Pesisir Selatan, SniperNew.id – Suasana tegang terjadi di kawasan pesisir Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Jumat (12/9/2025). Sekelompok massa yang terdiri dari nelayan setempat melakukan aksi spontan dengan mengamankan sebuah kapal patroli yang diduga sedang melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan di perairan sekitar. Peristiwa ini terekam dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun @info_lintassumbar di platform Threads.
Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah warga berkumpul di tepi pantai. Sebuah kapal patroli tampak berada di pinggir pantai dengan beberapa orang berdiri di sekitarnya. Dalam video lain yang diunggah bersamaan, terlihat kepulan asap hitam membumbung di kejauhan, diduga berasal dari aktivitas massa pasca-insiden tersebut.
Momen ini menarik perhatian masyarakat luas, khususnya warganet di Sumatera Barat, karena menggambarkan ketegangan antara nelayan dengan pihak patroli yang biasanya bertugas melakukan pengawasan di laut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keterangan warga, kapal patroli tersebut awalnya sedang beroperasi di perairan sekitar Air Haji. Menurut keterangan beberapa nelayan, mereka merasa sering mengalami razia di tengah laut, yang dinilai meresahkan karena terjadi saat nelayan sedang mencari ikan. Pada hari kejadian, kapal patroli tersebut disebut-sebut melakukan aksi pengejaran terhadap sebuah kapal nelayan. Melihat kejadian tersebut, warga dan nelayan yang berada di sekitar pantai berkumpul dan berinisiatif menghentikan kapal patroli saat merapat ke daratan.
Proses pengamanan kapal berlangsung di bawah sorotan mata masyarakat. Beberapa video yang beredar memperlihatkan puluhan warga mengelilingi kapal patroli tersebut. Sejumlah tokoh masyarakat setempat tampak hadir di lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi mengenai adanya kerusakan pada kapal maupun korban akibat peristiwa ini.
Konflik antara nelayan dan kapal patroli bukan hal baru di wilayah pesisir. Menurut warga Air Haji, razia di tengah laut kerap kali dilakukan dengan alasan penegakan aturan, tetapi dinilai berlebihan karena dilakukan saat nelayan sedang melaut. Nelayan mengeluhkan bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerugian karena hasil tangkapan berkurang, bahkan beberapa di antara mereka pernah mengalami penyitaan alat tangkap.
Tokoh nelayan setempat menjelaskan bahwa masyarakat tidak menolak aturan, tetapi meminta agar razia dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan disosialisasikan terlebih dahulu. “Kami hanya ingin mencari nafkah. Jika ada aturan baru, sebaiknya ada sosialisasi, bukan langsung razia dan kejar-kejaran,” ujar salah satu nelayan yang enggan disebutkan namanya.
Respons Aparat dan Pemerintah Daerah
Hingga siang hari, situasi di sekitar lokasi sudah mulai kondusif setelah aparat kepolisian setempat datang untuk menenangkan massa. Polisi bersama pihak kecamatan berupaya menenangkan warga dan berdialog dengan para nelayan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perikanan juga dikabarkan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan nelayan untuk mencari solusi.
Pihak berwenang belum memberikan pernyataan resmi terkait status kapal patroli yang diamankan. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa kapal tersebut kemungkinan besar adalah milik instansi pengawas sumber daya kelautan yang memang memiliki tugas rutin melakukan patroli. Meski begitu, penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dalam operasi tersebut terdapat prosedur yang dilanggar atau tidak.
Sejumlah warga yang menyaksikan kejadian itu mengatakan aksi massa berlangsung spontan. Mereka menegaskan bahwa tindakan mereka bukan bermaksud melawan hukum, melainkan untuk menghentikan pengejaran yang dinilai mengancam keselamatan nelayan. “Kami tidak ingin ada bentrok. Kami hanya minta supaya ada dialog yang jelas antara aparat dengan nelayan,” kata seorang saksi mata.
Dari video yang beredar, massa terlihat mengawasi kapal dan tidak tampak melakukan tindakan anarkis terhadap awak kapal. Namun, kepulan asap hitam yang terekam menimbulkan pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi setelah kapal diamankan. Beberapa spekulasi menyebutkan ada pembakaran ban atau barang lainnya sebagai bentuk protes, tetapi informasi ini belum terkonfirmasi secara resmi.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Insiden ini menyoroti hubungan yang sensitif antara nelayan dan pihak berwenang di wilayah pesisir. Jika tidak segera ditangani, konflik seperti ini berpotensi mengganggu aktivitas melaut masyarakat dan menghambat distribusi hasil tangkapan. Padahal, nelayan di Air Haji dan sekitarnya menggantungkan hidup mereka dari hasil laut, sehingga ketegangan berkepanjangan dapat memicu keresahan sosial dan mengganggu perekonomian lokal.
Pemerhati kebijakan kelautan menilai perlu ada pendekatan yang lebih partisipatif dari pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Dialog antara nelayan, aparat, dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk mencegah insiden serupa. “Ketika pengawasan dilakukan tanpa komunikasi yang baik, yang terjadi justru penolakan. Padahal tujuan pengawasan adalah menjaga kelestarian sumber daya ikan agar nelayan juga sejahtera dalam jangka panjang,” kata salah seorang akademisi kelautan dari Padang.
Pasca-insiden, beberapa tokoh masyarakat menginisiasi pertemuan darurat antara perwakilan nelayan, pemerintah kecamatan, dan aparat. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal mediasi. Hasil pertemuan sementara menyepakati bahwa operasi razia akan dievaluasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tanpa mengorbankan penegakan aturan.
Selain itu, nelayan meminta pemerintah untuk memberikan pembinaan terkait alat tangkap yang sesuai aturan, agar mereka tidak lagi khawatir menghadapi razia. Pihak aparat pun diharapkan memberikan jadwal patroli secara transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.
Kasus pengamanan kapal patroli oleh nelayan Air Haji menjadi cermin perlunya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pihak berwenang. Meski sempat menimbulkan ketegangan, aksi ini diharapkan membuka jalan bagi dialog yang konstruktif demi terciptanya ketertiban dan keadilan bagi semua pihak.
Masyarakat berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa ketegangan dapat dicegah jika ada komunikasi yang baik, sosialisasi aturan yang jelas, dan mekanisme pengaduan yang transparan. Dengan demikian, nelayan dapat melaut dengan tenang, sementara pemerintah tetap bisa menjalankan tugas pengawasan sesuai aturan.
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih memantau situasi di sekitar lokasi untuk memastikan kondisi tetap aman. Pemerintah daerah juga berjanji akan menindaklanjuti persoalan ini melalui forum resmi bersama perwakilan nelayan dalam waktu dekat. Semua pihak diimbau untuk tetap menahan diri dan mengutamakan penyelesaian melalui jalur musyawarah. (Abd/ABB)













