Utang PLN Membengkak, Laba Anjlok: PTN Desak Presiden Copot Dirut

Jakarta, SniperNew.id  – Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kembali menjadi sorotan tajam publik setelah laporan terbaru menunjukkan adanya pembengkakan utang yang sangat signifikan disertai penurunan laba bersih. Kondisi ini memunculkan desakan kuat dari berbagai pihak agar pemerintah segera melakukan evaluasi serius terhadap manajemen puncak perusahaan pelat merah yang memegang hak monopoli di sektor kelistrikan nasional tersebut.

Salah satu desakan paling keras datang dari Ketua Umum Perempuan Tangguh Nusantara (PTN), Dra. Kasihhati, yang menilai bahwa kondisi keuangan PLN semakin mengkhawatirkan dan tidak mencerminkan tata kelola perusahaan yang sehat. Menurutnya, perusahaan yang seharusnya menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional justru terjebak dalam jeratan utang dengan kinerja laba yang kian tergerus.

“Total utang PLN pada tahun 2024 mencapai Rp711,2 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp655 triliun. Artinya dalam kurun satu tahun, utang perusahaan bertambah sekitar Rp56,2 triliun, atau setara Rp4,7 triliun per bulan dan Rp156,7 miliar per hari. Ini sungguh sulit diterima akal waras,” tegas Kasihhati saat diwawancara awak media di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Selain mencatatkan utang jumbo, PLN juga mengalami penurunan laba bersih. Berdasarkan data yang dipaparkan PTN, laba PLN merosot dari Rp22 triliun pada 2023 menjadi hanya Rp17,7 triliun pada 2024. Artinya terjadi penurunan sekitar Rp4,3 triliun dalam setahun terakhir.

Kasihhati menilai tren ini mencerminkan lemahnya efisiensi dan tata kelola manajemen di tubuh PLN. Padahal, dengan posisi monopoli sebagai penyedia listrik nasional, PLN seharusnya berada pada posisi keuangan yang relatif aman, stabil, dan menguntungkan.

“Sungguh ironis, sebuah perusahaan dengan hak monopoli justru menurun kinerjanya. Seharusnya PLN bisa lebih efisien dalam operasional dan mampu meningkatkan profit. Namun kenyataannya, justru rakyat yang dirugikan akibat kebijakan manajemen yang buruk,” kritiknya.

Melihat situasi yang dinilai semakin tidak terkendali, Kasihhati mendesak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto untuk segera turun tangan mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang dianggap gagal menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

“Sudah waktunya pemerintah tidak lagi membiarkan rakyat menanggung beban manajemen yang tidak becus. Jika PLN terus dikelola seperti ini, maka yang rugi adalah negara dan masyarakat. Dirut PLN harus segera dicopot!” geram Kasihhati.

Lebih lanjut, PTN juga menyoroti peran Menteri BUMN Erick Thohir, yang dinilai ikut bertanggung jawab atas carut marutnya tata kelola BUMN strategis tersebut. Kasihhati menegaskan, Kementerian BUMN seharusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi agar perusahaan negara tidak dikelola secara serampangan.

“Presiden harus memberi sanksi tegas kepada Menteri BUMN Erick Thohir. Jika pembiaran terus terjadi, maka perusahaan sebesar PLN akan semakin terpuruk. Negara tidak boleh membiarkan kebijakan keliru yang berulang kali terjadi di perusahaan-perusahaan plat merah,” pungkasnya.

Desakan ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi laporan keuangan PLN. Sebab, tingginya angka utang disertai penurunan laba menciptakan tanda tanya besar mengenai arah strategi bisnis perusahaan.

Sejumlah pengamat ekonomi juga menilai, kenaikan utang sebesar Rp56,2 triliun dalam setahun mencerminkan adanya beban investasi yang tidak dikelola dengan baik. Padahal, sektor kelistrikan merupakan salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Jika manajemen tidak segera berbenah, maka bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap PLN akan terus menurun.

Apalagi, kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan masyarakat terhadap listrik yang semakin tinggi. Seharusnya, peningkatan konsumsi energi bisa menjadi peluang besar untuk memperkuat arus kas perusahaan, bukan sebaliknya.

Kasihhati menegaskan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, harus memandang persoalan PLN ini sebagai isu strategis nasional. PLN bukan sekadar perusahaan biasa, melainkan penopang utama keberlangsungan ekonomi rakyat, industri, hingga pembangunan nasional.

“Jika PLN gagal dikelola dengan baik, maka yang terguncang bukan hanya laporan keuangan perusahaan, tetapi juga sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bayangkan jika tarif listrik naik karena kesalahan manajemen, rakyat yang akan paling menderita,” ucapnya.

PTN pun menegaskan siap mengawal isu ini secara konsisten agar tidak tenggelam begitu saja di tengah isu-isu politik dan ekonomi lainnya. Bagi PTN, penyelamatan PLN sama artinya dengan penyelamatan kepentingan rakyat banyak.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PLN maupun Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan pencopotan Dirut PLN Darmawan Prasodjo. Pihak redaksi sudah berupaya menghubungi pejabat terkait, namun belum mendapat jawaban.

Publik kini menunggu apakah pemerintah benar-benar akan melakukan langkah konkret atau hanya sekadar menunda dengan alasan evaluasi internal. Di tengah sorotan yang begitu tajam, langkah Presiden Prabowo akan menjadi penentu arah masa depan PLN sekaligus barometer keseriusan pemerintah dalam menegakkan tata kelola perusahaan negara.

Kasus PLN ini juga menjadi alarm bagi BUMN lain yang menguasai sektor vital. Jangan sampai monopoli malah membuat perusahaan terlena dan tidak terdorong untuk memperbaiki kinerja. Sebaliknya, BUMN seharusnya menjadi contoh tata kelola yang sehat, transparan, dan profesional demi kepentingan bangsa.

Kasihhati menutup dengan peringatan keras. “Jangan biarkan PLN menjadi beban kronis bagi negara. Jika manajemen gagal, gantilah dengan yang lebih mumpuni. Negara tidak boleh kalah dengan ketidakbecusan segelintir orang.”

Dengan situasi utang yang terus membengkak, laba yang menurun, dan sorotan publik yang semakin keras, masa depan PLN kini berada di ujung tanduk. Semua mata tertuju pada langkah Presiden Prabowo: apakah akan mencopot Dirut PLN demi penyelamatan perusahaan, atau membiarkan badai keuangan ini terus menghantam perusahaan listrik terbesar di Indonesia.

Penulis: (Sufiyawan)