Warga Bojong Kulur Desak Kepala Desa Mundur

Bogor, SniperNew.id – Ratusan warga Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa pada Senin (15/9/2025). Aksi massa tersebut merupakan bentuk puncak kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan warga.

Mereka menyuarakan desakan agar Kepala Desa Bojong Kulur segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Aksi ini melibatkan ratusan warga Desa Bojong Kulur dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, ibu rumah tangga, hingga pemuda desa. Mereka berkumpul secara spontan dengan tujuan utama menyuarakan aspirasi yang selama ini mereka rasa tidak didengar.

Pihak yang menjadi sorotan adalah Kepala Desa Bojong Kulur beserta perangkatnya. Menurut warga, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa justru lebih banyak menimbulkan keresahan dibandingkan membawa kesejahteraan.

Unggahan di media sosial yang pertama kali memuat informasi ini berasal dari akun @jktnewss dengan sumber tambahan dari akun @andreli_48.

Warga menggeruduk Kantor Desa Bojong Kulur untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada Kepala Desa. Mereka menilai berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa tidak berpihak pada masyarakat, bahkan dianggap merugikan sebagian besar warga.

Meski tidak ada penjelasan rinci mengenai kebijakan apa saja yang dipersoalkan, masyarakat secara tegas menyuarakan tuntutan utama: meminta Kepala Desa segera turun dari jabatannya.

Sejumlah poster dan spanduk terlihat dibawa massa sebagai simbol protes. Beberapa di antaranya berisi tulisan yang menggambarkan rasa kecewa dan desakan mundur terhadap pemimpin desa.

Aksi protes ini berlangsung pada Senin, 15 September 2025. Sejak pagi hingga siang hari, warga terus berdatangan ke Kantor Desa Bojong Kulur. Menurut informasi, momentum tersebut dipilih karena bertepatan dengan hari kerja, sehingga Kepala Desa dan perangkatnya dipastikan berada di kantor.

Lokasi kejadian berada di Kantor Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Desa Bojong Kulur merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk padat di wilayah Bogor bagian timur, yang berbatasan langsung dengan kawasan perkotaan.

Sumber kekesalan warga berakar pada kebijakan desa yang dianggap tidak adil. Menurut mereka, Kepala Desa kerap mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Beberapa isu yang berkembang di tengah warga antara lain:

1. Kurangnya transparansi pengelolaan anggaran desa. Warga menilai dana desa tidak jelas pemanfaatannya.l

2. Kebijakan pembangunan yang tidak merata. Sejumlah wilayah desa merasa dianaktirikan karena tidak mendapat perhatian pembangunan infrastruktur.

3. Ketidakadilan pelayanan publik. Ada keluhan mengenai layanan administrasi desa yang berbelit-belit.

4. Minimnya komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat. Banyak warga merasa aspirasi mereka diabaikan.

Situasi ini menimbulkan rasa tidak puas yang menumpuk, hingga akhirnya meledak dalam bentuk aksi massa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aksi berjalan dalam suasana cukup tegang. Ratusan warga berkumpul di depan Kantor Desa sambil berorasi. Mereka meneriakkan yel-yel yang berisi tuntutan mundurnya Kepala Desa.

Beberapa perwakilan warga berusaha menemui langsung pihak pemerintah desa untuk menyampaikan tuntutan secara resmi. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kepala Desa Bojong Kulur terkait desakan warga.

Aparat keamanan setempat, baik dari kepolisian maupun Satpol PP, turut berjaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski begitu, aksi masih berlangsung secara damai tanpa insiden kekerasan.

Sejumlah warga yang hadir mengaku sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap kepemimpinan desa saat ini.

Salah satu tokoh masyarakat menuturkan, “Kami sudah lama menyampaikan aspirasi, tapi tidak pernah ditanggapi. Sekarang kami sepakat mendesak Kepala Desa turun dari jabatannya.”

Seorang ibu rumah tangga menambahkan, “Kami hanya ingin hidup lebih baik. Tapi kebijakan desa sekarang justru menyulitkan. Sudah cukup, kami ingin perubahan.”

Kalangan pemuda desa juga menyatakan hal serupa. Mereka menilai desa butuh pemimpin yang lebih transparan, dekat dengan masyarakat, dan peduli terhadap kebutuhan pemuda serta pembangunan berkelanjutan.

Hingga saat ini, Kepala Desa Bojong Kulur belum memberikan pernyataan resmi kepada media maupun warga terkait tuntutan mundur tersebut. Namun, perangkat desa yang ditemui di lokasi menyebutkan bahwa mereka akan segera menggelar musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat.

“Semua aspirasi warga akan kami catat dan sampaikan kepada Kepala Desa. Kami berharap suasana bisa tetap kondusif,” ujar salah satu perangkat desa.

Unggahan terkait aksi ini telah viral di media sosial. Akun berita lokal @jktnewss melaporkan langsung peristiwa tersebut dan menyebut aksi ini sebagai puncak kekesalan warga. Tagar #kepaladesa dan #bogorkabupaten turut ramai digunakan netizen.

Banyak komentar warganet mendukung langkah masyarakat Bojong Kulur yang menuntut transparansi dan keberpihakan pemerintah desa kepada rakyat.

Aksi besar-besaran ini menjadi sinyal serius bahwa ada masalah kepercayaan publik terhadap pemimpin desa. Jika tuntutan warga tidak segera ditanggapi, dikhawatirkan akan memicu ketegangan lebih lanjut.

Sejumlah pengamat menilai, penyelesaian konflik ini sebaiknya dilakukan melalui dialog terbuka antara warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Transparansi penggunaan anggaran serta evaluasi kebijakan publik perlu segera dilakukan agar kepercayaan warga dapat dipulihkan.

Aksi massa warga Bojong Kulur di Kabupaten Bogor menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang serius terhadap Kepala Desa. Warga menilai kebijakan pemerintah desa tidak berpihak pada masyarakat, sehingga mereka berbondong-bondong mendatangi Kantor Desa untuk menyampaikan desakan agar Kepala Desa mundur.

Peristiwa ini menjadi cerminan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Aspirasi warga yang menginginkan transparansi, keadilan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat harus segera dijawab oleh pemerintah desa.

Hingga kini, belum ada langkah tegas dari Kepala Desa terkait tuntutan mundur tersebut. Semua pihak berharap penyelesaian dilakukan secara damai, demokratis, dan sesuai aturan hukum yang berlaku. (Abd/ABB)