangan antara kebijakan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat. Meski dalih yang digunakan adalah efisiensi anggaran, kebijakan ini justru diiringi langkah rekrutmen baru yang memunculkan tanda tanya besar.
Kritik warga, baik di lapangan maupun media sosial, berfokus pada tiga hal utama: transparansi, keadilan, dan integritas kepemimpinan. Hingga kini, tuntutan mereka tetap sama — kejelasan, keadilan bagi korban PHK, dan sikap tegas pemerintah pusat terhadap kebijakan daerah yang dinilai merugikan rakyat.
Dengan tensi yang terus meningkat, semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari pemerintah pusat dan Bupati Pati. Apakah akan ada mediasi, revisi kebijakan, atau bahkan langkah politik lebih lanjut, masih menjadi tanda tanya. Namun yang pasti, suara masyarakat sudah terdengar jelas: mereka menginginkan keadilan dan perlakuan yang manusiawi bagi para pekerja. (Tim)













