Karut Marut Hasil Pembagunan Jalan Rabat Beton Kelurahan Mulya Karta Daerah Ketapang Diduga Asal Jadi dan Kurang Pengawasan Dinas PU

Keta­pang, SniperNew.id - Karut marut, hasil kegiatan proyek pem­ban­gu­nan jalan Rabat Beton, di RT 11, RW 04, Kelu­ra­han Mulya Kar­ta, Keca­matan Ben­ua Kay­ong, melalui anggaran Dinas Peruma­han Raky­at Kawasan Per­muki­man dan Lingkun­gan Hidup, daer­ah kabu­pat­en Keta­pang, Provin­si Kali­man­tan Barat, diduga asal jadi dan kurang pen­gawasan, Jumat (06/12/2024).

Berdasarkan hasil inves­ti­gasi dilokasi hasil kegiatan terse­but Ket­ua Bidang Tim Inves­ti­gasi Dewan Pimp­inan Cabang (DPC) LAKI daer­ah Keta­pang ter­li­hat hasil pem­ban­gu­nan jalan Rabat Beton terse­but ter­li­hat jelas kerusakan yang diduga ada kesala­han fatal dalam pelak­sanaan­nya.

“Hasil pem­ban­gu­nan jalan rabat beton saat ini sudah rusak, aki­bat kurangnya pen­gawasan, Selain itu, per­ta­ma kegiatan terse­but tidak mem­pun­yai papan plang proyek, ked­ua baru sele­sai sudah men­gala­mi kerusakan,” ungkap ket­ua tim inves­ti­gasi DPC LAKI.

Lebih lan­jut, ket­ua tim inves­ti­gasi DPC LAKI men­gatakan berawal­nya ada infor­masi dari masyarakat setem­pat meng­in­for­masikan ada ban­gu­nan jaran rabat beton milik Dinas Peruma­han Raky­at Kawasan Per­muki­man dan Lingkun­gan Hidup yang kini sudah rusak.

“Den­gan itu adanya infor­masi dari masyarakat, kami tim inves­ti­gasi DPC LAKI lang­sung melakukan inves­ti­gasi ke lokasi terse­but, dilokasi hasil kegiatan itu beber­a­pa Masyarakat dis­ek­i­tar ban­gu­nan mem­be­narkan peker­jaan Rabat Beton yang sudah rusak itu dari dinas peruma­han raky­at kawasan per­muki­man dan lingkun­gan hidup,” ungkap­nya.

“Selain itu war­ga setem­pat juga men­gatakan ada orang dinas dari Perkim LH sudah turun ke lapan­gan, yang mem­be­narkan bah­wa barang itu harus dibongkar dan dicor ulang,” imbuh Ket­ua Bidang Tim Inves­ti­gasi DPC LAKI Keta­pang.

Menyikapi lapo­ran war­ga masyarakat terse­but, Asri Rus­lan Ket­ua DPC LAKI Kabu­pat­en Keta­pang, Kali­man­tan Barat mene­gaskan untuk mem­inta kepa­da APH maupun instan­si yang lain­nya agar segera Audit dan perik­sa Dinas Peruma­han Raky­at Wawasan Per­muki­man dan Lingkun­gan Hidup dimana kami duga banyak melang­gar atu­ran di bidang proyek sesuai den­gan undang-undang berlaku UU no.14 tahun 2018 korup­si kon­fir­masi pub­lik,” ucap Asri Rus­lan.

Penulis: (Juma­di)