Masyarakat Ketapang Harapkan Jalan Mulus, Kok Bisa APBD Digunakan Bangun Jalan Menuju Kontrakan Milik Kadiskominfo Ketapang

Keta­pang , SniperNew.id — Dinas Peruma­han Raky­at, Kawasan Pemuki­man dan Lingkun­gan Hidup (Perkim LH) Kabu­pat­en Keta­pang mem­be­narkan jalan menu­ju rumah kon­trakan atau kost — kostan dibelakang rumah KaDiskom­in­fo Keta­pang yang diban­gun meng­gu­nakan Anggaran Pen­da­p­atan dan Belan­ja Daer­ah (APBD).

Melangsir dari Radenmedia.id Kepala Bidang (Kabid) Perkim LH men­gatakan bah­wa jalan yang baru diban­gun terse­but meru­pakan proyek pemer­in­tah.

“Iya memang benar itu paket Dinas Perkim LH ‚” kata A Razak kepa­da awak media, Ming­gu lalu (05/01/2024).

Razak menyam­paikan bah­wa paket proyek terse­but den­gan nama “pem­ban­gu­nan jalan lingkun­gan gang Mer­ak 3 Kelu­ra­han Sampit ” den­gan nilai pagu anggaran Rp. 144 juta yang dik­er­jakan oleh CV Bung­su Putra Perkasa.

“Iya nama proyek itu Pem­ban­gu­nan jalan lingkun­gan gang Mer­ak 3 Kelu­ra­han Sampit Keca­matan Delta Pawan Keta­pang, yang dib­i­ayai APBD Peruba­han Keta­pang,” ujarnya.

Pem­ban­gu­nan jalan terse­but men­ja­di sorotan masyarakat Keta­pang, yang mana banyak jalan berlubang di Keta­pang, namun tidak ada per­baikan.

Menang­gapi hal itu, Inves­ti­ga­tor Tim Inves­ti­gasi Dan Anal­i­sis Korup­si (TINDAK), Supri­a­di men­gungkap­kan bah­wa pem­ban­gu­nan jalan menu­ju rumah kon­trakan atau kost — kostan milik prib­a­di KaDiskom­in­fo Keta­pang terse­but terke­san dipak­sakan. Sebab masih banyak jalan umum yang lebih mende­sak untuk diper­bai­ki.

“Saya nilai ini ben­tuk kesewe­nang-wenang Dinas men­gang­garkan uang raky­at yang tidak efek­tif dan efisien. Coba kita lihat apa urgensinya mem­ban­gun jalan yang belum ada rumah masyarakat, dap­at kita lihat bersama bah­wa banyak jalan yang berlubang namun tidak diper­bai­ki. Inikan lucu proyek pem­ban­gu­nan jalan tidak tepat sasaran,” ungkap Supri­a­di saat dikon­fir­masi, Selasa malam (07/01/2025).

Menu­rut­nya, instan­si atau dinas Keta­pang (Dinas terkait) terse­but adanya unsur prak­tek Korup­si Kolusi dan Nepo­tisme (KKN), kare­na ada kepentin­gan peja­bat ter­ten­tu yang diun­tungkan den­gan adanya proyek jalan.

“Hal ini san­gat men­ciderai hara­pan masyarakat Keta­pang yang meng­hara­p­kan jalan melinyang. Pada­hal kon­disi jalan di daer­ah ini banyak yang tidak layak dilalui. Kita patut curi­ga, adanya usu­lan yang pun­ya kos dan diaminkan oleh dinas. Ini namanya­ka KKN,” ucap­nya.

Supri­a­di menu­turkan bah­wa masyarakat Keta­pang selalu men­jer­it aki­bat jalan berlubang dan berlumpur, jan­gan jauh-jauh con­tohnya jalan jem­bat­an Pawan 1, jalan dekat tugu ale-ale dan yang pastinya jalan poros Pelang — tum­bang Titi ser­ta jalan Pesaguan — Sun­gai Nan­jung.

“Ini peja­bat kita bek­er­ja untuk raky­at apa untuk kro­ni-kro­ninya ?, aneh kan masa cita — cita Keta­pang maju menu­ju mayarakat sejahtera , yang sejahtera malah peja­bat bukan raky­at,” tuturnya.

Pihaknya pun saat ini sedang melalukan inven­tarisir sejum­lah pro­gram dinas yang menu­rut­nya ter­da­p­at kejang­galan untuk dibawa ke ranah hukum. Sebe­narnya raky­at paham hal itu cuma masih sabar saja.

“Ingat peja­bat itu dis­umpah sebelum bek­er­ja, ingat jan­gan makan uang raky­at untuk kepentin­gan prib­a­di. Jan­gan sam­pai raky­at marah,” lan­jut­nya.

Hal sena­da juga dis­am­paikan oleh Ket­ua Ikatan Wartawan Online Indone­sia (IWOI) Kabu­pat­en Keta­pang, Mus­takim mene­gaskan bah­wa pihak Aparat Pene­gak Hukum (APH) untuk usut tun­tas terkait dugaan penyalah­gu­naan APBD.

“Kami minta kepa­da APH dan Kejak­saan Negeri Keta­pang menin­dak tegas dan melakukan pemerik­saan ter­hadap pem­ban­gu­nan jalan menu­ju rumah Kadiskom­in­fo Keta­pang,” pungkas­nya, kepa­da awak media SniperNewsid Keta­pang Kalbar, Kamis (9/1/2025)

Penulis: (Juma­di)