Lombok Tengah, SniperNew.id – Pada tanggal 28 Agustus 2025, tepat satu tahun sudah para wakil rakyat di Kabupaten Lombok Tengah mengemban amanah masyarakat setelah dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Momentum ini menjadi ajang refleksi dan evaluasi kinerja sekaligus pengingat akan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan aspirasi warga Lombok Tengah.
Dalam unggahan di media sosialnya, salah satu anggota DPRD Lombok Tengah, Muhamad Maulidi, SH, menyampaikan rasa syukur atas perjalanan setahun terakhir dalam mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Ia menuliskan bahwa banyak hal telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun masa bakti tersebut, mulai dari pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah (Perda), hingga menerima aspirasi masyarakat melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau hearing.
“Alhamdulillah hari ini, 28 Agustus 2025, adalah tepat satu tahun kami dilantik menjadi perwakilan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Banyak hal yang sudah kami selesaikan mulai dari pembahasan APBD, PERDA, menerima hearing, menyalurkan aspirasi, dan lain-lain,” tulis Maulidi dalam unggahan tersebut.
Ungkapan syukur itu juga diiringi harapan agar masyarakat terus memberikan masukan terhadap kinerja para wakilnya. “Tentu kami berharap kritik dan saran ke depan serta penilaian atas kinerja kami dalam satu tahun bekerja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Maulidi juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan agar para anggota dewan tetap konsisten dalam memperjuangkan kepentingan publik. “Mohon doa agar kami konsisten dalam berjuang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah,” tambahnya.
Perjalanan satu tahun anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah bukan sekadar pencapaian waktu, tetapi juga momentum untuk meninjau kembali peran wakil rakyat dalam pembangunan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dalam aspek legislasi, DPRD bersama pemerintah daerah bertugas menyusun peraturan daerah (Perda) yang menjadi payung hukum pembangunan dan pengelolaan wilayah. Dalam satu tahun terakhir, berbagai Perda telah dibahas untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari regulasi tentang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga kebijakan pembangunan daerah.
Selain legislasi, peran DPRD dalam pembahasan APBD menjadi aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. APBD merupakan dasar pembiayaan program-program pembangunan di Lombok Tengah, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya berhenti pada penyusunan kebijakan, DPRD juga berperan aktif menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Rapat dengar pendapat (hearing) dan reses menjadi media bagi anggota dewan untuk mendengarkan langsung suara warga di berbagai pelosok daerah. Aspirasi tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan di tingkat legislatif.
Momentum setahun masa jabatan anggota DPRD Lombok Tengah mencerminkan kerja kolektif seluruh anggota legislatif. Kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak hanya terlihat dalam ruang rapat paripurna, tetapi juga melalui kegiatan turun ke lapangan, berdialog dengan warga, hingga meninjau langsung kondisi pembangunan di desa-desa.
Upaya menerima dan menyalurkan aspirasi menjadi fokus penting. Kegiatan reses dan hearing memberikan ruang komunikasi antara wakil rakyat dan konstituen. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, DPRD telah menerima berbagai masukan, mulai dari permintaan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan sektor pendidikan.
Selain itu, pembahasan APBD tahun anggaran 2025 yang berlangsung beberapa waktu lalu menjadi salah satu pekerjaan besar dewan. Proses panjang tersebut mencerminkan tanggung jawab DPRD dalam memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Dalam bidang legislasi, DPRD Lombok Tengah bersama pemerintah daerah telah mengesahkan sejumlah peraturan daerah strategis. Kehadiran Perda tersebut diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang jelas untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah anggota DPRD yang membuka diri terhadap kritik dan saran masyarakat menunjukkan semangat transparansi. Dalam unggahan tersebut, Maulidi secara terbuka mengundang masyarakat untuk menilai kinerja dewan. Sikap ini selaras dengan prinsip demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Di era keterbukaan informasi saat ini, komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi lebih mudah melalui berbagai platform digital. Unggahan di media sosial menjadi sarana efektif untuk menyampaikan perkembangan kinerja sekaligus menjaring aspirasi warga secara langsung.
Bagi masyarakat Lombok Tengah, satu tahun perjalanan ini menjadi ajang evaluasi terhadap para wakilnya. Kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga benar-benar berorientasi pada kesejahteraan publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Dalam unggahan tersebut, Maulidi juga membagikan foto bersama sejumlah anggota DPRD Lombok Tengah. Foto itu diambil di ruang sidang paripurna, menampilkan jajaran wakil rakyat dengan pakaian resmi, berdiri sejajar dalam satu barisan. Latar belakang ruangan sidang memperlihatkan nuansa formal dengan meja pimpinan sidang, kursi, serta dekorasi khas gedung DPRD.
Potret kebersamaan tersebut memiliki makna simbolis: kerja DPRD adalah hasil dari kolaborasi seluruh anggota dewan tanpa memandang perbedaan latar belakang. Keberagaman anggota DPRD menjadi kekuatan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat Lombok Tengah.
Mengemban amanah rakyat bukanlah tugas yang mudah. Anggota DPRD diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat. Dalam unggahannya, Maulidi menekankan pentingnya konsistensi dalam bekerja dan berjuang untuk kepentingan publik.
Pernyataan tersebut sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap wakilnya: integritas, profesionalisme, dan keberpihakan kepada rakyat. Konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat menjadi ukuran utama keberhasilan wakil rakyat dalam menjalankan mandatnya.
Momentum satu tahun masa jabatan ini dapat dijadikan sebagai titik tolak untuk meningkatkan kinerja. Evaluasi internal dan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting bagi DPRD untuk memperbaiki diri, memperkuat fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lombok Tengah.
Lombok Tengah sebagai salah satu kabupaten strategis di Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, hingga infrastruktur. Kehadiran DPRD menjadi pilar penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Ke depan, DPRD Lombok Tengah diharapkan mampu memperkuat peran pengawasan terhadap program-program pembangunan, mengawal pengelolaan anggaran agar lebih transparan, dan memperjuangkan regulasi yang pro-rakyat.
Dengan komitmen dan dukungan seluruh pihak, Lombok Tengah diharapkan dapat terus berkembang menjadi kabupaten yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Satu tahun perjalanan anggota DPRD Lombok Tengah adalah momen penting untuk menegaskan kembali komitmen terhadap rakyat. Unggahan Muhamad Maulidi, SH, menjadi refleksi sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk terus mengawal kinerja wakilnya.
Melalui keterbukaan informasi, evaluasi bersama, dan kerja sama seluruh pihak, DPRD Lombok Tengah diharapkan semakin kokoh dalam menjalankan amanah, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta membangun daerah dengan semangat kebersamaan dan akuntabilitas. (Ahmad).












