Dana Iuran Merah Putih dari Desa Dipertanyakan, Kepala Desa Mengeluh dan APH Diminta Usut

SERGAI, 8 Juli 2025 —Snipernew.id

Kabar ten­tang adanya pung­utan dana berta­juk “Iuran Mer­ah Putih” yang berasal dari desa-desa di Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai (Ser­gai) mulai menge­mu­ka dan men­u­ai per­tanyaan pub­lik. Dana yang dise­but-sebut dis­e­tor oleh para kepala desa itu belum jelas perun­tukan­nya, bahkan menim­bulkan beban psikol­o­gis dan admin­is­tratif bagi para aparatur desa.

Salah satu kepala desa yang eng­gan dise­butkan iden­ti­tas­nya saat dihubun­gi lewat pesan What­sApp men­gakui bah­wa memang ada penyetoran dana yang dise­but seba­gai iuran Mer­ah Putih. Namun ia men­gaku tidak menge­tahui secara pasti dana itu akan digu­nakan untuk pro­gram apa. “Yang kami tahu hanya harus mem­per­tang­gung­jawabkan pen­gelu­aran­nya. Tapi untuk apa dan ke mana uang itu, kami tidak tahu,” ujarnya den­gan nada resah.

Lebih lan­jut, kepala desa terse­but juga men­gungkap­kan bah­wa nom­i­nal dana yang dis­e­torkan san­gat besar, bahkan men­ca­pai lebih dari Rp20 juta untuk satu desa. Namun, ia men­gaku lupa kapan tepat­nya dana itu dis­er­ahkan dan sia­pa yang mengko­or­dinir kegiatan terse­but. “Sein­gat saya sudah lama, tahun 2024, tapi bulan pastinya saya lupa. Yang jelas nilainya san­gat mem­be­bani,” tam­bah­nya.

Polemik iuran Mer­ah Putih ini memu­nculkan kecuri­gaan di ten­gah masyarakat, ter­lebih kare­na tidak ada keje­lasan reg­u­lasi atau dasar hukum yang men­gatur pung­utan terse­but. Alian­si Peduli Bersama Masyarakat Indone­sia (ALISSS) pun angkat bicara. Wak­il Ket­ua ALISSS Dedek Susan­to yang juga men­ja­bat seba­gai Bupati LIRA Ser­gai, mende­sak agar Aparat Pene­gak Hukum (APH) segera turun tan­gan.

“Kita mem­inta APH baik di Sumat­era Utara maupun Kabu­pat­en Ser­gai untuk segera men­gusut dan mengk­lar­i­fikasi sum­ber dan perun­tukan dana ini. Kalau memang ada dasar hukum­nya, tun­jukkan. Tapi kalau tidak, ini bisa masuk ranah penyalah­gu­naan wewe­nang atau pung­utan liar,” tegas Dedek dalam kon­fer­en­si pers yang didampin­gi Sekre­taris Umum Mus­lim Lubis dan Wak­il Sekre­taris Budi­man Manik.

Semen­tara itu, Kepala Dinas Pem­ber­dayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabu­pat­en Ser­dang Beda­gai, Drs. Fajar Sim­bolon M.Si, saat dikon­fir­masi via What­sApp pada Selasa (8/7/2025) pukul 14.45 WIB terkait iuran terse­but, belum mem­berikan tang­ga­pan. Hing­ga pukul 16.02 WIB, pesan yang dikir­im wartawan belum dire­spons.

Situ­asi ini memu­nculkan kekhawati­ran luas bah­wa beban iuran terse­but hanyalah sebuah ben­tuk tekanan terselubung yang tidak memi­li­ki lan­dasan hukum yang sah. Apala­gi jika benar dana terse­but dihim­pun tan­pa transparan­si dan akunt­abil­i­tas yang jelas, maka hal itu dikhawatirkan men­ja­di preseden buruk dalam tata kelo­la pemer­in­ta­han desa.

Pub­lik kini menan­ti kete­gasan pihak berwe­nang dalam menelusuri dugaan adanya prak­tik pung­utan tidak sah berke­dok “iuran Mer­ah Putih” terse­but. Di ten­gah upaya pemer­in­tah mene­gakkan transparan­si dan akunt­abil­i­tas, kasus ini men­ja­di ujian serius bagi integri­tas birokrasi dan keber­pi­hakan ter­hadap masyarakat desa.

(Bastian/tim)