FPII Lampung Kecam Intimidasi Wartawan oleh Oknum DPRD!

Ban­dar Lam­pung, SniperNew.id — Ket­ua Sekre­tari­at Wilayah Forum Pers Inde­pen­dent Indone­sia (FPII) Provin­si Lam­pung, Supiyawan, menge­cam keras tin­dakan intim­i­dasi yang diduga dilakukan oleh oknum Ket­ua Komisi III DPRD Lam­pung Sela­tan ter­hadap salah satu pen­gu­rus FPII Kor­wil Lam­pung Sela­tan.

Peri­s­ti­wa yang ter­ja­di saat kegiatan mon­i­tor­ing proyek jalan terse­but dini­lai seba­gai ben­tuk pele­ce­han pro­fe­si wartawan sekali­gus seran­gan ter­hadap kebe­basan pers.

Supiyawan mene­gaskan, tin­dakan beru­pa per­am­pasan tele­pon genggam dan anca­man fisik ter­hadap jur­nalis tidak dap­at dibenarkan dalam kon­disi apa pun. Menu­rut­nya, per­bu­atan terse­but telah menced­erai nilai-nilai demokrasi dan jelas melang­gar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ten­tang Pers.

“Kami menye­salkan dan menge­cam keras tin­dakan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan terse­but. Wartawan dalam men­jalankan tugas jur­nal­is­tik dilin­dun­gi undang-undang. Tidak ada seo­rang pun yang berhak meng­ha­lan­gi, apala­gi mer­am­pas alat ker­janya,” tegas Supiyawan, Jumat (7/11/2025).

Ia menam­bahkan, insi­d­en terse­but menun­jukkan bah­wa masih ada pihak yang belum mema­ha­mi per­an pent­ing media seba­gai kon­trol sosial. Supiyawan mende­sak aparat pene­gak hukum untuk menin­dak­lan­ju­ti kasus ini secara pro­fe­sion­al dan transparan agar tidak ada lagi upaya mem­bungkam ker­ja Pers di daer­ah.

 “Kami akan mela­porkan kasus ini ke aparat pene­gak hukum, Dewan Pers, dan DPP FPII. Kasus ini harus dikaw­al sam­pai tun­tas. Tidak boleh ada yang kebal hukum hanya kare­na memi­li­ki jabatan,” ujarnya.

Supiyawan juga meny­atakan dukun­gan penuh kepa­da ben­da­hara FPII Lam­pung Sela­tan yang men­ja­di kor­ban intim­i­dasi agar tetap kuat dan men­em­puh jalur hukum. Ia mene­gaskan bah­wa FPII akan selalu mem­bela anggotanya saat hak-hak pers dilang­gar.

Selain itu, Supiyawan mengin­gatkan selu­ruh insan pers di Provin­si Lam­pung untuk tetap sol­id, berin­tegri­tas, dan bek­er­ja sesuai Kode Etik Jur­nal­is­tik. Ia mene­gaskan bah­wa FPII akan terus bera­da di garis depan dalam mem­bela dan melin­dun­gi jur­nalis dari segala ben­tuk tekanan dan intim­i­dasi.

“Kebe­basan pers adalah pilar keem­pat demokrasi. Sia­pa pun yang men­co­ba melemahkan per­an pers berar­ti telah merusak sen­di-sen­di negara hukum. Kami tidak akan diam meng­hadapi ben­tuk intim­i­dasi semacam ini,” tut­up Supiyawan.

Penulis: (Iskan­dar)