Kritik Publik Soal Program Makan Gratis, Pejabat Dinilai Minim Informasi Dan Koordinasi

Berita Terkait

Jakarta, SniperNew.id – Polemik terkait program makan gratis yang tengah ramai diperbincangkan publik kini memunculkan gelombang kritik terhadap sejumlah pejabat pemerintah. Kritik itu mencuat melalui berbagai platform media sosial, termasuk unggahan terbaru di akun Threads, yang menyoroti sikap pejabat dinilai tidak memahami secara utuh apa yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, Senin (29/09).

Unggahan berawal dari akun bernama mappajarungi, yang menilai seorang pejabat kurang paham mengenai detail program makan gratis. Ia menilai seharusnya pejabat lebih baik diam daripada menyampaikan pernyataan yang tidak jelas di depan wartawan.

“Ini memprihatinkan. Seorang pejabat gak ngerti apa-apa yang terjadi soal makan makan gratis. Padahal, lebih baik gak ngomong daripada ngomong di depan wartawan gitu. Sebenarnya, informasi itu milik pemerintah. Kerahkan financial dan SDM, tuk tau info. Kalau begini modelnya. Pak Prabowo hati-hati!! Orang-orang sekitar bapak itu mental ABS. Pak Prabowo harus siap menghadapi kenyataan. Siap menerima berita buruk. Jangan mudah percaya pada Menteri-menteri bapak ini. Mereka mental takut kehilangan jabatan!!” tulis akun tersebut.

Tiga Bupati Aceh Angkat Tangan: Video Banjir Dahsyat Picu Ledakan Reaksi Publik

Unggahan itu langsung menuai berbagai komentar warganet. Banyak yang menilai pejabat maupun pihak terkait program ini terkesan abai, tidak paham kondisi di lapangan, bahkan ada yang menuding pejabat lebih sibuk menjaga posisi daripada memberi solusi nyata bagi masyarakat.

Kritik tersebut ditujukan kepada pejabat pemerintah, khususnya menteri dan wakil menteri yang bertugas mengawasi jalannya program. Nama Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto, juga disebut. Akun mappajarungi mengingatkan agar Prabowo berhati-hati terhadap para pembantunya yang dianggap bermental “asal bapak senang” (ABS).

Selain itu, dalam kolom komentar, sejumlah warganet menyebut wakil menteri sekretariat negara (wamen sekneg) yang dianggap tidak memahami detail persoalan di lapangan.

Respons masyarakat di kolom komentar menunjukkan kekecewaan mendalam. Berikut beberapa komentar yang muncul:

Akun suisekisumatra menulis: “Pada mau lepas tangan. Makan itu uang 7 T‑nya, kasih aja ke rakyat. 1 T biar mbg ngasih lauk ngak layak konsumsi biar makan ayam busuk daging busuk.”

Akun m_j_harianja menanggapi singkat: “Di sengaja.”

Akun denbasuki2000 berkomentar: “Gak tahu keadaan wilayah kerjanya. Ngapain saja selama ini planga-plongo, masa informasinya harus dari presiden. Mbelegetesh.”

Akun kusumahjaya1964 menyindir: “Wamen doyannya duduk di meja dan diberengi cewe bayaran, begitulah menteri kita.”

Akun almarkonomarkani menulis: “Wah… wamen sekneg, kok kayak gini.”

Akun armenkayo menambahkan: “Hahaha, trus kerjanya apa saja kok sampai-sampainya ndak tahu masalah sebesar itu. Benar-benar manusia tak berguna.”

Gagal Jadi PNS karena Selisih Tinggi Badan 0,5 Cm, Padahal Raih Nilai Tertinggi

Akun upik1005 menutup dengan komentar: “Gini amat negeri ini.”

Dari komentar tersebut, terlihat bahwa publik menilai pejabat terkait tidak bekerja sesuai harapan, tidak tanggap terhadap persoalan rakyat, bahkan ada yang menuduh pejabat lebih sibuk mengurusi kepentingan pribadi.

Isu ini mencuat seiring maraknya pembicaraan mengenai program makan gratis, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah mendatang. Unggahan di Threads tersebut dibuat sekitar 56 menit sebelum tangkapan layar diambil, dan komentar-komentar lain muncul dalam rentang waktu antara 2 menit hingga 43 menit sebelum tangkapan. Artinya, percakapan ini terjadi secara real time di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap program tersebut.

Diskusi publik ini berlangsung di platform Threads, sebuah media sosial berbasis teks yang saat ini digunakan luas oleh masyarakat untuk menyampaikan opini dan kritik. Meskipun perbincangan terjadi di ruang digital, suara publik ini mencerminkan keresahan nyata terkait kinerja pejabat dalam program makan gratis yang menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung.

Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat kecewa:

1. Kurangnya Informasi Resmi: Warganet menilai pejabat yang seharusnya menguasai detail program justru terlihat tidak tahu-menahu.

2. Kecurigaan Terhadap Pengelolaan Anggaran: Disebutkan dana besar, hingga Rp7 triliun, tidak dikelola dengan benar dan malah berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukan.

3. Kualitas Pelaksanaan Diragukan: Ada tudingan bahwa lauk pauk yang disediakan tidak layak konsumsi, bahkan menggunakan bahan basi.

Bakso Remaja Dituduh Gunakan Bahan Non-Halal, Pemilik Bantah dan Sebut Ada Kesalahpahaman

4. Mentalitas Pejabat: Kritikan juga diarahkan pada mental pejabat yang dinilai hanya ingin menyenangkan atasan, bukan bekerja demi rakyat.

5. Keterputusan Informasi: Warganet heran mengapa informasi justru didapat dari presiden, bukan dari pejabat teknis yang berwenang.

Dari sudut pandang publik, pemerintah diharapkan lebih terbuka dalam memberikan informasi, memastikan kualitas program, serta tidak menutup mata terhadap kritik. Pejabat diminta tidak alergi terhadap berita buruk, melainkan siap menghadapi kenyataan di lapangan.

Sejumlah warganet menegaskan bahwa pejabat tidak boleh hanya berpangku tangan atau lepas dari tanggung jawab. Mereka diminta serius mengawasi jalannya program agar benar-benar bermanfaat bagi rakyat, sesuai janji kampanye dan mandat konstitusi.

Kritik publik terhadap program makan gratis ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk lebih serius mengawasi jalannya program. Isu ini memperlihatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pejabat yang dinilai tidak peka, tidak transparan, dan lebih sibuk menjaga jabatan.

Program makan gratis seharusnya menjadi solusi nyata bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Namun jika pengelolaan tidak transparan dan kualitasnya buruk, justru akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Pemerintah, khususnya pejabat yang terlibat langsung, dituntut untuk segera memperbaiki koordinasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan kualitas makanan layak konsumsi. Selain itu, keterbukaan terhadap kritik harus menjadi budaya baru birokrasi agar program benar-benar berpihak pada rakyat. (Ahm/ahh).

Post Views: 443