Ada Apa?, LSM Kritik Kejari Maros, Kasus Diskominfo Rp 5,1 Miliar Belum Tuntas

Maros, SniperNew.id – Ming­gu 5/1/2025 — Penan­ganan dugaan tin­dak pidana korup­si (tipikor) di Dinas Komu­nikasi, Infor­mati­ka, Sta­tis­tik, dan Per­san­di­an (Diskom­in­fo) Kabu­pat­en Maros terus men­u­ai sorotan.

Hing­ga Jan­u­ari 2025, Kejak­saan Negeri (Kejari) Maros belum mene­tap­kan satu pun ter­sang­ka dalam kasus yang telah mema­su­ki tahap penyidikan sejak Sep­tem­ber 2024 lalu.

Kasi Pidana Khusus (Pid­sus) Kejari Maros, Sul­fikar, men­gungkap­kan ham­bat­an uta­ma adalah kesuli­tan meng­hadirkan sak­si yang bera­da di luar kota.

“Sebanyak 80 sak­si telah kami perik­sa, namun beber­a­pa di antaranya masih bera­da di luar kota sehing­ga pros­es ini memakan wak­tu,” ujarnya.

Para sak­si yang dim­intai keteran­gan ter­diri dari Aparatur Sip­il Negara (ASN) hing­ga penye­dia layanan Net­work Access Point (NAP) dan kabel metro.

Namun, lam­ban­nya penan­ganan kasus ini memanc­ing reak­si keras dari Sek­er­taris Jen­der­al LSM Pekan 21, Amir Kadir, S.H., meni­lai kejak­saan tidak menun­jukkan keseriu­san.

“Bulan Desem­ber 2024 lalu, Kejari ber­jan­ji segera mene­tap­kan ter­sang­ka, tapi hing­ga kini perkem­ban­gan kasus seo­lah ber­jalan di tem­pat. Jika tidak mam­pu, ser­ahkan saja ke Kejati Sulsel,” tegas Amir.

Amir juga mengin­gatkan bah­wa dugaan korup­si ini terkait proyek pen­gadaan layanan inter­net seti­ap tahun seni­lai Rp 5,1 mil­iar pada 2021–2023 yang bersum­ber dari APBD Maros.

Proyek terse­but diduga kuat meli­batkan keti­dak­sesua­ian alokasi anggaran den­gan real­isasi peker­jaan, yang berpoten­si merugikan keuan­gan negara.

Bela­jar dari kasus korup­si seru­pa per­nah ter­ja­di di Kabu­pat­en Buru Sela­tan, Maluku, pada 2022, di mana Bupati Tagop Sudar­sono Soulisa dite­tap­kan seba­gai ter­sang­ka kare­na men­gatur peme­nang proyek pen­gadaan buku dan mener­i­ma suap dari rekanan.

Dugaan pola yang sama dite­mukan dalam kasus ini, seper­ti:

1. Meng­in­ter­ven­si peme­nang proyek.
2. Mener­i­ma suap atau imbal­an dari rekanan.
3. Menyalah­gu­nakan jabatan untuk kepentin­gan prib­a­di.
4. Men­di­amkan peny­im­pan­gan anggaran.

Hal seru­pa juga ter­ja­di di Kabu­pat­en Bekasi pada 2020. Bupati Neneng Has­sanah Yasin dijer­at kare­na mener­i­ma suap dari penye­dia layanan inter­net dan meloloskan proyek bermasalah.

Kasus ini menun­jukkan beta­pa pent­ingnya pen­gawasan ter­hadap kepala daer­ah dalam proyek pen­gadaan.

Rel­e­van­si den­gan kasus diskom­in­fo Maros. Amir Kadir mene­gaskan, jika ter­buk­ti ada inter­ven­si dari kepala daer­ah dalam pen­gadaan proyek Diskom­in­fo, maka bupati harus diperik­sa.

“Jika ada buk­ti bah­wa kepala daer­ah mener­i­ma imbal­an atau menyetu­jui proyek yang bermasalah, kejak­saan wajib men­gusut tan­pa pan­dang bulu,” ujarnya.

Ia juga meny­oroti pent­ingnya keter­bukaan kejak­saan untuk men­ja­ga keper­cayaan pub­lik.

“Masyarakat berhak tahu sejauh mana perkem­ban­gan kasus ini. Jika tidak ada langkah konkret, maka keper­cayaan kepa­da aparat pene­gak hukum akan tergerus,” imbuh­nya.

Seru­an untuk transparan­si dan tin­dakan cepat kasus ini men­ja­di ujian serius bagi Kejari Maros.

Lam­ban­nya penan­ganan mencer­minkan kelema­han sis­tem pene­gakan hukum yang bisa diman­faatkan oleh pihak-pihak ter­ten­tu untuk menghin­dari jer­atan hukum.

Amir berharap kejak­saan segera menye­le­saikan kasus ini, baik den­gan mem­per­cepat pemerik­saan sak­si maupun men­jer­at pihak-pihak yang ter­li­bat.

“Kejari Maros harus menun­jukkan keberan­ian dan komit­men­nya. Jan­gan sam­pai ini men­ja­di preseden buruk dalam pem­ber­an­tasan korup­si di Maros,” pungkas­nya.

Den­gan semakin kuat­nya tekanan dari masyarakat dan LSM, semua mata kini ter­tu­ju pada Kejari Maros untuk mem­buk­tikan integri­tas dan keber­pi­hakan­nya pada keadilan.(Syamsir)