Dugaan Pelanggaran Kemitraan, Pemerintah Desa Kamora Laporkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) ke Bupati Ketapang

Keta­pang, SniperNew.id — Pemer­in­tah Desa Kamo­ra, Keca­matan Sim­pang Dua, Kabu­pat­en Keta­pang, res­mi melayangkan lapo­ran kepa­da Bupati Keta­pang terkait dugaan pelang­garan yang dilakukan oleh PT. Swa­daya Muk­ti Prakarsa (SMP) / FR. Group dalam pelak­sanaan kemi­traan perke­bunan.

Lapo­ran yang ditan­datan­gani oleh Kepala Desa Kamo­ra terse­but meny­oroti berba­gai pelang­garan, teruta­ma terkait pem­be­basan lahan dan pen­gelo­laan kebun. Dalam doku­men yang dis­am­paikan, PT. SMP / FR. Group dise­but telah melang­gar kesep­a­katan dalam Mem­o­ran­dum of Under­stand­ing (MoU) den­gan tidak meny­er­ahkan doku­men-doku­men pent­ing, seper­ti peta lahan, izin HGU, IUP, dan doku­men pem­be­basan lahan kepa­da pihak desa.

Selain itu, masyarakat Desa Kamo­ra juga men­geluhkan dampak negatif aki­bat pem­bukaan lahan yang dilakukan oleh PT. SMP. Beber­a­pa per­masala­han yang dis­orot dalam lapo­ran terse­but antara lain:

1. Pelang­garan kesep­a­katan MoU terkait transparan­si doku­men pem­be­basan lahan.
2. Tumpang tindih pen­guasaan lahan yang menye­babkan masyarakat kehi­lan­gan hak atas tanah yang mere­ka klaim.
3. Dampak lingkun­gan, ter­ma­suk sun­gai yang ter­ce­mar aki­bat aktiv­i­tas pem­bukaan lahan, sehing­ga air tidak bisa dikon­sum­si oleh masyarakat sek­i­tar.
4. Peng­gara­pan lahan tan­pa batasan yang jelas, yang memicu poten­si kon­flik den­gan masyarakat setem­pat.

Pihak Desa Kamo­ra meni­lai bah­wa hing­ga saat ini, PT. SMP / FR. Group belum menun­jukkan itikad baik dalam menye­le­saikan per­soalan ini. Oleh kare­na itu, mere­ka mem­inta Bupati Keta­pang dan Kepala Dinas Perke­bunan untuk segera mengam­bil langkah tegas guna menye­le­saikan per­masala­han ini dan menin­dak pelang­garan yang dilakukan oleh pihak perusa­haan.

Seba­gai buk­ti pen­dukung, Pemer­in­tah Desa Kamo­ra turut melam­pirkan doku­men MoU yang ditan­datan­gani pada 5 April 2017 ser­ta foto-foto hasil inven­tarisasi lahan yang ter­dampak.

Lapo­ran ini men­ja­di ben­tuk komit­men Pemer­in­tah Desa Kamo­ra dalam mem­bela hak masyarakat dan memas­tikan bah­wa kemi­traan perke­bunan ber­jalan sesuai atu­ran yang telah dis­ep­a­kati. Hing­ga beri­ta ini ditu­runk­an, pihak PT. SMP / FR. Group belum mem­berikan tang­ga­pan res­mi terkait lapo­ran terse­but, kepa­da awak media snipernewsid Keta­pang Kalbar, Senin (10/3/2025)

Penulis: (Juma­di)