Oknum Penyidik Polrestabes Medan Diduga Peras Pelapor Rp7 Juta: Kapolres Dianggap Lalai, Penegakan Etik Dipertanyakan

MEDAN – Snipernew.id

Dugaan prak­tik pemerasan oleh oknum penyidik Pol­restabes Medan kem­bali men­coreng insti­tusi kepolisian. Seo­rang war­ga Medan berin­isial WS men­gaku telah dim­intai uang sebe­sar Rp7 juta oleh penyidik berna­ma Surya Dar­ma den­gan dal­ih agar lapo­ran­nya segera dipros­es. Mes­ki telah dikon­fir­masi lang­sung kepa­da yang bersangku­tan, hing­ga kini Kapol­restabes Medan belum mengam­bil langkah tegas ter­hadap anak buah­nya.

WS mela­porkan kasus dugaan penipuan dan pengge­la­pan ke Pol­restabes Medan kurang lebih satu tahun lama nya. namun belum juga men­da­p­at kepas­t­ian hukum. Dalam keteran­gan­nya kepa­da awak media pada 17 April 2025, WS menye­but telah meny­er­ahkan uang Rp7 juta kepa­da penyidik Surya Dar­ma den­gan hara­pan kasus­nya segera dipros­es.

“Uang itu saya ser­ahkan sebelum Lebaran, katanya biar lapo­ran cepat dipros­es,” ujar WS.

Penyidik berna­ma Surya Dar­ma men­gakui kepa­da wartawan bah­wa ia memang mener­i­ma uang terse­but. Menu­rut­nya, uang itu digu­nakan seba­gai biaya opera­sion­al penye­lidikan. Anehnya, Surya Dar­ma tidak menyangkal maupun menye­sali per­bu­atan­nya, bahkan secara terang-teran­gan menye­but siap mengem­ba­likan uang WS, tetapi den­gan syarat berte­mu Kan­it ter­lebih dahu­lu.

Kan­it Resmob, Iptu Rijal, yang dite­mui di hari yang sama, juga men­gakui keter­li­batan terse­but. Ia meny­atakan berse­dia meng­gan­ti uang terse­but, namun mengin­gatkan agar WS dan media tidak “berkoar-koar”.

“Kalau ini dilan­jutkan, yang mem­beri dan mener­i­ma bisa kena. Tapi ya udah, nan­ti saya gan­ti. Mis­al­nya empat juta dulu, sisanya menyusul,” ujar Iptu Rijal.

Perte­muan dan pen­gakuan terse­but berlang­sung di ruang penyidik Pol­restabes Medan pada 17 April 2025. Di hada­pan awak media dan Kan­it, Surya Dar­ma mengem­ba­likan uang Rp4 juta kepa­da WS, den­gan jan­ji sisa uang akan dis­usul kemu­di­an.

Modus pemerasan berke­dok per­cepatan pros­es hukum bukan hal baru. Namun, yang men­ja­di sorotan adalah kelong­garan sis­tem pen­gawasan inter­nal di tubuh Pol­restabes Medan. Lemah­nya kon­trol dari pimp­inan, dalam hal ini Kapol­restabes Medan, diduga men­ja­di penye­bab uta­ma prak­tik seper­ti ini masih ter­ja­di.

Menu­rut Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 ten­tang Pem­ber­an­tasan Tin­dak Pidana Korup­si, seti­ap pegawai negeri atau penye­leng­gara negara yang mener­i­ma hadi­ah atau jan­ji pada­hal dike­tahui atau patut diduga hadi­ah atau jan­ji terse­but diberikan untuk mem­pen­garuhi kepu­tu­san terkait jabatan, dap­at dike­nakan pidana min­i­mal 4 tahun dan mak­si­mal 20 tahun pen­jara.

Secara etik, tin­dakan ini melang­gar Kode Etik Pro­fe­si Pol­ri. Kapol­restabes Medan seharus­nya menin­dak tegas oknum penyidik dan Kan­it yang ter­buk­ti melakukan pelang­garan etik maupun pidana.

Hing­ga beri­ta ini ditu­runk­an, Kapol­restabes Medan belum mem­berikan perny­ataan res­mi maupun tin­dakan konkret ter­hadap kasus ini. Keti­dakhadi­ran sikap tegas dari pucuk pimp­inan memu­nculkan kecuri­gaan pub­lik bah­wa budaya impuni­tas masih men­gakar kuat.

Keter­bukaan dan transparan­si dalam pene­gakan hukum adalah pon­dasi uta­ma keper­cayaan pub­lik ter­hadap insti­tusi Pol­ri. Jika dugaan pemerasan ini dib­iarkan tan­pa sanksi, bukan hanya nama baik insti­tusi yang ter­coreng, tapi kead­i­lan bagi masyarakat pun ter­an­cam. Kini, bola panas bera­da di tan­gan Kapol­restabes Medan: akan bertin­dak, atau mem­biarkan kebo­brokan tum­buh semakin dalam?

Saat dikon­fir­masi awak media melalui What­sApp Kapol­restabes Medan belum men­jawab,” sam­pai beri­ta ini ditayangkan.

Red/Tim