Ketua Presidium FPII: Larangan Liputan Sidang Adalah Kudeta Terhadap Demokrasi

Jakar­ta, SniperNew.id — Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kem­bali menced­erai akal sehat pub­lik. Pasal 253 ayat 3 draf RKUHAP 2025 yang melarang peliputan lang­sung sidang pen­gadi­lan adalah ben­tuk nya­ta kemu­nduran demokrasi dan kebe­basan pers yang tak bisa dito­lerir. Ini bukan hanya soal tek­nis peliputan, ini adalah upaya sis­tem­a­tis menut­up ruang kon­trol sosial ter­hadap sis­tem peradi­lan yang ker­ap gelap dan tim­pang.

“Saya meny­atakan peno­lakan tegas ter­hadap pasal ini. Kare­na sejatinya, ruang sidang adalah ruang pub­lik. Di sana nasib kead­i­lan diu­ji, di sana pula aparat negara mem­per­tang­gung­jawabkan ker­ja pene­gakan hukum. Lan­tas men­ga­pa pub­lik tak boleh tahu secara lang­sung?.” Ujar Ket­ua Pre­sid­i­um Forum Pers Inde­pen­dent Indone­sia (FPII) Dra.Kasihhati saat dikon­fir­masi awak media pada Kamis, (18/4/2024).

Menut­up Sidang, Menyuburkan Mafia Peradi­lan

Kita tahu, mafia peradi­lan bukan ceri­ta fik­tif. Banyak kasus yang tiba-tiba melom­pat logikanya, sak­si yang dibungkam, alat buk­ti yang men­guap, dan jak­sa yang “lupa” menun­tut mak­si­mal. Dalam kon­teks ini, peliputan lang­sung sidang adalah sen­ja­ta uta­ma jur­nalis untuk mem­bu­ka borok-borok hukum yang dis­em­bun­yikan.

Den­gan pelarangan liputan live, kita sedang mem­bu­ka jalan lebar bagi prak­tek gelap itu tum­buh subur—di ruang ter­tut­up, tan­pa sak­si, tan­pa kam­era, tan­pa per­tang­gung­jawa­ban pub­lik. Kalau ini dis­ahkan, raky­at kehi­lan­gan akses ke kead­i­lan yang seharus­nya milik mere­ka.

DPR Main Dua Kaki: Men­gaku Demokratis, Tapi Menyusun Atu­ran Otorit­er

Pub­lik harus tahu: pros­es penyusunan RKUHAP ini tidak transparan dan min­im par­tisi­pasi. Undan­gan kepa­da organ­isasi masyarakat sip­il dan pers hanya sebatas for­mal­i­tas. Aspi­rasi dita­m­pung, tapi dia­baikan. Pasal larangan liputan tetap berta­han di draf ter­baru.

Kasi­h­hati mema­parkan Ini bukan keti­dak­tahuan. Ini adalah sikap sadar: DPR dan pem­ben­tuk undang-undang sedang mem­ben­ten­gi kekuasaan dari pen­gawasan pub­lik. Mere­ka tak ingin kasus hukum elite poli­tik dibu­ka terang-teran­gan. Mere­ka tak ingin kega­galan pene­gak hukum divi­ralkan. Ini semacam kude­ta diam-diam ter­hadap prin­sip keter­bukaan dan kon­trol sosial yang dijamin kon­sti­tusi.

UU Pers & Kon­sti­tusi Dilang­gar Terang-teran­gan

Pasal terse­but berten­tan­gan den­gan Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 yang melin­dun­gi ker­ja jur­nal­is­tik dari tin­dakan peng­ha­lan­gan peliputan. Ia juga bertabrakan den­gan Pasal 28F UUD 1945 yang men­jamin hak war­ga negara untuk mem­per­oleh infor­masi.

Maka jelas, jika pasal ini dis­ahkan, bukan hanya men­ciderai pers—tapi juga melang­gar kon­sti­tusi.

Apa yang Belum Terungkap?

Yang belum banyak diba­has adalah sia­pa yang sebe­narnya diun­tungkan dari pasal ini? Apakah ini per­mintaan dari aparat pene­gak hukum yang tak ingin wajah­nya dis­orot? Apakah ini kehen­dak elit par­tai yang khawatir sidan­gnya dipan­tau raky­at? Atau jus­tru ske­nario untuk mem­bungkam media kri­tis di tahun-tahun poli­tik ke depan?

Kasi­h­hati men­duga, ada “persekongkolan sun­yi” antara seba­gian elite leg­is­latif dan aparat hukum untuk mengem­ba­likan sis­tem hukum Indone­sia ke era gelap, era tan­pa kam­era, tan­pa catatan, tan­pa kon­trol.

Sikap Kami Tegas: Lawan!

Forum Pers Inde­pen­dent Indone­sia (FPII) meny­atakan sikap:

1. Menun­tut peng­ha­pu­san Pasal 253 ayat 3 RKUHAP yang melarang peliputan lang­sung sidang.

2. Menyerukan aksi sol­i­dar­i­tas nasion­al jur­nalis dan media untuk meno­lak pasal ini.

3. Mende­sak Pres­i­den dan Mahkamah Kon­sti­tusi untuk tidak mem­biarkan pasal inkon­sti­tu­sion­al ini lolos men­ja­di hukum posi­tif.

4. Meny­atakan siap melakukan uji materi­il ke Mahkamah Kon­sti­tusi bila RKUHAP dis­ahkan dalam ben­tuk sekarang.

“Kita tidak boleh diam. Kare­na kalau hari ini jur­nalis dila­rang meliput, besok raky­at bisa dila­rang bicara.” pungkas Kasi­h­hati.

Sum­ber: Ket­ua Pre­sid­i­um FPII