Tegal, SniperNew.id – Anggota DPRD Kabupaten Tegal, H. Bakhrun, S.H., M.Kn., menggelar kegiatan reses untuk menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 yang meliputi wilayah Kramat, Suradadi, dan Warureja. Acara ini berlangsung pada rabu(20/112024) di gedung MWC NU kec. Suradadi desa kertasari. dan tokoh masyarakat, serta warga dari berbagai kalangan, Rabu (20/11/2024).
Dalam sambutannya, H. Bakhrun menyampaikan bahwa kegiatan reses ini merupakan momentum penting bagi dirinya sebagai wakil rakyat untuk mendengar langsung kebutuhan dan keluhan masyarakat. “Reses ini adalah kesempatan kita untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang ada. Saya ingin memastikan suara masyarakat Dapil 3 tersampaikan di tingkat kebijakan,” ujar H. Bakhrun.
Salah satu warga gedung kelor menyampekan aspirasi terkait ketahahan pangan terkait pupuk yang bersubsidi. Warga berharap kepada wakil rakyat H. BAKHRUN supaya bisa membantu apa yang diinginkan masarakat kecil.
1. Peningkatan Infrastruktur: Warga meminta perbaikan jalan desa yang rusak, terutama akses utama di Kramat dan Suradadi.
2. Pendidikan: Kebutuhan pembangunan gedung baru SMA dan SMK di kecamatan suradadi .
3. Pertanian: Petani berharap adanya subsidi pupuk yang lebih merata serta pelatihan modernisasi pertanian.
4. Kesejahteraan Sosial: Usulan peningkatan bantuan sosial untuk keluarga kurang mampu di desa-desa terpencil.
H. Bakhrun merespons dengan berkomitmen memperjuangkan semua aspirasi tersebut dalam rapat DPRD. “Aspirasi ini akan menjadi prioritas dalam sidang anggaran. Saya akan berusaha mendorong realisasi program-program yang sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, warga memberikan apresiasi atas langkah H. Bakrhun yang aktif terjun langsung ke masyarakat. Mereka berharap kegiatan serupa dapat rutin dilaksanakan sebagai wujud nyata kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.
Dengan kegiatan reses ini, diharapkan berbagai persoalan yang ada di wilayah Dapil 3 dapat segera mendapat solusi, baik melalui kebijakan pemerintah maupun kolaborasi antar pihak terkait.ujar H. Bakhrun. (Suwatno)


















