Implan Ganda Picu Pendarahan! Dugaan Malpraktik di Puskesmas Gelumbang, Pihak Terkait Kompak Bungkam!

Muara Enim, Snipernew.id | Dugaan kasus malpraktik mencuat di UPTD Puskesmas Gelumbang usai seorang warga alami pendarahan dan gejala seperti kurang darah setelah mengikuti program KB Implan Gratis di Desa Sigam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim pada Senin (30/6/2025).

Korban berinisial Y, warga Desa Pedataran, mengaku mengalami pusing hebat dan pendarahan di lengan pasca tindakan medis. Dalam wawancara eksklusif bersama awak media Forum Pewarta Gelumbang Raya (PGR), Y mengungkap fakta mengejutkan—ternyata terdapat dua implan yang tertanam di lengannya.

“Sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ini bongkar-pasang. Tapi nyatanya implan lama tidak dicabut, cuma dipasang yang baru. Saya bahkan sudah bayar jasa bongkar Rp50 ribu, tapi tetap harus bongkar ulang di bidan desa dan bayar lagi,” ujar Y pada Kamis (17/7/2025).

Hasil pemeriksaan di Poskesdes Pedataran memperkuat dugaan bahwa prosedur telah dilanggar. Bidan yang bertugas disebut-sebut lupa mencabut implan lama, menyebabkan komplikasi medis yang membahayakan.

“Bidan di Poskesdes mengakui ada kelalaian, implan lama tidak dicabut. Itu yang menyebabkan saya pendarahan,” tambah Y dengan nada kecewa.

Ironisnya, saat tim media mencoba mengkonfirmasi, sejumlah pihak justru kompak memilih bungkam. Kepala UPTD Puskesmas Gelumbang, Fitri Sujariah, S.ST. M.Kes., menolak memberikan keterangan saat dihubungi langsung.

Begitu pula dengan Korlap BKKBN Gelumbang, Fitra Hayati, A.M.Keb., yang juga terkesan menghindar. Baik via WhatsApp maupun saat didatangi ke kantor dan kediamannya, yang bersangkutan enggan ditemui dan tak memberi pernyataan.

Sementara itu, Kadinkes Muara Enim dr. Enim Zatila, ketika dikonfirmasi, justru melempar bola ke pihak Dinas KB:

“Coba silakan tanya ke Dinas KB sebagai leading sektor,” jawabnya singkat via WhatsApp, Senin (21/7/2025).

Sayangnya, hingga berita ini dirilis, tidak ada satu pun keterangan resmi dari pihak Puskesmas Gelumbang maupun BKKBN. Sikap bungkam mereka justru memantik kemarahan publik dan spekulasi liar di masyarakat.

Kini publik menuntut transparansi dan pertanggungjawaban, agar program kesehatan yang seharusnya menjadi hak masyarakat tidak malah menimbulkan trauma dan kerugian. (Teguh).