Demo Siswa dan Orang Tua di Ciawi Protes Pemecatan Kepala Sekolah dan Guru

Bogor, SniperNew.id – Sekitar satu minggu lebih aksi demonstrasi berlangsung di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Aksi ini dilakukan oleh para siswa dan wali siswa Sekolah R.J. yang menolak keputusan sepihak pihak yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Keputusan kontroversial itu memicu gelombang protes karena dinilai merugikan para siswa serta mengganggu kegiatan belajar mengajar, Selasa (19/08/25).

Menurut unggahan akun media sosial wibo_1977, yayasan melalui direktur utamanya secara sepihak memecat Kepala Sekolah dan Wali Kelas 6 SD. Pemecatan ini memicu solidaritas para guru yang kemudian memilih mundur secara bersama-sama. Dampaknya, kegiatan belajar di sekolah terhenti dan hak siswa untuk memperoleh pelayanan pendidikan menjadi terbengkalai.

Unggahan tersebut menuliskan:
“Kira-kira sudah berjalan seminggu lebih aksi demo para siswa dan wali siswa terhadap sikap arogansi yayasan yang menaungi sekolah R.J Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Pihak Yayasan secara sepihak melalui direktur utamanya memecat Kepala Sekolah dan Wali Kelas 6 SD yang memicu mundurnya semua guru yang mengajar di sekolah tersebut. Tentu ini berdampak terbengkalainya hak para siswa terhadap pelayanan pendidikan kegiatan belajar.”

Unggahan ini juga menandai akun Instagram beberapa pihak terkait, di antaranya @ombudsmanri137, @bupatikabbogor, dan @kemendikdasmen, dengan harapan permasalahan ini segera mendapat perhatian pemerintah dan lembaga pengawas layanan publik.

Dalam foto dan video yang beredar, tampak sejumlah spanduk yang dipasang di depan sekolah. Beberapa tulisan pada spanduk tersebut berbunyi:

“Loyalitas dibalas dengan sikap culas. Yayasan Pendidikan bukan pabrik. Suara Alumni SDIT RJ #SAVERJ”

“Keluarkan (Pak) Jumadi Subur TITIK”

“Merdeka Pak Edi Merdeka Guru-Guru RJ”

Spanduk-spanduk tersebut mencerminkan kekecewaan para siswa, orang tua, dan alumni terhadap kebijakan yayasan. Mereka menilai keputusan pemecatan dilakukan tanpa dasar yang jelas, tanpa musyawarah, dan mengabaikan semangat kekeluargaan dalam dunia pendidikan.

Sejumlah orang tua siswa yang hadir dalam aksi menyampaikan bahwa langkah yayasan memecat Kepala Sekolah dan guru telah membuat proses pembelajaran terhenti. Anak-anak tidak lagi bisa belajar dengan normal karena seluruh tenaga pendidik memilih mundur sebagai bentuk solidaritas. Hal ini dianggap melanggar hak dasar anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Para demonstran menuntut agar pihak yayasan segera mencabut keputusan pemecatan tersebut, mengembalikan Kepala Sekolah dan guru ke posisinya, serta memperbaiki tata kelola manajemen sekolah. Mereka juga meminta campur tangan pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan agar permasalahan tidak berlarut-larut.

Isu ini menjadi sorotan publik karena menyangkut keberlangsungan pendidikan dasar bagi para siswa. Lembaga pendidikan semestinya dikelola dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, bukan dengan keputusan sepihak yang merugikan banyak pihak.

Aksi demonstrasi ini pun memperlihatkan tingginya kepedulian orang tua terhadap kualitas pendidikan anak-anak mereka. Dalam situasi ini, peran pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan lembaga pengawas publik sangat diperlukan untuk memastikan hak siswa tetap terjamin. Proses pembelajaran yang terhenti berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang, baik dari sisi akademis maupun psikologis bagi para siswa.

Selain itu, konflik internal di lembaga pendidikan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan mengedepankan musyawarah. Dunia pendidikan bukanlah arena bisnis atau pabrik yang mengutamakan keuntungan, melainkan ruang pembentukan karakter, ilmu, dan masa depan generasi muda.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak yayasan terkait alasan pemecatan Kepala Sekolah dan Wali Kelas 6 SD tersebut. Pihak yayasan juga belum memberikan tanggapan atas desakan para siswa dan wali siswa agar keputusan tersebut dicabut. Sementara itu, para demonstran menegaskan akan terus melakukan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.

Permasalahan ini diharapkan segera mendapatkan penyelesaian yang adil agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan normal. Pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan diminta segera turun tangan untuk memediasi kedua pihak, memastikan hak pendidikan siswa terlindungi, serta menjaga agar dunia pendidikan bebas dari tindakan sewenang-wenang.

Dengan adanya perhatian dari publik dan pemerintah, diharapkan kasus di Sekolah R.J Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ini dapat menjadi pelajaran penting agar lembaga pendidikan selalu menjunjung tinggi prinsip dialog, musyawarah, dan menghargai kontribusi para guru. Pendidikan bukan sekadar layanan, tetapi tanggung jawab bersama untuk membentuk masa depan bangsa.

Editor: (Ahmad)