Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Klarifikasi dan Minta Maaf Terkait Pernyataan Soal Kepemilikan Tanah

Jakarta, SniperNew.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka terkait pernyataannya yang sebelumnya menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, Selasa (12/08/25).

Dalam pernyataan sebelumnya, Nusron sempat mengatakan bahwa seluruh tanah merupakan milik negara. Ucapan tersebut menuai reaksi beragam, mulai dari kritik hingga kebingungan publik, karena dinilai menimbulkan kesalahpahaman mengenai status kepemilikan tanah di Indonesia.

Permintaan maaf sekaligus klarifikasi itu disampaikan Nusron Wahid melalui sebuah video resmi yang diunggah di akun Instagram Kementerian ATR/BPN pada Senin, 11 Agustus 2025. Video tersebut menampilkan Nusron duduk di hadapan meja dengan mengenakan kemeja berwarna krem muda dan peci hitam, sambil berbicara langsung kepada publik.

Dalam video itu, Nusron mengakui bahwa pernyataannya sebelumnya memang menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan di masyarakat. Ia menyebut bahwa ucapannya perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi keliru mengenai hak kepemilikan tanah.

“Yang benar adalah, negaralah yang mengatur, bukan seluruh tanah adalah milik negara,” ujarnya dalam video klarifikasi tersebut. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa negara memiliki kewenangan mengatur pemanfaatan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun kepemilikan tanah tetap bisa berada di tangan individu atau badan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Nusron juga menekankan bahwa apa yang ia sampaikan sebelumnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk merampas hak kepemilikan tanah masyarakat. Menurutnya, pemilihan kata dalam pernyataannya terdahulu mungkin kurang tepat, sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda dari maksud aslinya. “Saya menyadari, ucapan saya telah menimbulkan kesalahpahaman dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Untuk itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya,” kata Nusron.

Klarifikasi ini menjadi penting mengingat polemik yang muncul cukup luas di ruang publik, baik di media sosial maupun pemberitaan media massa. Sebagian masyarakat khawatir pernyataan awal Nusron dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengambil alih kepemilikan tanah pribadi. Kekhawatiran ini kemudian berkembang menjadi perdebatan hangat, terutama di platform media sosial seperti Threads, X (Twitter), dan Facebook.

Dalam unggahan video klarifikasi yang dibagikan di akun Instagram resmi Kementerian ATR/BPN, terlihat Nusron Wahid duduk dengan raut wajah serius, berusaha menyampaikan pesannya dengan jelas. Di bagian bawah video, terdapat teks terjemahan singkat seperti “yang benar adalah negaralah yang mengatur” dan “mispersepsi,” yang mempertegas poin-poin utama klarifikasi yang ia sampaikan.

Postingan video klarifikasi tersebut di akun Instagram mood.jakarta, yang membagikan ulang informasi ini, mencatat ribuan tayangan hanya dalam beberapa menit sejak diunggah. Tercatat ada lebih dari 10.407 tayangan, dengan 5 tanda suka dan 5 komentar pada saat tangkapan layar diambil. Beberapa komentar netizen terlihat menanyakan detail lebih lanjut, sementara yang lain memberikan tanggapan kritis maupun dukungan terhadap langkah klarifikasi tersebut.

Rekaman video kedua yang diunggah menunjukkan Nusron menyebutkan kata “mispersepsi,” mengindikasikan bahwa ia mengakui adanya salah pengertian publik atas pernyataan awalnya. Bagian ini mempertegas bahwa dirinya tidak berniat membuat kegaduhan atau mengubah status kepemilikan tanah masyarakat.

Permintaan maaf ini juga menjadi bentuk pertanggungjawaban Nusron sebagai pejabat publik. Ia berharap klarifikasi tersebut dapat meredam keresahan masyarakat dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. “Kami di Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang benar, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam memilih kata agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelas Nusron.

Kronologi singkat kasus ini berawal dari pernyataan Nusron Wahid dalam sebuah forum yang kemudian dikutip media massa. Dalam pernyataannya saat itu, Nusron mengatakan bahwa seluruh tanah adalah milik negara. Ucapan ini memicu gelombang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum. Sebagian menilai pernyataan itu bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengakui hak milik individu maupun badan hukum, meski dengan penguasaan dan pengaturan oleh negara.

Berdasarkan UUPA, negara memang memiliki hak untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah demi kepentingan rakyat, tetapi tidak berarti seluruh tanah dimiliki negara secara mutlak. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu.

Kontroversi yang muncul akibat pernyataan awal Nusron semakin membesar di media sosial. Banyak warganet mengunggah potongan video atau kutipan pernyataannya, sering kali tanpa konteks lengkap, yang semakin memperburuk kesalahpahaman. Situasi ini mendorong Nusron dan Kementerian ATR/BPN untuk segera mengambil langkah klarifikasi resmi.

Dengan disampaikannya klarifikasi dan permintaan maaf ini, Nusron berharap masyarakat dapat memahami maksud sebenarnya dari pernyataannya. Ia juga mengajak publik untuk tidak mudah terpancing oleh potongan informasi yang belum tentu menggambarkan konteks utuh. “Saya berharap kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini, agar komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik dan jelas,” tambahnya.

Langkah klarifikasi ini mendapat beragam tanggapan dari publik. Sebagian netizen mengapresiasi keberanian Nusron untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, sementara yang lain tetap mengkritik gaya komunikasi pejabat publik yang dinilai harus lebih hati-hati dalam menyampaikan pernyataan, mengingat dampaknya yang luas.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya ketelitian dalam berkomunikasi, terutama bagi pejabat publik yang setiap kata-katanya berpotensi memengaruhi kebijakan dan opini masyarakat. Dalam era media sosial yang serba cepat, kesalahan komunikasi dapat menyebar luas hanya dalam hitungan menit, sehingga klarifikasi yang tepat waktu seperti yang dilakukan Nusron menjadi langkah yang sangat diperlukan.

Dengan klarifikasi ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan kembali komitmennya untuk menjalankan tugas sesuai mandat undang-undang, menjaga hak kepemilikan tanah masyarakat, serta memastikan kebijakan pertanahan berjalan adil dan transparan. Publik kini menunggu langkah lanjutan dari kementerian untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa keterbukaan informasi publik harus diiringi dengan kejelasan, akurasi, dan kehati-hatian dalam memilih kata. Masyarakat pun diharapkan semakin kritis dalam menerima informasi, selalu memeriksa sumber resmi, dan memahami konteks sebelum membentuk opini. Dengan begitu, komunikasi dua arah antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin lebih baik, transparan, dan saling membangun kepercayaan. (Abdul).