Hari Adhiyaksa ke 64, P2NAPAS Desak Kejaksaan Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pemotongan Dana 20% di Seluruh OPD Mukomuko.

Jakar­ta SnierNew.id Ket­ua Dewan Pimp­inan Pusat Lem­ba­ga Swa­daya Masyarakat (DPP LSM P2NAPAS) Ahmad Husein Batubara Desak Kajari Muko­muko Hari Adhiyak­sa ke 64, P2NAPAS Desak Kajari Tetap­kan Ter­sang­ka Dugaan Korup­si Pemo­ton­gan Dana 20% di Selu­ruh Organ­isasi Perangkat Daer­ah Kabu­pat­en Muko­muko hal terse­but dis­am­paikan Husein Jakar­ta, (24/7).

Ket­ua LSM P2NAPAS Ahmad Husein men­gatakan Beber­a­pa kasus yang sudah ber­jalan Penye­lidikan dan dite­tap­kan naik men­ja­di Penyidikan di masa Akhir Jabatan Bapak Rudi Iskandar,SH.MH yang san­gat gem­par di Bumi Ratau Bat­u­ah Muko­muko yaitu Tin­dak Pidana Korup­si pemo­ton­gan dana 20% di Selu­ruh Organ­isasi Pemer­in­tah Daer­ah (OPD) Tahun anggaran 2023.

” Beber­a­pa kasus yang sudah ber­jalan Penye­lidikan dan dite­tap­kan naik men­ja­di Penyidikan di masa Akhir Jabatan Bapak Kajari Muko­muko Rudi Iskandar,SH.MH yang san­gat gem­par di Bumi Ratau Bat­u­ah Muko­muko yaitu Tin­dak Pidana Korup­si, Kami minta Bapak Kajari yang baru dilan­tik YUSMANELI SH.MH untuk mem­pros­es dan mene­tap­kan ter­sang­ka. ujar Husein

Husein juga menam­bahkan beber­a­pa Kasus dugaan Tin­dak Pidana Korup­si yang sudah ber­jalan Penye­lidikan beber­a­pa bulan yang lalu. diantaranya Kasus Badan Usa­ha Milik Desa BUMDES Beran­gan Mulya, Kasus BumDes Lubuk Sanai III, Dalam hal ini Kami LSM P2NAPAS mem­beri suport Kepa­da Kejak­saan Negeri Muko­muko dan mende­sak Kajari Muko­muko Ibu Yusmaneli,SH.MH untuk dap­at segera menye­le­saikan beber­a­pa kasus yang sudah ber­jalan.

Kami LSM P2NAPAS selalu meman­tau dan meng­gir­ing kasus ini yang meru­pakan tin­dak pidana korup­si yang cukup besar di kabu­pat­en Muko­muko merugikan Negara. Tegas Husein.

Dike­tahui sebelum­nya Kejari Muko­muko sudah memang­gil 15 Keca­matan Aki­bat dugaan pemo­ton­gan dana kegiatan di Organ­isasi Perangkat Daer­ah (OPD) Kabu­pat­en Muko­muko untuk tahun anggaran 2023–2024, oleh jak­sa penyidik Kejak­saan Negeri (Kejari) Muko­muko.

Sebelum­nya, jak­sa penyidik telah mem­inta keteran­gan dari sejum­lah ben­da­hara dan peja­bat di beber­a­pa OPD. Berdasarkan hasil pen­dala­man oleh tim penyidik Kejari Muko­muko, sta­tus penye­lidikan dugaan korup­si pemo­ton­gan 20% anggaran tahun 2024 di seti­ap OPD di lingkun­gan Pemkab Muko­muko res­mi dit­ingkatkan ke tahap penyidikan

Kepu­tu­san untuk meningkatkan sta­tus penye­lidikan ini menun­jukkan keseriu­san Kejari Muko­muko dalam men­gusut tun­tas kasus ini. Pen­ingkatan sta­tus ini juga menan­dakan bah­wa sudah dite­mukan indikasi awal yang kuat men­ge­nai adanya tin­dak pidana korup­si. Pengumpu­lan buk­ti-buk­ti tam­ba­han dan pemerik­saan lebih lan­jut akan memas­tikan bah­wa pihak yang bertang­gung jawab akan dihadap­kan pada kon­sekuen­si hukum yang sesuai.

Langkah-langkah Kejari Muko­muko ini dihara­p­kan dap­at mem­berikan efek jera bagi pihak-pihak lain yang mungkin memi­li­ki niat untuk melakukan hal seru­pa. Transparan­si dalam pen­gelo­laan anggaran dan dana pub­lik men­ja­di san­gat pent­ing untuk mence­gah ter­jadinya penyalah­gu­naan wewe­nang dan korup­si di masa depan. ( abdi )