Jakarta, SniperNew.id – Dunia olahraga internasional tengah diselimuti ketegangan menjelang diselenggarakannya World Artistic Gymnastics Championships 2025, yang bakal digelar di Jakarta, Indonesia, pada 19–25 Oktober 2025 di Arena Indonesia, Kamis (09/10/25).
Insiden terbaru bermula dari unggahan di platform Threads oleh akun octavia__marta yang menyatakan bahwa “Atlet Israel dipastikan tidak bisa bertanding” dalam kejuaraan ini. Dalam unggahan tersebut juga disebut bahwa Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menilai kehadiran atlet Israel “akan memicu kemarahan atau reaksi keras dari masyarakat.” Unggahan disertai video pernyataan Gubernur.
Namun, klaim ini belum diverifikasi secara resmi oleh pihak penyelenggara atau federasi internasional. Penelusuran independen menemukan kontras antara pernyataan publik Gubernur, keinginan federasi Israel, dan reaksi legislatif.
Menurut unggahan Threads. Atlet Israel dipastikan tidak bisa bertanding di kejuaraan senam dunia Jakarta 2025.
Gubernur Pramono Anung dikutip menyatakan bahwa kehadiran atlet Israel akan “memicu kemarahan masyarakat.”
Video pernyataan Gubernur disematkan sebagai bukti pendukung klaim. Dengan kata lain, unggahan tersebut menganggap bahwa sudah ada keputusan resmi untuk melarang atlet Israel bertanding di Jakarta.
Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta, mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap kehadiran atlet Israel. Federasi Senam Israel / Atlet Israel pihak yang ingin ikut serta dan telah mendaftar.
Pemerintah Pusat / Penyelenggara Kejuaraan (FIG + panitia lokal) lembaga yang memiliki kewenangan untuk memutuskan penerbitan visa dan keikutsertaan peserta.
Legislatif / DPR, wakil rakyat yang mendorong agar pemerintah melarang keikutsertaan. Masyarakat Indonesia / Publik sebagai pihak yang mungkin bereaksi terhadap keputusan apapun.
Acara kejuaraan: 19–25 Oktober 2025, di Jakarta, Arena Indonesia. Pernyataan Gubernur: 8 Oktober 2025, di Balai Kota DKI Jakarta. Unggahan Threads: belum ditemukan metadata pasti selain disebarkan sekitar 5 jam sebelum permintaan klarifikasi dibuat.
Reaksi legislatif: 8 Oktober 2025, DPR menyatakan dorongan agar Indonesia melarang keikutsertaan atlet Israel.
1. Konflik teologis dan geopolitik Israel-Palestina
Indonesia telah lama memposisikan diri sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan mendukung perjuangan Palestina. Kehadiran atlet Israel di tengah konflik Gaza hari ini dipandang sebagian sebagai legitimasi simbolis terhadap Israel.
2. Potensi reaksi keras publik
Gubernur Pramono menyebut bahwa publik bisa marah bila atlet Israel datang. Dalam suasana emosional yang tinggi, hal ini dianggap sebagai pemicu kerusuhan sosial atau demonstrasi.
3. Kedaulatan regulasi dan kewenangan
Siapa yang memiliki hak untuk mengizinkan atau menolak atlet berdasar visa, regulasi olahraga, dan etika internasional menjadi fokus sengketa: pemerintah daerah atau pusat, panitia lokal, atau Indonesia sebagai tuan rumah?
4. Preseden kebijakan Indonesia terhadap Israel dalam olahraga
Indonesia pernah menolak atlet Israel dalam Asian Games 1962 dan kehilangan hak tuan rumah U-20 World Cup 2023 karena penolakan atlet Israel.
Gubernur Pramono Anung menyarankan agar visa untuk atlet Israel tidak perlu diterbitkan agar mereka tidak datang ke Jakarta. Dia menyebut bahwa situasi konflik Gaza memperkuat argumen bahwa kehadiran mereka tidak bijaksana. “Tentu akan memicu reaksi dari masyarakat,” ujar Pramono.
Meskipun menghadapi penolakan verbal, Federasi Senam Israel menyatakan bahwa mereka telah mendaftar dan berharap tidak dibatalkan keikutsertaannya hanya karena pertimbangan politik eksternal. Mereka percaya bahwa pertimbangan eksternal seharusnya tidak masuk ke dalam ruang olahraga.
Beberapa nama atlet Israel yang muncul dalam daftar nominal adalah Artem Dolgopyat, yang pernah meraih medali dan menjadi figur tampil dalam kejuaraan dunia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, meminta agar pemerintah mengambil posisi tegas melarang atlet Israel mengikuti kejuaraan di Indonesia. Ia menekankan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung Palestina seharusnya dijaga konsistensinya.
Sukamta juga menyinggung latar historis bahwa Indonesia pernah menolak Israel dalam situasi olahraga era lama, dan bahwa undang-undang dasar RI mengutuk kolonialisme yang diinterpretasikan sebagai penolakan terhadap Israel.
Media internasional seperti Middle East Monitor menyebut bahwa keputusan menyambut atlet Israel bertentangan dengan posisi diplomatik Indonesia dan bisa melemahkan kredibilitas moral negara.
Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Federasi Internasional (FIG) atau panitia lokal yang menyatakan bahwa atlet Israel secara resmi dilarang ikut.
Dari rangkaian pernyataan di atas, dapat disimpulkan. Klaim dalam unggahan bahwa atlet Israel dipastikan tidak bisa bertanding belum memiliki dasar keputusan resmi yang dapat diverifikasi.
Penolakan dari Gubernur DKI adalah ekspresi politik/regional, bukan keputusan administratif final dari penyelenggara kejuaraan.
Ada kontras nyata antara upaya atlet Israel yang ingin ikut serta dan penolakan verbal dari pejabat lokal serta desakan legislatif.
Keputusan final tentang keikutsertaan atlet Israel bergantung pada penyelenggara, penerbitan visa, dan kebijakan pusat.
Sehingga, pernyataan dalam unggahan meskipun mengandung unsur opini belum bisa dijadikan fakta untuk diterbitkan sebagai berita definitif tanpa klarifikasi lanjutan.
Tetaplah menunggu pernyataan resmi dari FIG dan panitia kejuaraan mengenai status atlet Israel.
Verifikasi informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkan klaim serupa.
Hargai perbedaan pandangan masyarakat dalam konteks isu politik dan olahraga.
Media dan pihak-pihak terkait sebaiknya mengedepankan transparansi agar tidak memperkeruh sentimen publik. (Ahm/abd).
