Tak Jawab Soal Pasal Tilang, Kasat Lantas Medan Pilih Blokir WhatsApp Wartawan

Medan, Snipernews.id.

– Sikap Kasat Lan­tas Pol­restabes Medan, AKBP I Made Par­wi­ta, men­ja­di sorotan sete­lah dike­tahui mem­blokir nomor What­sApp wartawan yang berusa­ha mem­inta kon­fir­masi terkait dugaan pem­ba­yaran tilang sebe­sar Rp500.000.

Sebelum­nya, seo­rang awak media menghubun­gi AKBP I Made Par­wi­ta untuk mem­inta klar­i­fikasi men­ge­nai sebuah video yang beredar di media sosial terkait pem­ba­yaran den­da tilang.

Dalam video terse­but, seo­rang oknum polisi berin­isial SRS diduga mem­inta penge­mu­di pikap untuk mem­ba­yar den­da tilang sebe­sar Rp500.000. Pada­hal, penge­mu­di terse­but hanya memi­li­ki uang Rp200.000, sehing­ga harus men­cari pin­ja­man dari teman­nya agar dap­at mem­ba­yar tilang terse­but.

Menang­gapi hal itu, Kasat Lan­tas AKBP I Made Par­wi­ta menye­butkan bah­wa den­da terse­but sesuai den­gan BRIVA (Billing Code) dan ber­jan­ji akan mem­berikan buk­tinya.

Namun, keti­ka wartawan kem­bali mem­per­tanyakan pasal yang dike­nakan dalam tilang terse­but, nomor kon­taknya jus­tru telah diblokir oleh AKBP I Made Par­wi­ta.

Pem­bloki­ran ini semakin memicu tan­da tanya, mengin­gat dalam surat tilang yang dil­i­hat oleh wartawan, tulisan pasal yang dike­nakan ter­hadap penge­mu­di tidak jelas.

Tin­dakan ini men­u­ai kri­tik kare­na dini­lai tidak sejalan den­gan visi Pre­sisi (Predik­tif, Respon­si­bil­i­tas, Transparan­si, dan Berkead­i­lan) yang digaungkan Kapol­ri.

Sikap terse­but juga diang­gap berten­tan­gan den­gan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ten­tang Keter­bukaan Infor­masi Pub­lik, yang men­jamin hak masyarakat untuk mem­per­oleh infor­masi.

Selain itu, pem­bloki­ran akses komu­nikasi ter­hadap wartawan diduga melang­gar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 ten­tang Pers ser­ta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ten­tang Kepolisian Negara Repub­lik Indone­sia, yang menga­manatkan polisi untuk bersikap transparan dan men­jalin kemi­traan den­gan media.

“Seharus­nya polisi men­ja­di mitra jur­nalis, bukan menghin­dari per­tanyaan. Apala­gi sam­pai mem­blokir akses komu­nikasi wartawan. Tin­dakan ini san­gat tidak patut dicon­toh,” ujar Aman­tius Gea, Wak­il Sekre­taris DPW LSM LIDIK Sumut (Lem­ba­ga Inves­ti­gasi dan Infor­masi Kemasyarakatan).

“Seba­gai aparat pene­gak hukum yang berhubun­gan lang­sung den­gan masyarakat, seo­rang Kasat Lan­tas semestinya mem­ban­gun komu­nikasi yang baik den­gan semua pihak, ter­ma­suk awak media yang memi­li­ki per­an dalam menyam­paikan infor­masi kepa­da pub­lik,” tam­bah­nya.

Tim